Titah Prabowo ke Bahlil: Bentuk JORC untuk Cadangan Sumber Daya Alam

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto meminta dilakukannya Joint Ore Reserves Committee (JORC) untuk cadangan sumber daya alam Indonesia.

Demikian disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia setelah rapat dengan Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, seperti dikutip dari Antara, Selasa (9/9/2025).

JORC adalah kerangka kerja untuk mengklasifikasikan estimasi sumber daya mineral dan cadangan bijih.

Dia menuturkan, langkah itu akan dijadikan bagian dari upaya Pemerintah dalam mendorong sektor hilirisasi untuk meningkatkan investasi di Indonesia.

"Kemudian itu bisa dijadikan sebagai bagian yang kita dorong untuk sektor hilirisasi ini untuk meningkatkan investasi kita," kata Bahlil Lahadalia.

Presiden Prabowo memanggil sejumlah menteri untuk mengikuti rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa siang.

Selain Bahlil, sejumlah menteri yang nampak hadir untuk mengikuti rapat terbatas antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan banyak tambang ilegal beroperasi di kawasan hutan. Untuk itu, dia diminta Presiden Prabowo Subianto untuk membereskan masalah tersebut.

Dia bilang, hal ini telah dibahas dengan Prabowo Subianto bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional disebut telah mengantongi data tambang ilegal tersebut. 

"Setelah dicek oleh Satgas, ada (operasional tambang), IUP-nya belum ada, kemudian orang sudah melakukan penambangan, illegal mining," kata Bahlil, ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

Dia menegaskan, Presiden Prabowo sudah meminta persoalan itu untuk dibereskan. Tujuannya, untuk menjaga lingkungan sekaligus mengamankan pendapatan negara.

"Ini kita harus tertibkan, karena terkait dengan pasal 33, bahwa Presiden ingin semuanya harus di tata dengan baik. Tujuannya apa? Agar lingkungan bisa kita jaga, tapi juga negara bisa mendapatkan pendapatan," tuturnya.

Bahlil menegaskan tak ada rencana untuk melegalkan tambang-tambang ilegal tersebut. "Belum ada rencana, ilegal kok, bagaimana mau dilegalkan? Kita cek dulu lah. Yang salah, ya proses hukum lah," ujar dia.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menindak tegas tambang-tambang ilegal di Indonesia. Dia telah mengantongi data ada sekitar 1.063 tambang yang beroperasi melanggar aturan.

Langkah ini dilakukan sejalan dengan penindakan kebun sawit ilegal yang juga jadi perhatiannya. Parahnya lagi, ada potensi kerugian negara Rp 300 triliun dari praktik tambang ilegal tersebut.

"Setelah ini kita akan tertibkan juga tambang-tambang yang melanggar aturan. Saya telah diberi laporan oleh aparat-aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal dan potensi kekayaan yang dihasilkan oleh 1.063 tambang ilegal ini dilaporkan potensi kerugian negara adalah minimal Rp 300 triliun," kata Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI - DPD RI, di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Untuk memperlancar niatannya itu, Prabowo meminta dukungan parlemen bahkan partai politik. Menurut dia, penindakan terhadap tambang ilegal dilakukan demi kepentingan rakyat.

Dia sebetulnya tak mempermasalahkan jika tambang ilegal dikelola oleh masyarakat. Namun, jika ternyata dikelola oleh oknum untuk diselundupkan, maka akan ditindak tegas.

"Kalau rakyat yang nambang, yasudah kita bikin koperasi, kita legalkan kita atur kita legalkan tapi jangan alasan rakyat tahu-tahu nyelundup, nyelundup ratusan triliun nyelundup," tegas Prabowo Subianto.