Jokowi Tiba di Komplek DPR-MPR RI Jelang Pidato Kenegaraan Prabowo

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo (Jokowi) telah tiba di Gedung DPR RI menjelang Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI - DPD RI. Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih (KMP) juga sebelumnya lebih dahulu hadir.

Menurut pantauan Liputan6.com, Jumat (15/8/2025), Jokowi datang sekitar pukul 08.09 WIB. Dia nampak mengenakan setelan jas lengkap berwarna biru. Kopiah hitam nampak dikenakannya di kepala.

Sebelum memasuki gedung, Jokowi sempat melambaikan tangan ke arah awak media. Sebagaimana diketahui, sejumlah tokoh telah lebih dahulu datang.

Misalnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan yang tiba di Gedung DPR RI beberapa menit sebelum Jokowi.

Lalu, ada Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra. Tiba beriringan juga, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla.

Sekitar pukul 07.48 WIB, telah hadir Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Wakil Presiden Indonesia ke-13 Ma’ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dan Nota Keuangan pada Jumat, 15 Agustus 2025 ini. Kelompok buruh berharap Prabowo tak melupakan aspek-aspek pekerja.

Presiden Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat menilai, penyampaian RAPBN 2026 dan Nota Kuangan jadi momen tepat bagi Prabowo menunjukkan keberpihakannya.

“Kesejahteraan Pekerja atau Buruh bukan sekadar isu moral, melainkan fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan,” tegas Mirah dalam keterangannya, ditulis Jumat (15/8/2025).

Setidaknya Mirah mencatat ada 7 poin yang jadi harapan buruh. Pertama, adanya perlindungan daya beli. Dia mendesak pemerintah perlu memastikan harga kebutuhan pokok, energi, dan transportasi terkendali agar gaji tidak tergerus inflasi.

Kedua, Kebijakan Pengupahan yang Adil. Penetapan upah minimum harus berbasis Kebutuhan Hidup Layak (KHL), bukan semata angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, Lapangan Kerja Berkualitas. Penciptaan lapangan kerja harus menjamin kerja layak (decent work), serta membatasi praktik outsourcing dan kontrak jangka pendek yang merugikan Pekerja/Buruh.

Keempat, Penguatan Jaminan Sosial. Peningkatan layanan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, termasuk subsidi iuran bagi pekerja berpenghasilan rendah, menjadi kebutuhan mendesak.

Kelima, perlindungan Pekerja Migran dan Informal. Mirah menyoroti perlunya komitmen perlindungan bagi Pekerja Migran serta pemberdayaan pekerja sektor informal agar naik kelas harus dipertegas. Keenam, Dialog Sosial yang Sejati. Kebijakan ketenagakerjaan strategis harus melibatkan serikat pekerja secara aktif sejak tahap perumusan.

Ketujuh, Kesesuaian Kurikulum Pendidikan dengan Kebutuhan Industri. Salah satu persoalan ketenagakerjaan saat ini adalah banyak lulusan SMK/sederajat maupun universitas yang tidak terserap industri karena kompetensi mereka tidak sesuai kebutuhan pasar kerja (link and match).

"Aspirasi berharap 7 poin ini dapat menjadi prioritas Presiden dalam penyusunan kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan, serta tercermin jelas dalam pidato Nota Keuangan 16 Agustus 2025," tandasnya.