Liputan6.com, Jakarta - Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa menyumbang perputaran ekonomi hingga Rp 572 triliun di dalam negeri. Hal tersebut diharapkan bisa tercapai dalam 2 tahun kedepan.
Potensi itu tak muncul tanpa hitungan. Hashim Djojohadikusumo mengatakan, target penuh peserta MBG adalah 82 juta orang. Artinya, ada 82 juta porsi makanan yang terdiri dari telur hingga susu yang disebar setiap harinya.
"Ketika 82 juta orang menerima makanan setiap hari, akan menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Bayangkan saja, akan ada 82 juta butir telur yang disediakan setiap hari, 82 juta karton susu, 82 juta nampan makanan disediakan setiap hari. Jumlah itu akan terus konsisten dan ini akan menjadi dorongan besar bagi pertumbuhan ekonomi," kata Hashim dalam Asian Insight Conference 2025, di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu (21/5/2025).
Dia menghitung, manfaat perputaran ekonominya bisa mencapai USD 35 miliar atau setara Rp 572 triliun (asumsi kurs: Rp 16.344). Target itu dinilainya bisa dicapai dalam 2 tahun kedepan.
"Kami memperkirakan nilainya mencapai antara USD 25 hingga 35 miliar ketika program ini berjalan penuh, yang kami harapkan dapat tercapai dalam waktu dua tahun," katanya.
Perputaran ekonomi itu bisa terjadi ketika setiap porsi MBG disuplai oleh hasil produksi dalam negeri. "Telur akan dibeli dari peternak lokal, sayur-mayur juga akan dibeli dari petani lokal, serta berbagai komponen lainnya," ucapnya.
Suplai Susu dari Negara Lain
Kemudian, Hashim menyadari belum bisa sepenuhnya kebutuhan susu dalam menu MBG dipenuhi dari dalam negeri. Namun, sifatnya disebut hanya sementara atau sekitar 1-2 tahun awal pelaksanaannya.
"Mungkin dalam satu atau dua tahun pertama, sebagian besar susu masih akan diimpor dari negara tetangga, terutama Selandia Baru dan Australia, dan sebagian mungkin dari India. Namun program ini akan menjadi salah satu pendorong pertumbuhan," tuturnya.
Atas potensi tersebut, program MBG disinyalir bisa meningkatkan 2 persen produk domestik bruto (PDB) per tahun. "Kami memperkirakan program ini akan meningkatkan PDB sebesar 1 hingga 1,5 (persen) bahkan mungkin hingga 2 persen per tahun," tegasnya.
MBG Butuh Tambahan Rp 50 Triliun Tahun Ini
Diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 50 triliun untuk dapat melayani seluruh penerima manfaat hingga akhir 2025. Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IX DPR RI, Selasa, 6 Mei 2025.
Dadan mengungkapkan, saat ini BGN telah menerima alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun. Namun, berdasarkan skema pelayanan makan bergizi kepada 82,9 juta penerima manfaat yang telah dirancang, total kebutuhan anggaran tahun ini mencapai Rp 116,6 triliun.
“Jadi makan bergizi ini jika mengikuti mekanisme yang sudah kami rencanakan akan membutuhkan anggaran kurang lebih Rp116,6 triliun untuk memberikan pelayanan kepada 82,9 juta,” ujar Dadan, dikutip dari Liputan6 SCTV.
Ia menegaskan penambahan dana sebesar Rp50 triliun akan mencukupi agar layanan makan bergizi dapat menjangkau seluruh target penerima hingga Desember 2025.
“Kalau sekarang ada Rp71 triliun, tambahan Rp50 triliun sudah akan cukup untuk bisa melayani seluruh penerima manfaat sampai Desember,” jelasnya.
Targetkan 30.000 SPPG
Kenaikan penyerapan dana juga sejalan dengan meningkatnya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditargetkan mencapai 30.000 SPPG pada Desember 2025..
Dalam rapat tersebut, Dadan juga menyampaikan hingga Mei, penyerapan anggaran BGN masih berada di angka Rp2,386 triliun. Namun, Badan Gizi Nasional telah menyusun tahapan penyerapan yang akan meningkat secara signifikan mulai pertengahan tahun.
“Jadi kami memiliki target bulan Juni itu sudah Rp4,7 triliun yang kami serap. Kemudian akan melonjak pada bulan Juli mencapai Rp16 triliun. Kemudian Agustus itu akan sudah Rp28 triliun. September kita akan menyerap kurang lebih Rp51 triliun. Kemudian Oktober Rp60 triliun, November Rp88 triliun, dan Desember Rp116 triliun,” pungkasnya.