Trik Agar Bisnis Online Tetap Tokcer Meski Ekonomi Gonjang Ganjing

Liputan6.com, Jakarta Di tengah situasi ekonomi global dan lokal yang penuh ketidakpastian, Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Anggawira, menyampaikan pandangannya mengenai ketahanan sektor bisnis online serta strategi agar pelaku usaha digital tetap mampu bertahan.

Menurut Anggawira, kondisi saat ini memang menantang, mulai dari tekanan geopolitik, pelemahan daya beli, hingga perubahan kebijakan fiskal. Namun, bisnis online dinilai memiliki daya tahan lebih kuat dibanding sektor lainnya berkat fleksibilitas dan jangkauan luas yang dimilikinya.

"Bisnis online justru termasuk sektor yang relatif tangguh, karena memiliki fleksibilitas dan jangkauan luas," ujar Anggawira kepada Liputan6.com, Jumat (2/5/2025).

Meski begitu, ia menekankan bisnis online tetap tidak kebal dari tekanan. Banyak pelaku UMKM digital kini menghadapi kendala seperti tingginya biaya logistik, perubahan algoritma platform digital, serta persaingan harga yang makin ketat.

Strategi Bisnis UMKM Online Bertahan di Tengah Tantangan

Untuk memastikan bisnis online tetap bertahan di tengah tantangan ini, Anggawira menyarankan tiga strategi utama, pertama, fokus pada keunikan produk dan brand positioning. 

Kedua, mengoptimalkan digital marketing berbasis komunitas dan konten untuk membangun keterlibatan konsumen, dan ketiga, mengelola arus kas secara cermat agar bisnis tetap sehat secara finansial.

Melihat ke depan, Anggawira tetap optimistis terhadap prospek bisnis online di Indonesia. Ia menyebutkan bahwa pertumbuhan pengguna internet, dominasi demografi usia muda, serta budaya belanja daring yang kian menguat merupakan faktor pendukung utama.

"Saya optimistis, masa depan bisnis online di Indonesia masih cerah, terutama karena demografi kita sangat mendukung usia muda dominan, pengguna internet tumbuh pesat, dan budaya belanja daring makin kuat," ungkapnya.

Di sisi lain, ia menekankan pentingnya regulasi yang adil dan adaptif agar pelaku usaha lokal bisa bersaing secara sehat, termasuk dengan platform digital raksasa dari luar negeri. Ia juga mendorong agar pelaku usaha tidak hanya menjadi pedagang daring, tetapi membangun ekosistem digital yang berdaya saing global.

Anggawira menekankan HIPMI, terus mendukung transformasi ini melalui pelatihan kewirausahaan digital dan program pendampingan bisnis agar UMKM online dapat tumbuh secara berkelanjutan. 

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ikut buka suara terhadap keluhan Pemerintah Amerika Serikat (AS) terkait kehadiran QRIS dan barang bajakan di Pasar Mangga Dua yang dinilai menghambat perdagangan RI-AS.

Sekretaris Jenderal HIPMI, Anggawira mengungkapkan bahwa dunia usaha di Indonesia memandang perlu ada penjelasan yang berimbang dan langkah diplomasi yang proporsional terkait laporan Pemerintah AS yang menyoroti QRIS dan peredaran barang palsu di Mangga Dua.

Menurutnya, pengusaha melihat QRIS dan GPN bukan sebagai hambatan, melainkan upaya kedaulatan digital di sektor keuangan dalam negeri.

“QRIS dan GPN merupakan bagian dari upaya Indonesia membangun sovereign payment ecosystem yang inklusif, efisien, dan aman. Dunia usaha justru mengapresiasi langkah BI karena telah memperluas inklusi keuangan UMKM dan mempercepat digitalisasi ekonomi nasional,” ungkap Angga kepada Liputan6.com di Jakarta, dikutip Selasa (22/4/2025).

“Tudingan bahwa sistem ini tidak kompatibel dengan global payment system perlu dilihat secara adil, saat negara-negara maju juga mengembangkan sistem pembayaran domestik mereka (misal, India dengan UPI, China dengan UnionPay), Indonesia punya hak yang sama. Bila perusahaan asing ingin berintegrasi, BI terbuka selama prinsip keberlanjutan, keamanan data, dan keadilan ekonomi dijaga,” imbuhnya.

Terkait peredaran barang bajakan/palsu yang dinilai mengganggu Hak Kekayaan Intelektual produk-produk AS, Angga melihat isu tersebut telah lama menjadi sorotan.

“Dunia usaha menginginkan ekosistem yang sehat dan kompetitif, dan peredaran produk ilegal jelas merugikan pelaku industri dalam negeri,” ucapnya.

“Namun penanganannya tidak bisa hanya dilakukan satu arah. AS perlu juga mendorong kerja sama teknis dan berbagi teknologi product authentication agar penegakan hukum kita bisa lebih kuat,” sambungnya.