Produk AS Bebas Bea Masuk, Indonesia Bakal Banjir Sapi-Jagung Impor

Liputan6.com, Jakarta - Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad memandang Indonesia berpeluang kebanjiran impor produk asal Amerika Serikat (AS). Termasuk pada komoditas yang sebelumnya minim seperti sapi, susu, hingga jagung.

Tauhid mengatakan, Presiden AS Donald Trump tidak akan terpaku pada komoditas tertentu saja, jika disepakati barang-barang itu masuk tanpa tarif ke Tanah Air. 

"Saya kira Amerika tentu tidak akan berhenti dari barang-barang yang sudah masuk, dia akan coba masuk dengan sejumlah barang yang bisa berkompetisi di pasar Indonesia," kata Tauhid saat dihubungi Liputan6.com, Kamis (17/7/2025).

Komoditas yang telah disebut Trump misalnya minyak mentah dan puluhan unit pesawat yang diproduksi Boeing. Sementara itu, komoditas lain yang bisa masuk berupa jagung hingga susu yang sebelumnya volume impor dari AS terbilang kecil.

"Jadi itu bisa (bertambah) besar, atau ada produk-produk baru lagi yang biasanya Amerika Serikat berkompetisi dengan New Zealand atau Australia, karena tarifnya 0% akhirnya itu bisa masuk, misalnya sapi atau susu dan sebagainya, biasanya kita dari Australia atau New Zealand, tapi kalau misalnya kita kasih 0% bisa jadi masuk dari Amerika," tuturnya.

Asal tahu saja, Donald Trump mengumumkan produk Indonesia terkena tarif 19 persen untuk masuk Amerika Serikat. Sebaliknya, produk-produk Negeri Paman Sam diminta tak dikenakan tarif untuk masuk Tanah Air.

Tauhid menyampaikan, jika jagung asal AS bisa masuk, misalnya, akan membuat daya saing dari produksi lokal menurun. Dia juga memperkirakan jumlah importir baru akan semakin bertambah, utamanya untuk barang dari Negeri Paman Sam.

"Tentu saja para pelaku usaha ya, masuknya para importir baru dengan produk-produk yang bisa masuk ke kita secara lebih luas lagi," ucapnya.

"Sehingga ini untuk kita bisa jadi tidak punya daya saing. Contoh tadi ya, jagung ya, jagung kalau dari Amerika masuk ya sudah gitu ya, lebih luas misalnya, jagung lokal gak bisa bertahan," Tauhid menambahkan.

Hambatan Non Tarif

Diberitakan sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dinilai bisa memperluas barang-barangnya untuk masuk ke Indonesia tanpa dikenakan tarif. Pada saat yang sama, ada potensi investasi yang bisa batal imbas kesepakatan mengenai tarif tersebut.

Ekonom Insitute for Development of Economic and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad mengatakan permintaan Trump penghapusan tarif bea masuk bisa merembet pada penghindaran hambatan non tarif akan dianulir. Dengan begitu, beberapa kewajiban investor asing pun dinilai bisa batal.

"Menurut saya juga harus dikalkulasi adalah karena kita, dari Trump itu merasa bahwa hambatan non tarif juga dibebaskan, berarti hal-hal yang sifatnya kewajiban investor, para pelaku usaha disini yang sifatnya tarif juga bisa hilang," ungkap Tauhid saat dihubungi Liputan6.com, Kamis (17/7/2025).

Misalnya, kewajiban atas pemenuhan syarat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) oleh investor. Tauhid memberi contoh pada negosiasi Apple untuk membangun pabrik agar bisa menjual produk terbarunya di Tanah Air.

Jika ketentuan impor produk AS tanpa tarif dan menghilangkan hambatan lainnya jadi kesepakatan, Tauhid memandang, Apple bisa batal menanamkan investasinya.

"Katakanlah waktu itu karena kita menganut TKDN, kan diminta Amerika untuk dibebaskan, kita kan masih nego, nah dengan komitmen ini kan yang baru berarti itu hilang. Jadi bisa jadi nanti Apple tidak jadi melakukan investasinya disini karena dengan ini kita assignment ya Apple gak wajib lagi bangun industri disini, bener gak?," kata Tauhid.

Pemerintah Harus Hati-Hati

Selain itu, AS juga pernah menyoroti sistem oembayaran digital QR Indonesia Standar (QRIS) yang dinilai menghambat metode pembayaran asing. Tauhid memandang pemerintah perlu mencermati dampak-dampak lain dari kesepakatan soal tarif.

"Apalagi nanti ada hambatannya untuk QRIS dan sebagainya, itu kan banyak sekali peraturan-peraturan yang hambatan non tarif yang diminta Amerika untuk dirubah. Nah itu harus hati-hati gitu ya, yang permintaan Amerika ada 10 atau 11 poin waktu surat pertamanya (ke Presiden Prabowo Subianto)," beber Tauhid.