Wamen PU Sebut Pemangkasan Anggaran Bikin Proyek Infrastruktur Terganggu

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU), melalui efisiensi anggaran, telah berhasil mengurangi anggaran sebesar 80% atau sekitar Rp 81 triliun dari pagu anggaran awal yang sebesar Rp 110 triliun.

"(Efisiensi) 80%, itu dari pagu Rp 110 triliun menjadi Rp 81 triliun," kata Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti, saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (31/1/2025).

Meskipun demikian, Diana menekankan pemangkasan anggaran ini mempengaruhi seluruh proyek, termasuk yang berada di wilayah Otorita IKN, dan diharapkan akan ada penyesuaian lebih lanjut seiring berjalannya waktu.

"Ya tentunya, tentunya terganggu," ujarnya.

Diana mengatakan, pemangkasan anggaran tidak hanya berdampak pada satu area, tetapi dapat mengganggu seluruh proyek, baik itu proyek pembangunan jalan, bendungan, irigasi, hingga bangunan lainnya.

"Ya mungkin semuanya ya, tidak hanya proyek jalan terganggu, bendungan terganggu, irigasi terganggu, bangunan juga terganggu semuanya," ujarnya.

Anggaran Terbatas, Kementerian Harus Tentukan Prioritas

Menurut Diana, ketika anggaran terbatas, pihak terkait harus membuat keputusan prioritas dalam menentukan mana yang harus diprioritaskan.

"Kan kita harus berbagi yang mana yang kita pilih untuk diprioritaskan, karena yang harus jalan kan untuk yang Hibah Luar Negeri (HLN), karena sudah commited, kemudian SBSN juga sudah commited juga. Nah, kalau yang itu tidak bisa diganggu gugat," ujar dia.

Dengan demikian, proyek-proyek yang bergantung pada dana dari hibah luar negeri dan SBSN harus tetap berjalan sesuai rencana, sementara proyek lainnya yang tidak memiliki komitmen serupa bisa terpengaruh atau bahkan tertunda.

Hal ini menunjukkan betapa pentingnya perencanaan anggaran yang matang dan komunikasi yang jelas antar pihak terkait agar semua proyek tetap berjalan sesuai dengan prioritas yang telah ditentukan.

Pemangkasan anggaran, meskipun seringkali diperlukan untuk efisiensi, tetap memiliki konsekuensi yang tidak bisa diabaikan, terutama jika ada proyek-proyek yang terganggu karena keputusan tersebut.

"OIKN ya mungkin kena, semuanya kena, enggak ada yang enggak kena. Kita ikutin dulu saja," pungkasnya.

Sebelumnya, Pemerintah memutuskan untuk mengurangi anggaran belanja infrastruktur pada 2025 ini. Hal tersebut dikhawatirkan akan berdampak kurang baik ke pertumbuhan ekonomi.

Asal tahu saja, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memutuskan pemangkasan anggaran infrastruktur sebesar 34,3 persen sebagai bagian efisiensi. Hal tersebut tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nonor S-37/MK.02/2025.

Adapun Presiden Prabowo Subianto berencana mengalihkan tender proyek-proyek strategis kepada perusahaan swasta. Menurut dia, perusahaan swasta lebih punya pengalaman dan bisa efisien.

Mulanya dia mengatakan ingin memberikan peran lebih besar ke perusahaan swasta. Dia sekaligus membantah menyetop pembangunan infrastruktur di Indonesia.

"Saudara-saudara saya ingin memberi peran yang lebih besar kepada swasta," kata Prabowo dalam Munas Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia, di Ritz-Carlton, Jakarta, Kamis (16/1/2025).

Sebelumnya, Pemerintah memutuskan untuk mengurangi anggaran belanja infrastruktur pada 2025 ini. Hal tersebut dikhawatirkan akan berdampak kurang baik ke pertumbuhan ekonomi.

Asal tahu saja, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memutuskan pemangkasan anggaran infrastruktur sebesar 34,3 persen sebagai bagian efisiensi. Hal tersebut tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nonor S-37/MK.02/2025.

Menanggapi itu, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Rizal Taufikurahman menilai pemangkasan itu akan berdampak ke pertumbuhan ekonomi. Termasuk penyerapan tenaga kerja dan ekonomi domestik.

Lantaran, sektor ini berperan besar dalam menyerap tenaga kerja lokal. Pada gilirannya, menjadi salah satu motor penggerak utama investasi yang produktif.

"Dampaknya tentu punya potensi terhadap penurunan investasi produktif. Kalau dipangkas ya tentu akan melemahkan pertumbuhan sektor itu. Apalagi secara efisiensi logistik dan konektivitas antarwilayah," kata Rizal dalam Diskusi Publik Indef, dikutip Kamis (30/1/2025).

Menurutnya, pemangkasan anggaran infrastruktur bisa jadi tantangan stabilitas ekonomi serta daya saing Indonesia ditengah kebutuhan investasi yang terus meningkat. Dia menyarankan pemerintah menyasar sektor yang tidak terlalu esensial.

"Pemerintah harus lebih selektif dan hindari pemangkasan anggaran terhadap sektor infrastruktur yang mendukung produktivitas ekonomi," ujarnya.

Senada, Peneliti Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, Abdul Manap Pulungan menyayangkan pemerintah memangkas anggaran infrastruktur. Pada hitungannya, kucuran dana bagi infrastruktur baru memiliki dampak besar, maka dia berharap pemangkasan dilakukan pada aspek pemeliharaan.

"Sangat disayangkan ya ketika yang dipotong itu adalah anggaran infrastruktur, karena infrastruktur ini berdampak besar terhadap penyerapan tenaga kerja," kata Abdul Manap.

"Apalagi kalau yang dipotong itu adalah pembangunan infrastruktur baru. Mudah-mudahan yang dipotong itu anggaran perawatan infrastruktur, bukan pembangunan fisik baru," imbuhnya.

Dia menjelaskan, pembangunan infrastruktur berdampak baik pada perkembangan ekonomi daerah.

"Tidak bisa kita memaksimalkan pertumbuhan ekonomi daerah kalau hanya bertumpu pada belanja pegawai yang tidak memiliki efek berganda signifikan terhadap perekonomian," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto berencana mengalihkan tender proyek-proyek strategis kepada perusahaan swasta. Menurut dia, perusahaan swasta lebih punya pengalaman dan bisa efisien.

Mulanya dia mengatakan ingin memberikan peran lebih besar ke perusahaan swasta. Dia sekaligus membantah menyetop pembangunan infrastruktur di Indonesia.

"Saudara-saudara saya ingin memberi peran yang lebih besar kepada swasta," kata Prabowo dalam Munas Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia, di Ritz-Carlton, Jakarta, Kamis (16/1/2025).

"Ada yang mengatakan saya menghentikan proyek-proyek infrastruktur, tidak bener, saya tidak menghentikan, saya mengubah," Prabowo menambahkan.

Kepala Negara ini mengatakan, beberapa proyek infrastruktur kunci akan dialihkan ke perusahaan swasta. Alasannya, swasta dinilai lebih efisien dan punya pengalaman.

"Infrastruktur akan sebagian besar saya serahkan kepada seasta untuk membangun. Swasta lebih efisien, swasta lebih inovatif, swasta lebih pengalaman saudara-saudara sekalian," ungkapnya.

Dia mencontohkan, perusahaan swasta bisa masuk menggarap proyek seperti jalan tol, pelabuhan, hingga bandara. Sementara itu, pemerintah akan fokus pada pembangunan yang langsung menyentuh rakyat.

"Jadi nanti jalan tol, pelabuhan, bandara, saya serahkan, swasta silakan bergerak semuanya," tegasnya.

"Berkali-kali saya katakan nanti pemerintah akan (membangun) yang penting-penting dan yang inti-inti yang menyangkut perlindungan kepada rakyat dan sebagainya. Tapi yang bisa dilakukan swasta harusnya swasta berkembang, swasta bekerja untuk semuanya," tambah Presiden RI ke-8 itu.