Menteri Purbaya Ditantang Turunkan Tarif Pajak PPN

Liputan6.com, Jakarta Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menyambut positif penunjukan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan di jajaran Kabinet Merah Putih. Hal ini dinilai akan berdampak baik bagi perekonomian Indonesia.

CELIOS, kata Bhima akan mengawal setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan yang baru, Purbaya Yudhi Sadewa.

“Sebagai lembaga riset independen, CELIOS akan terus mengawal kebijakan Menteri Keuangan pengganti Sri Mulyani secara kritis dan objektif berbasis data,” katanya.

Bhima mengatakan, Menkeu Purbaya harus membuat beberapa kebijakan yang dapat mengembalikan kepercayaan publik. Pertama, memastikan strategi penerimaan pajak dilakukan dengan memperhatikan daya beli kelompok menengah dan bawah.

“Seperti menurunkan tarif PPN menjadi 8%, dan menaikkan PTKP menjadi Rp7 juta per bulan. Kebijakan pajak juga harus menyasar sektor ekstraktif melalui pajak produksi batubara, dan pajak windfall profit (anomali keuntungan),” lanjutnya.

Selain itu CELIOS berpandangan, pajak kekayaan berupa 2% merupakan hal urgen yang dapat dilakukan untuk menekan ketimpangan, sekaligus memperbesar penerimaan negara.

Kedua, Menkeu Purbaya dapat mengevaluasi kebijakan efisiensi anggaran yang wajib dilakukan namun tanpa menganggu pelayanan publik dan infrastruktur dasar.

Ketiga, segera melakukan restrukturisasi utang pemerintah, menekan beban bunga utang, membuka ruang debt swap for energy transition (menukar kewajiban utang dengan program transisi energi), debt swap for nature (menukar utang dengan konservasi hutan/ mangrove/karst), dan debt cancellation (pembatalan utang yang merugikan).

“Keempat, mencopot Wakil Menteri dan pejabat di Kementerian Keuangan yang melakukan rangkap jabatan di BUMN, karena bertentangan dengan keputusan MK dan menghindari konflik kepentingan,” beber Bhima.

Kelima, mengevaluasi seluruh belanja perpajakan (stimulus dan insentif fiskal) yang merugikan keuangan negara. CELIOS mendorong Menkeu Purbaya mengaudit perusahaan yang dapat tax holiday dan tax allowances, baik laporan keuangan maupun dampak yang dihasilkan.

“Tidak boleh lagi ada insentif fiskal yang memperburuk ketimpangan antara perusahaan skala besar dan pelaku usaha UMKM,” kata Bhima.

Selain itu, CELIOS juga mendorong transparansi pemberian insentif fiskal secara berkala kepada publik.

Sebelumny, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai pergantian posisi Menteri Keuangan jadi sinyal positif. Menyusul dilantiknya Purbaya Yudhi Sadewa menggantikan Sri Mulyani Indrawati.

Purbaya resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menjabat Menteri Keuangan di sisa masa jabatan Kabinet Merah Putih.

"Pengumuman pergantian Sri Mulyani dari posisi Menteri Keuangan merupakan berita yang positif bagi ekonomi," kata Bhima saat dalam keterangan resmi, Senin (8/9/2025).

Dia mengatakan kalau dorongan pergantian Sri Mulyani sudah disuarakan oleh banyak pihak. Dia menyoroti soal kebijakan pajak, pengelolaan belanja, hingga naiknya beban utang negara sehingga mempersempit ruang fiskal.

Dia mengatakan tetap akan mengawal Kemenkeu di bawah nakhoda Purbaya Yudhi Sadewa. Terutama berkaitan dengan kebijakan yang akan diambil oleh Purbaya kedepannya.

"Sebagai lembaga riset independen, CELIOS akan terus mengawal kebijakan Menteri Keuangan pengganti Sri Mulyani secara kritis dan objektif berbasis data," tegas dia.

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani. Ini menjadi reshuffle kabinet pertama yang dilakukan kepala negara jelang setahun kepemimpinannya.

Pelantikan berlangsung di Istana Negara pada Senin sore, 8 September 2025 ini. Sebelumnya reshuffle kabinet diumumkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini menggantikan Sri Mulyani yang telah menjabat sebagai Menteri Keuangan sejak era Presiden Jokowi.

Purbaya memperoleh gelar Sarjana dari jurusan Teknik Elektro di Institut Teknologi Bandung (ITB), memperoleh gelar Master of Science (MSc) dan gelar Doktor di bidang Ilmu Ekonomi dari Purdue University, Indiana, Amerika Serikat.

Purbaya Yudhi Sadewa diangkat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 58/M Tahun 2020 tanggal 3 September 2020.