Raker Perdana dengan DPR, Purbaya Akui Tak Bisa Lagi Blak-blakan Ketika Jabat Menkeu

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjalani rapat kerja perdananya dengan Komisi XI DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (10/9/2025). 

Dalam kesempatan itu, Purbaya mengaku merasakan langsung perbedaan besar antara posisinya sebagai Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan kini sebagai Menkeu.

Jika saat di LPS ia bisa berbicara lebih bebas dengan gaya yang disebutnya “koboi”, kini sebagai Menkeu ia terikat dengan teks pidato resmi yang disiapkan stafnya.

"Ini kunjungan pertama saya sebagai Menteri keuangan, biasanya sebagai LPS. Kalau pas jadi Ketua LPS ngomongnya agak koboi, sekarang enggak boleh, saya baru merasakan dampaknya rupanya beda. Jadi, saya sekarang akan bacakan pidato yang sudah disiapkan staf saya di sini pak, jadi enggak ada sesi bebas lagi,” kata Purbaya.

Pernyataan itu sontak memancing respons para anggota DPR yang hadir. Mereka menilai gaya komunikasi Purbaya bisa tetap lugas asalkan disertai substansi yang jelas.

"Boleh koboi tapi ada isinya,” ujar salah satu anggota DPR.

Adapun rapat kerja ini menjadi kegiatan resmi pertama Purbaya sejak dilantik Presiden dua hari sebelumnya. Agenda yang dibahas adalah pengantar Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan dalam RAPBN 2026.

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa meski baru menjabat, Purbaya bukan sosok asing bagi DPR. Sebagai Ketua LPS, ia sudah sering berinteraksi dengan Komisi XI, meski intensitasnya tidak sesering sebagai Menkeu.

"Bagi Komisi XI sebenarnya nama Purbaya ini bukan nama yang asing, cuma beda tempatnya saja, sudah lama menjadi mitra kerja Komisis XI. Dahulu beliau bermitra dengan Kita sebagai Lembaga Penjamin Simpanan, sekarang kita bermitra dengan pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan,” ujar Misbakhun.

Misbakhun menyampaikan kepada Purbaya, jika dalam kapasitasnya di LPS pertemuan hanya terjadi beberapa kali dalam setahun, maka kini intensitas interaksi akan jauh lebih tinggi.

Dalam kesempatan itu, Komisi XI DPR bersama Menkeu Purbaya membahas rencana program kebijakan fiskal dalam RAPBN 2026. 

Program tersebut meliputi pengelolaan penerimaan negara, belanja negara, perbendaharaan, kekayaan negara dan risiko, hingga dukungan manajemen.

Secara keseluruhan, pagu indikatif RKA Kementerian Keuangan pada RAPBN 2026 tercatat sebesar Rp 52,16 triliun. Anggaran tersebut akan dibahas lebih detail bersama 23 satuan kerja unit di Kemenkeu dalam rapat lanjutan.

Sebelumnya, Purbaya Yudhi Sadewa resmi dilantik sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Hal itu ditandai dengan Serah Terima Jabatan (Sertijab) di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (9/9/2025).

Dalam sambutannya, Purbaya Yudhi Sadewa menyebut momen tersebut sebagai titik penting dalam perjalanan pengabdiannya untuk bangsa. Ia mengaku sangat terhormat mendapat kepercayaan dari Presiden untuk memimpin kementerian strategis yang mengurusi fiskal negara.

Dia menuturkan, jabatan ini bukan hanya soal tanggung jawab teknis, tetapi juga amanah besar untuk menjaga kepercayaan publik. Purbaya menegaskan dirinya siap bekerja keras untuk melanjutkan peran fiskal sebagai instrumen menjaga stabilitas dan kesejahteraan rakyat.

Purbaya juga menyoroti tantangan berat yang tengah dihadapi ekonomi dunia. Ia menyebut geopolitik, perkembangan teknologi, serta isu perubahan iklim sebagai faktor eksternal yang harus diantisipasi dengan serius.