Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), Gemilang Tarigan, menilai persoalan Over Dimension Over Loading (ODOL) di Indonesia merupakan isu kompleks yang belum terselesaikan meski telah menjadi fokus pemerintah selama bertahun-tahun.
Ia menekankan pendekatan yang selama ini diambil belum menyentuh akar persoalan yang sebenarnya.
“ODOL di Indonesia ini cukup kompleks bermasalahnya, ini yang berkaitan masalah aturan atau undang-undang yang perlu direvisi sehingga memungkinkan untuk meningkatkan daya muat angkutan terutama mengenai MST yang cukup rendah,” kata Gemilang kepada Liputan6.com, dikutip Jumat (9/5/2025).
Menurut Gemilang, program penanganan truk ODOL telah berjalan lebih dari lima tahun, namun belum membuahkan hasil karena tidak disertai evaluasi menyeluruh terhadap penyebab kegagalan kebijakan sebelumnya.
“Permasalahan overload ini sudah berlangsung lama, kami sudah mengawal program ini lebih dari 5 tahun mengikuti program dari Kemenhub namun belum berhasil,” ujar Gemilang.
Pemerintah Targetkan Zero ODOL 2026
Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menargetkan kebijakan jalanan bebas angkutan berlebih muatan (Over Dimension Over Load/ODOL), alias Zero ODOL mulai berlaku efektif pada 2026.
Hal itu dikemukakan Menko AHY usai menggelar rapat kerja bersama sejumlah pejabat dari instansi terkait di Kantor Kemenko IPK, Jakarta, Selasa (6/5/2025).
"Kita tadi targetkan tahun depan, efektifnya 2026. Karena kita, sekali lagi, tidak bisa hanya satu pertemuan, dua pertemuan, ini kita akan melibatkan secara utuh semuanya," ungkap Menko AHY.
Sudah Digaungkan Bertahun-tahun Lalu
Wacana pemberlakuan Zero ODOL ini telah digaungkan sejak beberapa tahun lalu. Sayangnya, penerapan kebijakan ini terus mundur lantaran mendapat pertentangan dari sejumlah pelaku industri dan asosiasi pengusaha.
Untuk itu, AHY berjanji bakal turut melibatkan kelompok pelaku usaha dalam penerapan Zero ODOL kali ini. Sehingga penerapannya tidak saklek sama di setiap daerah.
"Kita dengarkan para pelaku, ya, termasuk juga pemerintah daerah juga kita dengarkan. Di masukan-masukannya pasti ada yang mirip, tapi ada juga yang spesifik, yang unik, suatu daerah," ungkapnya.
Sebagai contoh, AHY menyebut saat ini total ada 134 kawasan industri yang tersebar di seluruh Indonesia. Jawa Barat memberikan kontribusi paling signifikan dengan 54 kawasan industri yang dimilikinya.
Zero ODOL Target Mulai Juni 2025, Riau dan Jawa Barat jadi Tempat Uji Coba
Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi bakal target menerapkan sistem uji coba Zero ODOL (Over Dimension Over Load) pada Juni 2025. Dua provinsi akan jadi tempat percontohan, yakni Riau dan Jawa Barat.
Menhub Dudy mengatakan, penanganan kendaraan berlebih muatan alias truk obesitas nantinya bakal dimulai dari sisi hulu. Untuk sistem percontohan di Riau dan Jawa Barat, ia berharap pemerintah daerah setempat telah menyiapkan lokasinya, seraya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pun turut mengusulkan.
"Misalnya di Jawa Barat, di kawasan tertentu, di wilayah ini. Itu kalau dinas berhubung, Pemda, Provinsi, maupun Dinas Perhubungan segala macam oke, kita mungkin Juni bisa mulai," ujar Menhub Dudy dalam sesi bincang-bincang bersama media di Jakarta, Kamis (8/5/2025).
Oleh karenanya, Menhub berharap dukungan langsung dari pemerintah daerah setempat, agar pilot project Zero ODOL bisa segera terlaksana.
"Karena kemarin kan saya sudah dapat komitmen dari Gubernur Jawa Barat maupun Gubernur Riau, bahwa mereka akan mendukung pilot project ini untuk di wilayahnya mereka. Jadi secepatnya kita akan lakukan," imbuh dia.
Ia mengaku senang dengan komitmen pemda di Riau dan Jawa Barat, yang punya keinginan kuat untuk mengatasi masalah truk obesitas di wilayah ya. Demi kepastian, Menhub dalam waktu dekat akan coba menemui Gubernur Jawa Barat yang kerap disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM).
Temui KDM Pekan Depan
"Saya mungkin dalam minggu depan akan ketemu dengan Pak Deddy Mulyadi untuk follow up komitmen beliau, kita akan coba di wilayah Jawa Barat dan juga di Riau," sambung Menhub Dudy.
Untuk implementasi, Kemenhub sempat mencoba pemanfaatan jembatan timbang portabel untuk mengukur berat muatan angkutan logistik pada musim Ramadan 2025 lalu. Itu jadi salah satu opsi untuk diterapkan pada skema pilot project Zero ODOL nanti.
"Memang ada sedikit plus minusnya, tapi akan kita perbaiki karena itu kan sifatnya portabel. Tapi kita harapkan Juni kita sudah bisa mulai. Saya harapkan Juni sudah bisa kita terapkan di wilayah Jawa Barat, dan Riau," pungkasnya.