Riau dan Jawa Barat Jadi Pilot Project Penanganan Truk ODOL

Liputan6.com, Jakarta Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi akan memulai proyek percontohan (pilot project) penanganan angkutan barang berlebih muatan, alias truk ODOL (Over Dimension Over Load) di dua provinsi, yakni Riau dan Jawa Barat.

Menhub mengemukakan, dirinya beberapa waktu lalu telah melakukan pertemuan dengan hampir seluruh kepala daerah dan Gubernur Riau. Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan, bahwa Riau akan menjadi pilot project untuk penanganan truk ODOL.

"Riau dan Jawa Barat akan jadi pilot project kami dalam penanganan ODOL. Dalam waktu dekat kami harapkan kami akan merumuskan kegiatan-kegiatan yang lebih konkret dalam penanganan ODOL di Riau maupun Jawa Barat," kata Menhub dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Kamis (8/5/2025).

Dukungan AHY

Adapun isu proyek percontohan penanganan truk obesitas ini telah dikemukakan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Putra dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini bilang, Jawa Barat memiliki 53 kawasan industri dari total 134 kawasan industri yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Jadi, contohnya Jawa Barat ini bisa menjadi sample betapa jika diperlakukan kebijakan Zero ODOL di Jawa Barat ini bisa menjadi significant sample untuk bisa kita ekstrapolasi secara nasional," ujar AHY.

Dengan perandaian itu, pemerintah bakal melihat dampak langsung Zero ODOL terhadap ekonomi dan perdagangan di Jawa Barat. Sehingga pemerintah punya acuan untuk bisa menerapkan kebijakan serupa di daerah lain.

"Misalnya tadi kan di Jawa Barat ada 54 kawasan industri ya, kawasan ekonomi. Itu nanti secara spesifik berbeda dengan misalnya di Kalimantan atau gimana? Nanti seperti apa? Ini lah yang akan kami kaji lebih lanjut. Ada yang berlaku umum, nasional, tapi juga bisa saja ada yang spesifik," urainya.

Targetnya, kebijakan jalanan bebas angkutan berlebih muatan (Over Dimension Over Load/ODOL), alias Zero ODOL bisa mulai berlaku efektif pada 2026.

"Kita tadi targetkan tahun depan, efektifnya 2026. Karena kita, sekali lagi, tidak bisa hanya satu pertemuan, dua pertemuan, ini kita akan melibatkan secara utuh semuanya," ungkap AHY.

Wacana pemberlakuan Zero ODOL ini telah digaungkan sejak beberapa tahun lalu. Sayangnya, penerapan kebijakan ini terus mundur lantaran mendapat pertentangan dari sejumlah pelaku industri dan asosiasi pengusaha. ..

Untuk itu, AHY berjanji bakal turut melibatkan kelompok pelaku usaha dalam penerapan Zero ODOL kali ini. Sehingga penerapannya tidak saklek sama di setiap daerah.

"Kita dengarkan para pelaku, ya, termasuk juga pemerintah daerah juga kita dengarkan. Di masukan-masukannya pasti ada yang mirip, tapi ada juga yang spesifik, yang unik, suatu daerah," pungkasnya.