Tahap Awal, Kementerian PU Bangun 65 Sekolah Rakyat

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto berencana memulai pembangunan 200 sekolah rakyat di Indonesia. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan akan mendukung program Sekolah Rakyat 100 persen. 

Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan, Kementerian PU akan melakukan pembicaraan secara intensif dengan Kementerian Sosial serta kementerian dan lembaga terkait guna mempersiapkan dan mempercepat pekerjaan konstruksi Sekolah Rakyat.

"Sekolah Rakyat tahap pertama sebanyak 65 lokasi telah selesai disusun dokumen perencanaan teknisnya pada minggu ke-4 April 2025 dan ditargetkan mulai konstruksi pada minggu ke-3 Mei 2025," kata Dody Hanggodo dikutip dari Antara, Jumat (2/5/2025).

Penanganan Sekolah Rakyat tahap 1 di 65 lokasi akan menggunakan metode model 1 dengan lingkup kegiatan meliputi rehabilitasi/renovasi bangunan eksisting milik Kementerian Sosial, perguruan tinggi, pemerintah daerah, BUMN maupun swasta.

"Saat ini sudah ada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum terkait penetapan 65 lokasi Sekolah Rakyat tahap 1 dan sedang dalam proses penyiapan pengadaan penyedia jasa konstruksi dan penyedia jasa konsultansi," ujar Dody.

Program Sekolah Rakyat dirancang sebagai upaya Pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem, khususnya mereka yang berada di Desil 1.

Selain pelaksanaan di 65 titik tersebut, pemerintah juga menyiapkan pembangunan Sekolah Rakyat di 200 titik tambahan yang sedang dalam proses survei oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

Lokasi-lokasi ini diprioritaskan di wilayah yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi dan kesiapan lahan.

Bentuk Satgas 

Sebagai informasi, Kementerian Pekerjaan Umum membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pembangunan Sekolah Rakyat atau Satgas Sekolah Rakyat yang bertujuan untuk mendukung program unggulan Pemerintah dalam menciptakan sumber daya manusia unggul.

Pembentukan Satgas Sekolah Rakyat itu tertuang dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum (Kepmen PU) Nomor 446/KPTS/M/2025. Kepmen tersebut resmi berlaku sejak 11 April 2025.

Satgas Sekolah Rakyat bertugas membantu Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo dalam mengoordinasikan dan mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat dengan pendekatan umum, inovatif, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan Presiden Prabowo Subianto berencana memulai pembangunan 200 sekolah rakyat di Indonesia.

Nantinya, sebagian sekolah rakyat akan dibangun dengan menggunakan APBN, sedangkan sisanya partisipasi sektor swasta.

"Direncanakan kalau memenuhi syarat tahun ini Presiden akan memulai pembangunan di 200 titik. 100 titik dengan anggaran APBN dan/atau 100 lagi adalah partisipasi swasta," kata pria yang akrab disapa Gus Ipul di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (30/4/2025).

Dia menargetkan 200 sekolah rakyat tersebut akan memulai proses pembelajaran pada tahun 2026. Sementara itu, 53 sekolah rakyat yang sudah dibangun akan mulai beroperasi pada tahun 2025.

"53 titik (sekolah rakyat) ini terus dilakukan pematangan bahkan sudah mulai penyediaan sarana-prasarana. Apakah bangku, kursi, tempat tidur siswa dan lain sebagainya," jelas Gus Ipul.

Dia menyampaikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sudah melakukan pembinaaan dan pemetaan kepala sekolah dan tenaga pendidikan lainnya untuk sekolah rakyat.

Di sisi lain, Kementerian Sosial juga telah memetakan siswa-siswa yang dapat sekolah di sekolah rakyat.

"Mereka yang berada di desil 1, miskin ekstrim atau miskin. Nanti juga akan ada semacam kunjungan ke rumah masing-masing orang tua mereka untuk memastikan bahwa mereka berada di desil 1 dan ada kesanggupan untuk mengikuti proses belajar, mengajar di sekolah rakyat," tutur Gus Ipul.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan pembangunan sekolah rakyat sebagian dibiayai oleh APBN.

Menurut dia, masyarakat dan sektor usaha dapat berpartisipasi dalam pembangunan sekolah rakyat.

"Nanti kita lihat ya, pasti dari sebagian dari APBN kalau ada partisipasi masyarakat atau dunia usaha, pasti bantu juga," ucap Sri Mulyani.