RAPBN 2026 dan Nota Keuangan, Buruh Harap Prabowo Berpihak ke Pekerja

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dan Nota Keuangan pada Jumat, 15 Agustus 2025 ini. Kelompok buruh berharap Prabowo tak melupakan aspek-aspek pekerja.

Presiden Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat menilai, penyampaian RAPBN 2026 dan Nota Kuangan jadi momen tepat bagi Prabowo menunjukkan keberpihakannya.

“Kesejahteraan Pekerja atau Buruh bukan sekadar isu moral, melainkan fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan,” tegas Mirah dalam keterangannya, ditulis Jumat (15/8/2025).

Setidaknya Mirah mencatat ada 7 poin yang jadi harapan buruh. Pertama, adanya perlindungan daya beli. Dia mendesak pemerintah perlu memastikan harga kebutuhan pokok, energi, dan transportasi terkendali agar gaji tidak tergerus inflasi.

Kedua, Kebijakan Pengupahan yang Adil. Penetapan upah minimum harus berbasis Kebutuhan Hidup Layak (KHL), bukan semata angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, Lapangan Kerja Berkualitas. Penciptaan lapangan kerja harus menjamin kerja layak (decent work), serta membatasi praktik outsourcing dan kontrak jangka pendek yang merugikan Pekerja/Buruh.

Keempat, Penguatan Jaminan Sosial. Peningkatan layanan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, termasuk subsidi iuran bagi pekerja berpenghasilan rendah, menjadi kebutuhan mendesak.

Kelima, perlindungan Pekerja Migran dan Informal. Mirah menyoroti perlunya komitmen perlindungan bagi Pekerja Migran serta pemberdayaan pekerja sektor informal agar naik kelas harus dipertegas. Keenam, Dialog Sosial yang Sejati. Kebijakan ketenagakerjaan strategis harus melibatkan serikat pekerja secara aktif sejak tahap perumusan.

Ketujuh, Kesesuaian Kurikulum Pendidikan dengan Kebutuhan Industri. Salah satu persoalan ketenagakerjaan saat ini adalah banyak lulusan SMK/sederajat maupun universitas yang tidak terserap industri karena kompetensi mereka tidak sesuai kebutuhan pasar kerja (link and match).

"Aspirasi berharap 7 poin ini dapat menjadi prioritas Presiden dalam penyusunan kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan, serta tercermin jelas dalam pidato Nota Keuangan 16 Agustus 2025," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai, postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 akan sangat menantang. Terlebih, ada defisit diperkirakan mencapai Rp706 triliun atau 2,53 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Target pendapatan dan belanja negara pada RAPBN 2026 yang meningkat ini sangat menantang," ujar Said dalam keterangan tertulis, Senin (11/08/2025).

"Apalagi dunia usaha di seluruh dunia harus mulai menyesuaikan diri dengan tarif kebijakan Presiden Trump dan konflik geopolitik yang tak kunjung lerai," imbuhnya.

Said menambahkan, di dalam negeri, daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih, yang terlihat dari melandainya pertumbuhan konsumsi rumah tangga.

Pemerintah, kata Said, juga harus menutup kekurangan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp80 triliun akibat hilangnya setoran dividen BUMN pascarevisi UU BUMN yang melahirkan Danantara.

"Secara perlahan, pelaku usaha bersama pemerintah perlu mencari pasar baru, dan tidak bergantung pada negara negara tujuan ekspor tradisional," tutur politisi PDI Perjuangan itu.