Pos Indonesia Kerahkan Kekuatan Jaringan Garap Layanan Logistik Haji dan Umrah

Liputan6.com, Jakarta PT Pos Indonesia (Persero) dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) resmi menjalin kerja sama strategis. Kolaborasi ini guna memperkuat sistem logistik terintegrasi bagi jemaah haji dan umrah.

Menurut Plt. Direktur Utama Pos Indonesia Endy Abdurrahman, kolaborasi ini menjadi tonggak penting dalam menghadirkan sistem pelayanan logistik ibadah haji yang modern, efisien, dan terintegrasi. Sinergi ini merupakan bagian dari komitmen kedua belah pihak dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji dan umroh di Indonesia.

"Nota kesepahaman ini adalah komitmen PosIND dan BPKH memberikan pelayanan logistik secara modern, efisien, dan terintegrasi kepada jemaah haji dan umroh," ujar Endy dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/6/2025).

Pos Indonesia akan mengandalkan kekuatan jaringan logistik nasional dan global yang dimilikinya, meliputi 42 Kantor Cabang Utama, 168 Kantor Cabang, dan 4.308 Kantor Cabang Pembantu. Perusahaan juga terhubung dengan jaringan pos dunia yang mencakup 222 negara.

Selain itu, Pos Indonesia juga mengintegrasikan layanan digital melalui aplikasi Pos Aja! untuk pengiriman berbasis kurir digital dan Pospay untuk kemudahan transaksi keuangan berbasis giro.

Endy menjelaskan, Pos Indonesia memiliki tiga anak perusahaan strategis, yaitu Pos Logistics (logistik), Pos Properti (perhotelan dan konstruksi), serta Pos Digi (layanan keuangan berbasis teknologi), yang siap mendukung kebutuhan logistik dan finansial jemaah.

Menurut Endy, Pos Indonesia bertahun-tahun menjadi bagian dari pelaksanaan ibadah haji dengan terlibat pada pengiriman barang jemaah. Tahun ini, PosIND juga mencatat keberhasilan dalam pengelolaan kiriman bagi jemaah haji asal Indonesia.

Data per 25 Juni 2025, Pos Indonesia mendistribusikan barang jemaah haji dengan volume hampir mencapai 150 ton dari Makkah dan hampir 100 ton dikirim dari Madinah. Melalui sistem tracking digital, ribuan paket jemaah haji tersebut berhasil dikirim ke berbagai daerah di Indonesia secara tepat waktu.

"Kami berharap, kolaborasi antara Pos Indonesia dan BPKH dapat menjadi model sinergi antara BUMN dan lembaga pengelola dana umat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan haji secara menyeluruh," katanya.

Dalam sambutannya, Endy juga menyoroti potensi logistik besar yang dapat digarap dari kawasan Timur Tengah, khususnya Arab Saudi. Potensi itu mencakup kiriman dari 240 ribu jemaah haji resmi, 1,5 juta jemaah umroh, satu juta pekerja migran Indonesia (PMI), serta pengiriman daging kurban dan daging DAM yang diperkirakan mencapai 1.250 ton. Di samping itu, ada pula kiriman dari para petugas haji dan perlengkapan kerjanya dengan estimasi volume hingga 200 ton.

"Dari pengalaman kami dalam penanganan logistik haji tahun 2024 dan 2025, serta hasil monitoring dan evaluasi, terdapat peluang sangat besar dari sektor logistik jemaah umroh dan PMI yang selama ini belum tergarap optimal," ungkapnya.

Endy menekankan Pos Indonesia siap mengembangkan layanan logistik outbound dan inbound, termasuk pengiriman bumbu dan rempah-rempah untuk katering jemaah, alat kesehatan, makanan siap saji, serta kiriman keluarga PMI. Sementara inbound mencakup kiriman paket jemaah, daging kurban, barang PMI, hingga logistik dari Konsulat Jenderal RI dan Atase Perdagangan.

Kerja sama ini mencakup sejumlah aspek strategis, antara lain:

- Pembentukan Project Management Office untuk kajian bisnis bersama.

- Pengembangan layanan kurir dan logistik, serta ekspor-impor.

- Pemanfaatan jaringan pos untuk pengembangan entitas anak usaha BPKH.

- Kolaborasi dalam layanan jasa keuangan.- Dukungan logistik untuk petugas haji, kebutuhan katering, obat-obatan, serta pengiriman paket dari keluarga PMI.

Endy menegaskan, Pos Indonesia siap berkontribusi secara aktif dalam mendukung pengiriman logistik ibadah haji, umroh, serta pekerja migran Indonesia. Dengan tarif kompetitif (22 SAR/kg) dan pembebasan pajak sesuai PMK, layanan logistik haji dari Pos Indonesia dinilai semakin terjangkau dan terpercaya.

Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dilakukan di Muamalat Tower, Jakarta pada Selasa, 24 Juni 2025. Penandatanganan dilakukan oleh Plt. Direktur Utama Pos Indonesia Endy Abdurrahman dan Direktur Bisnis Kurir dan Logistik Pos Indonesia Tonggo Marbun, disaksikan langsung oleh jajaran anggota Badan Pelaksana BPKH serta tamu undangan lainnya.