Menko AHY Targetkan Zero ODOL Efektif Berlaku Mulai 2026

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menargetkan kebijakan jalanan bebas angkutan berlebih muatan (Over Dimension Over Load/ODOL), alias Zero ODOL mulai berlaku efektif pada 2026.

Hal itu dikemukakan Menko AHY usai menggelar rapat kerja bersama sejumlah pejabat dari instansi terkait di Kantor Kemenko IPK, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

"Kita tadi targetkan tahun depan, efektifnya 2026. Karena kita, sekali lagi, tidak bisa hanya satu pertemuan, dua pertemuan, ini kita akan melibatkan secara utuh semuanya," ungkap Menko AHY. 

Wacana pemberlakuan Zero ODOL ini telah digaungkan sejak beberapa tahun lalu. Sayangnya, penerapan kebijakan ini terus mundur lantaran mendapat pertentangan dari sejumlah pelaku industri dan asosiasi pengusaha. 

Untuk itu, AHY berjanji bakal turut melibatkan kelompok pelaku usaha dalam penerapan Zero ODOL kali ini. Sehingga penerapannya tidak saklek sama di setiap daerah.  

"Kita dengarkan para pelaku, ya, termasuk juga pemerintah daerah juga kita dengarkan. Di masukan-masukannya pasti ada yang mirip, tapi ada juga yang spesifik, yang unik, suatu daerah," ungkapnya. 

Sebagai contoh, AHY menyebut saat ini total ada 134 kawasan industri yang tersebar di seluruh Indonesia. Jawa Barat memberikan kontribusi paling signifikan dengan 54 kawasan industri yang dimilikinya. 

"Jadi, contohnya Jawa Barat ini bisa menjadi sample betapa jika diperlakukan kebijakan Zero ODOL di Jawa Barat ini bisa menjadi significant sample untuk bisa kita ekstrapolasi secara nasional," ucap dia. 

Dengan perandaian itu, pemerintah bakal melihat dampak langsung Zero ODOL terhadap ekonomi dan perdagangan di Jawa Barat. Sehingga pemerintah punya acuan untuk bisa menerapkan kebijakan serupa di daerah lain. 

"Misalnya tadi di Jawa Barat ada 54 kawasan industri ya, kawasan ekonomi. Itu nanti secara spesifik berbeda dengan misalnya di Kalimantan atau gimana? Nanti seperti apa? Ini lah yang akan kami kaji lebih lanjut. Ada yang berlaku umum, nasional, tapi juga bisa saja ada yang spesifik," urainya. 

Untuk itu, pemerintah tengah menyiapkan beberapa pilot project pelaksanaan Zero ODOL. Namun, AHY tidak menyebutkan daerah mana saja yang bakal jadi lokasi uji coba. 

"Yang sedang dipersiapkan juga agar formulanya, itu ada yang umum tapi juga ada yang spesifik daerah. Karena tentu kondisinya berbeda-beda," ujar AHY. 

Selain itu, pemerintah pun hendak memperkuat sistem Weight In Motion (WIM) yang sudah berjalan selama ini. Untuk bisa mengukur berat sekaligus dimensi suatu kendaraan sambil berjalan, yang nantinya akan diintegrasikan dengan sistem elektronik. 

"Sehingga juga nanti untuk enforcement-nya juga bisa lebih cepat dan tepat. Kita juga mendorong di kawasan-kawasan industri juga harus ada perangkat serupa. Sehingga dari hulu ke hilirnya, bisa dikatakan dalam teknologi yang seperti itu, ada pemeriksaan dan bisa diyakinkan tidak ada yang luar dari standar," tuturnya. 

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), kembali menekankan bahwa kendaraan berlebih muatan alias Over Dimension Over Load (ODOL) telah membuat masyarakat dan negara rugi besar.

Oleh karenanya, AHY mendorong penerapan Zero ODOL secara lebih serius dalam waktu dekat. Pasalnya, negara telah rugi hingga lebih dari Rp 40 triliun lebih per tahun. Demi memperbaiki jalan yang rusak akibat truk obesitas.

"Oleh karenanya perlu diperhatikan, ternyata ada konsekuensi finansial yang mencapai Rp 43,4 triliun per tahun," ujar AHY dalam rapat kerja terkait penanganan truk ODOL di Kantor Kemenko IPK, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Di sisi lain, ia tidak memungkiri adanya kepentingan ekonomi dari pihak pelaku usaha. Lantaran pemakaian truk ODOL membuat ongkos distribusi barang bisa lebih murah.

"Tentu ini harus diperhatikan. Dengan demikian, harga barang bisa lebih kompetitif supaya bisa diserap pasar, dan konsumen lebih diuntungkan," kata dia.

Kendati begitu, ia belum mau mempercayai sepenuhnya pernyataan dari pelaku usaha, bahwa harga sejumlah barang pokok bisa naik dua kali lipat jika tidak memakai kendaraan yang tergolong ODOL. Sebagai imbas dari terjadinya peningkatan biaya distribusi logistik.

"Ada argumentasi, tanpa menggunakan angkutan ODOL bisa tingkatkan biaya angkut barang hingga dua kali lipat. Ini harus diuji," dia menegaskan.

Adapun mengutip catatan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) per 2020, kebijakan Zero ODOL berpotensi memberikan menaikan harga 8 komoditas pokok pangan. Mulai dari harga beras, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, gula pasir, minyak goreng, dan tepung terigu.

Mengacu pada data yang ada, AHY menyebut angkutan ODOL jadi pemicu kecelakaan lalu lintas terbesar kedua secara nasional. Masih di bawah kendaraan roda dua alias motor, namun di atas angkutan barang lainnya, angkutan orang, dan mobil penumpang.

"Jumlah kecelakaan dan kerugian akibat ODOL meningkat setiap tahunnya. Tentunya banyak faktor, khususnya karena gagal rem. Memang itu tidak didesain untuk mengangkut beban sebesar itu, bakal berpengaruh pada performa," bebernya.

Yang paling parah, keberadaan ODOL diklaim sangat mengancam keselamatan pengguna jalan. AHY bilang, tak sedikit jiwa yang melayang akibat kecelakaan yang dibuat oleh truk berlebih muatan.

"Karena kecelakaan yang berdampak pada jatuhnya korban, dan seringkali bukan hanya yang ada di ODOL saja, tapi pengguna jalan lain yang jadi korban. Padahal mereka tidak salah sama sekali," seru AHY.

Kumpulkan Pejabat Terkait untuk Cari Solusi

Untuk itu, AHY berinisiasi untuk mengumpulkan sejumlah pejabat terkait yang punya kewenangan terhadap truk ODOL. Antara lain, dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, Kepolisian RI, hingga Badan Pusat Statistik (BPS).

"Kita tahu, kita sering tidak ingin memilih antara kebutuhan ekonomi, termasuk sektor perdagangan dan industri, dibandingkan kepentingan menjaga keselamatan masyarakat kita. Tentunya kita ingin hadirkan solusi, harus ada progres baik, regulasi yang ketat terhadap ODOL," tuturnya.

"Tujuan utama, di tahun 2025 kita mulai dan 2026 and beyond, kita sudah bebas dari kendaraan ODOL tadi. Demi memperkuat sistem distribusi logistik dan nasional yang lebih efisien," pungkas AHY.