Trump Siapkan Proposal Anggaran 2026, Pemangkasan Besar-besaran di Pendidikan

Liputan6.com, Jakarta Presiden Amerika Serikat Donald Trump berencana merilis proposal anggaran AS untuk tahun fiskal 2026 pada Jumat, 2 Mei 2025 waktu setempat.

Melansir CNBC International, Jumat (2/5/2025) seorang pejabat Gedung Putih mengungkapkan bahwa proposal anggaran tersebut akan disampaikan ke Kongres AS.

Permintaan anggaran tahunan Gedung Putih mencakup prakiraan ekonomi serta proposal terperinci tentang jumlah anggaran yang harus dibelanjakan oleh setiap lembaga pemerintah AS untuk tahun yang dimulai pada 1 Oktober.

Namun, Kongres bertanggung jawab untuk menyusun undang-undang pengeluaran, dan apa yang akhirnya diadopsi oleh anggota parlemen biasanya sangat berbeda dari permintaan Gedung Putih.

Kabar terkait proposal anggaran Trump muncul saat Partai Republik di Kongres AS berupaya menjembatani perpecahan internal atas usulan pemotongan belanja federal untuk membayar RUU pemotongan pajak penting yang mereka harap dapat disahkan pada 4 Juli 2025.

Mereka mungkin juga harus memperhitungkan meningkatnya tekanan pada ekonomi negara yang timbul dari kenaikan tarif AS yang berdampak pada perdagangan global.

Pekan lalu, Trump mengumumkan rencana untuk mengusulkan anggaran militer AS senilai lebih dari USD 1 triliun, seraya menambahkan bahwa tarif yang telah ia kenakan pada hampir setiap negara akan membantu meningkatkan pendapatan dan mengimbangi rencananya untuk memotong pajak.

Anggaran yang diusulkan juga akan mencakup pemangkasan senilai lebih dari USD 160 miliar atau Rp 2,6 kuadriliun dalam program lingkungan, energi terbarukan, pendidikan, dan bantuan luar negeri, menurut laporan Wall Street Journal yang mengutip keterangan pejabat pemerintah AS.

Diwartakan sebelumnya, Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih (OMB) mengusulkan pemotongan anggaran Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (Kemlu AS) hampir 50 persen.

Secara lebih rinci, usulan ini mencakup penutupan sejumlah misi diplomatik di luar negeri, pengurangan jumlah staf diplomatik, penghentian pendanaan untuk hampir seluruh organisasi internasional, termasuk NATO dan PBB beserta lembaga-lembaga di bawahnya.

Menurut laporan AP, hal ini diungkapkan sejumlah pejabat yang mengetahui rencana tersebut.

Proposal yang diajukan ke Kemlu AS pekan lalu ini masih dalam tahap sangat awal dan diperkirakan tidak akan disetujui oleh pimpinan kementerian maupun Kongres, yang nantinya akan memutuskan anggaran federal dalam beberapa bulan mendatang.

Pejabat yang mengetahui usulan tersebut mengatakan bahwa draf ini masih harus melalui beberapa tahap evaluasi sebelum sampai ke anggota Kongres, yang sebelumnya kerap mengubah atau bahkan menolak permintaan anggaran dari Gedung Putih.

Meski belum final, proposal ini menunjukkan prioritas pemerintahan Donald Trump dan sejalan dengan pemotongan besar-besaran jabatan serta anggaran di berbagai lembaga federal—mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga Badan Pembangunan Internasional AS (USAID).

Catatan hasil rapat internal tentang proposal pemotongan anggaran ini sudah tersebar di grup percakapan online antar pejabat kementerian luar negeri sejak akhir pekan, namun ini menjadi perhatian besar tepat pada Senin (14/4), bersamaan waktunya dengan tenggat deadline kementerian luar negeri untuk menyerahkan rencana restrukturisasi terpisah (tidak terkait proposal pemotongan) ke OMB.

Seorang pejabat tinggi AS yang mengetahui proposal OMB menyebutnya "agresif" dalam hal penghematan, namun menekankan bahwa ini masih kerangka awal yang mirip dengan upaya Kepala OMB Russell Vought di masa pemerintahan pertama Trump.

Dua sumber lain yang mengonfirmasi proposal ini, salah satunya menyatakan bahwa usulan ini berasal dari OMB.

Juru bicara OMB Alexandra McCandless mengatakan, "belum ada keputusan final tentang pendanaan."

Dewan Keamanan Nasional tidak menanggapi permintaan komentar mengenai rencana pemotongan anggaran ini.

Upaya OMB memangkas anggaran kementerian luar negeri secara drastis di masa jabatan pertama Trump sebelumnya ditolak keras oleh Kongres dan gagal terlaksana.

Namun, pada masa pemerintahan keduanya, Trump telah bergerak cepat untuk mengurangi anggaran pemerintah federal, memangkas lapangan kerja dan pendanaan di berbagai lembaga. 

Senator Jeanne Shaheen dari New Hampshire, pimpinan Demokrat di Komite Hubungan Luar Negeri Senat, menyatakan "sangat prihatin" dengan rencana ini.

"Ketika kebijakan 'America First' berubah menjadi 'America Alone', dampaknya akan merugikan ekonomi, keamanan, dan kemakmuran kita sendiri, sementara pihak-pihak lain justru akan mengisi kekosongan pengaruh yang ditinggalkan oleh kebijakan pemerintahan Trump," tegas Senator Shaheen.

"Alokasi anggaran untuk program-program diplomatik yang mendorong perdamaian, menjaga stabilitas global, serta melindungi kepentingan keamanan nasional AS seharusnya menjadi prioritas utama yang tercermin dalam proposal anggaran kementerian luar negeri."