SPBU Swasta Sudah Dapat Tambahan Kuota Impor pada 2025

Liputan6.com, Jakarta - Pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta antara lain Shell dan BP-AKR telah menerima tambahan kuota impor bahan bakar minyak (BBM) pada 2025.

Demikian disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terkait kelangkaan pasokan BBM di SPBU swasta.

"Begini, impor untuk 2025 kuotanya itu 110 persen dibandingkan 2024. Sangatlah tidak benar kalau kita tidak berikan kuota impor. Tetapi, untuk selebihnya silakan kolaborasi B to B sama Pertamina," ujar Bahlil Lahadalia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, (9/9/2025), seperti dikutip dari Antara.

Bahlil menuturkan, hal tersebut bukan persoalan persaingan usaha, melainkan berkaitan dengan ketentuan dalam Pasal 33 UUD 1945.

"Ini soal Pasal 33, hajat hidup orang banyak itu alangkah lebih bagusnya dikuasai negara, tetapi bukan berarti totalitas dikuasai negara. Sudah fair kok menurut saya sudah di-kasih 110 persen," tutur dia.

Bahlil mengatakan, tim kementeriannya sudah bertemu dengan perusahaan SPBU swasta, termasuk Shell dan BP untuk membahas hal ini.

Dalam pertemuan tersebut, timnya telah memberikan penjelasan mengenai alokasi kuota impor kepada keduanya.

"Ya kita berikan penjelasan karena sudah berikan alokasi mereka 110 persen dari total kuota impor ke masing-masing perusahaan," ujar Bahlil.

Sebelumnya, Bahlil Lahadalia mempersilakan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta, yakni Shell dan BP untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) dari Pertamina.

“Kalau ada yang masih kurang, (SPBU swasta) silakan beli di Pertamina,” kata Bahlil ketika ditemui setelah pelantikan Dirjen Migas di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat, 29 Agustus 2025.

Apabila SPBU swasta masih kekurangan BBM untuk disalurkan, Bahlil menyarankan agar mereka membeli BBM-nya ke Pertamina, tidak mengandalkan impor.

“Ini terkait neraca ekspor-impor kita. Saya pikir bukan kami pilih kasih, semuanya kami kasih, tapi kan harus dijaga juga kondisi negara kita,” kata dia.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka opsi bagi badan usaha swasta untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) kepada PT Pertamina (Persero). Menanggapi hal ini, Pertamina menyatakan masih menunggu arahan dari pemerintah.

Pjs. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth Marchelino Verieza, menjelaskan bahwa pihaknya akan menjalankan arahan pemerintah, termasuk dalam penyaluran BBM.

"Pertamina dalam hal ini sebagai Badan Usaha berkomitmen memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, termasuk mengikuti ketentuan yang disampaikan Pemerintah," kata Roberth saat dihubungi Liputan6.com, Sabtu (6/9/2025).

Diketahui, usulan pembelian BBM dari Pertamina ini mencuat setelah minimnya stok di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta pada pekan lalu. Akibat kekosongan pasokan, beberapa SPBU swasta tercatat tidak menjual produknya.

Kementerian ESDM pun segera mengumpulkan badan usaha penyalur BBM, termasuk Pertamina, Shell, hingga BP-AKR. Pertemuan itu akan membahas sinkronisasi impor produk BBM oleh BUMN dan swasta. Pertamina pun masih menunggu arahan terkait hal tersebut.

"Kita tunggu sesuai arahan pemerintah. Kalau Pertamina, sesuai arahan sebagai Badan Usaha di bawah arahan Pemerintah," tutur Roberth.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) akan memanggil badan usaha penyedia BBM. Tujuannya untuk melakukan sinkronisasi menyusul kosongnya stok BBM di SPBU swasta dalam beberapa waktu terakhir.

Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, mengatakan bahwa Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) akan mengumpulkan PT Pertamina (Persero), Shell Indonesia, hingga BP-AKR. Tujuannya adalah menyinkronkan impor BBM untuk kebutuhan stok dalam negeri.

"Pak Menteri ESDM sudah menyampaikan bahwa ini disinkronkan untuk proses impor antara PT Pertamina dengan badan usaha. Dan juga sudah ada arahan kepada Dirjen Migas untuk segera dikumpulkan, ini segera dirapatkan, itu antara Pertamina dan badan usaha yang memerlukan impor," ungkap Yuliot, ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/9/2025).

Yuliot mengaku telah mendapat data total impor BBM yang dilakukan pelaku usaha, baik oleh Pertamina, Shell, maupun BP-AKR. Jumlah impor ini akan disinkronkan antara BUMN dan badan usaha swasta.

"Ini kita juga memperhatikan neraca komoditas, itu jangan sampai neraca komoditas yang sudah disepakati itu juga ada kelebihan," ia menambahkan.

Soal potensi tambahan kuota impor untuk swasta, Yuliot hanya menyebut hal itu akan masuk dalam agenda sinkronisasi. "Itu disinkronkan. Jadi disinkronkan, ini kan sampai dengan akhir tahun. Impor itu kan nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Disinkronkan ya berapa untuk Pertamina, berapa untuk badan usaha," tutur dia.

Sementara itu, Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menyebut badan usaha BBM akan dipanggil pada pekan depan.

"Mungkin awal minggu depan kita panggil," kata dia, di lokasi yang sama.

Sinkronisasi ini dilakukan untuk memenuhi kekurangan pasokan BBM di SPBU swasta. "Karena SPBU swasta sudah diberikan tambahan alokasi sebesar 10 persen terhadap alokasi tahun 2024. Jadi 110 persen begitu. Bagaimana kekurangannya itu akan kita sinkronisasikan dengan Pertamina," terangnya.