Bikin 10 Kapal Pakai Duit Pinjaman dari Spanyol, Menteri Trenggono Minta Restu DPR

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono akan mendapat tambahan 10 kapal pengawas yang didanai dari pinjaman. Adapun, pemberi pinjaman lunak itu berasal dari Spanyol dengan tahap awal pendanaan sebesar Rp 2 triliun.

Untuk itu, Trenggono meminta restu dari Komisi IV DPR atas inisiatif pendanaan tersebut. 10 kapal pengawas kelautan dan perikanan ini sebagian besar akan dibangun di Tanah Air.

"Kita mendapatkan pinjaman dari pemerintah Spanyol, pinjaman lunak untuk pembangunan kapal dimana totalnya ada sekitar 10 unit kapal, 4 kapal dibangun di Spanyol, lalu kemudian 6 kapal dibangun di dalam negeri," ungkap Trenggono dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR, di Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Dia menjelaskan, proses pembuatan kapal ini akan memakan waktu sekitar 3 tahun. Dengan asumsi pembuatannya dilakukan pada 2025, maka keseluruhannya akan selesai pada 2028 mendatang.

"Mudah-mudahan di akhir tahun 2028 itu akan bisa segera kita selesaikan, disini kebetulan saya punya Pak Wamen yang sangat ahli di bidang perkapalan ini tentu saya kira ini nanti akan lebih cepat sekali beliau untuk melakukan pengawasan dan kemudian sekaligus juga memimpin langsung proses pengadaan ini sendiri," jelas dia.

Trenggono menjelaskan, KKP mendapat pinjaman lunak dengan total nominal Rp 5,8 triliun. Adapun, di tahap awal akan dicairkan sebesar Rp 2 triliun setelah mendapat persetujuan. "Alokasi tahun anggaran 2025 sebesar Rp 2 triliun kami ajukan untuk mendapat persetujuan Komisi IV DPR RI," katanya.

Trenggono menjelaskan, pengadaan kapal pengawas ini akan memberikan manfaat peningkatan pengawasan laut. Ditambah lagi dengan koordinasi data real time antara kapal pengawas, radar, satelit, dan sistem intelligence maritim.

"Penguatan penegakan hukum terhadap pelaku illegal fishing secara cepat dan berbasis bukti digital," ucapnya.

Kemudian peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor kelautan dan perikanan. Pasalnya, diprediksi akan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha. Serta, memberikan pelindungan nelayan dan wilayah perikanan nasional dari praktik pencurian ikan oleh kapal asing.

"Serta berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui keberlanjutan stok ikan dan stabilitas kegiatan penangkapan ikan nasional," bebernya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menyebut Indonesia butuh setidaknya 70 kapal pengawas. Tujuannya untuk mengawasi 6 zona perairan RI dari tindakan ilegal, termasuk penangkapan ikan ilegal.

Dia menceritakan, saat ini KKP baru memiliki 34 kapal pengawas dengan usia rata-rata lebih dari 15 tahun. Walaupun masih bisa beroperasi normal, tapi dia masih membutuhkan tambahan lagi.

"Kami saat ini tentu ingin menyampaikan bahwa kondisi jumlah kapal yang kami miliki saat ini baru atau terbatas hanya 34 unit yang usia rata-rata sudah lebih dari 15 tahun tapi masih beroperasi dengan baik," ungkap Trenggono dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR, di Jakarta, Rabu (5/11/2024).

Dia menyebut, idealnya KKP mengoperasikan 70 unit kapal pengawas untuk mengawasi 6 zona perairan Indonesia. Salah satu tantangannya, kata dia, adalah menundak penangkapan ikan ilegal atau illegal fishing.

"Idealnya sebetulnya kita memiliki 70 kapal untuk mengawasi seluruh peluasan wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang kita bagi menjadi enam zona penangkapan," ujarnya.

Trenggono menyampaikan, saat ini pemerintah memang menindak illegal fishing yang dilakukan oleh kapal ikan asal berbendera negara lain. Namun, dari sisi pengawasan pun ternyata belum maksimal.

"Jadi kalau kita sekarang ini pengawasannya adalah IUU FISI yang dari luar. Tapi sisi lain dari dalam negeri pun kita tidak punya kemampuan yang layak untuk mengantisipasi penangkapan-penangkapan yang sifatnya dari dalam juga masuk dalam kategori IUU Fishing," bebernya.