Menerka Motif Tekanan Donald Trump kepada The Fed

Liputan6.com, Jakarta - Satu hal terpenting dari kisruh yang tengah melanda bank sentral Amerika Serikat (AS) atau Federal Reserve (The Fed), upaya Presiden AS, Donald Trump, untuk menguasai bank sentral AS yang secara historis merupakan lembaga independen.

Donald Trump memang tak punya wewenang hukum untuk memecat langsung Ketua The Fed, Jerome Powell, berbeda dengan pejabat di lembaga eksekutif yang bisa dia ganti sesuka hati. Karena itu, ia disebut mencoba mencari celah lewat berbagai manuver. Salah satunya Trump mencoba mengarang kejadian dengan menyoroti biaya renovasi kantor pusat The Fed di Washington DC.

Kini, Trump bersama sekutunya, Bill Pulte, Kepala Federal Housing Finance Agency (FHFA)  mengangkat isu dugaan “mortgage fraud” sebagai pintu masuk. Target mereka kali ini adalah Lisa Cook, anggota Dewan Gubernur The Fed yang ditunjuk Presiden Joe Biden pada 2022.

Cook termasuk salah satu dari tujuh pengambil kebijakan kunci di The Fed. Jika Trump berhasil menyingkirkannya dan mengganti dengan orang yang sejalan dengan kepentingannya, ia berpeluang menguasai mayoritas suara di Dewan Gubernur.

Pada Kamis pekan lalu, langkah Trump makin mendekati sasaran. Di saat calon pilihannya untuk kursi Fed lain, Stephen Miran, tengah mendapat sorotan keras dari Demokrat dalam sidang konfirmasi, Departemen Kehakiman AS dilaporkan membuka penyelidikan kriminal terhadap Cook. Investigasi ini disebut berawal dari laporan Pulte.

Trump dan sekutunya menuding Cook berbohong dalam dokumen kredit rumah sebelum menjabat di the Fed. Cook membantah tuduhan tersebut.

Pola Serangan Politik

Sebelumnya adalah Jaksa Agung New York Letitia James, yang menggugat Trump dalam kasus penipuan aset properti — dan Senator Demokrat Adam Schiff. Baik James maupun Schiff menolak tuduhan itu, dan tidak ada yang terbukti bersalah.

"Mortgage fraud adalah prioritas besar kami," kata Pulte kepada Fox Business pekan ini.

Kepada CNBC, ia menyebutkan, pejabat publik tidak boleh kebal dari pengawasan.

Namun, komitmen itu dipertanyakan ketika Pulte ditanya langsung oleh Andrew Ross Sorkin di acara “Squawk Box.” Sorkin menyinggung laporan Associated Press (AP) dan The New York Times mengenai Ken Paxton, Jaksa Agung Texas sekaligus kandidat senator dari Partai Republik, yang disebut mengklaim tiga rumah berbeda sebagai tempat tinggal utama dalam dokumen kredit.

Alih-alih menjawab tegas, Pulte menghindar. "Kecuali itu sudah dipublikasikan oleh pengacara atau ada rujukan kriminal, saya tidak akan berkomentar," ujarnya

 "Jika hal-hal itu dipublikasikan, atau kami memutuskan untuk mempublikasikannya, baru saya akan membicarakannya," ia menambahkan.

Laporan investigasi ProPublica juga menyebut, setidaknya tiga anggota kabinet Trump pernah mendaftarkan lebih dari satu properti sebagai rumah “utama” dalam dokumen kredit mereka.

Dengan demikian, kritik bermunculan bahwa semua sorotan mortgage fraud. Ini semua tentang mendominasi The Federal Reserve.

Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve (The Fed), bukanlah lembaga pemerintah biasa yang bisa berubah arah setiap kali berganti pemerintahan. Berdasarkan hukum dan tradisi, The Fed berdiri independen dan bersifat nonpartisan.

Ketua The Fed, Jerome Powell, bahkan dikenal sangat menghindari politik partisan. Ia kerap tampil dengan dasi berwarna ungu, simbol netral, bukan merah atau biru, demi menegaskan sikapnya.

Independensi ini krusial karena The Fed memiliki fungsi utama: menetapkan suku bunga acuan yang menjadi dasar sistem keuangan nasional.

Suku bunga bisa dianalogikan seperti pedal gas dan rem pada mobil. Dengan memangkas suku bunga, ekonomi bisa dipacu lebih cepat, inilah yang sangat diinginkan Trump. Sebaliknya, menaikkan suku bunga bisa memperlambat laju ekonomi yang terlalu panas, sebagaimana dialami pasca-Covid ketika inflasi melonjak hingga puncaknya pada Juni 2022.

Tidak ada seorang presiden, yang memilih pilihan menaikkan suku bunga. Sebab meskipun mampu menekan inflasi, kebijakan itu juga membatasi pertumbuhan bisnis, menghambat perekrutan tenaga kerja, bahkan bisa memicu PHK. Tidak heran, setiap presiden ingin masa jabatannya identik dengan ekonomi yang tumbuh pesat dan pasar saham yang bergairah.

Namun, keuntungan jangka pendek itu berpotensi menjadi masalah serius dalam jangka panjang.

Contoh nyata bisa dilihat dari Turki. Kebijakan Presiden Turki, Erdogan, yang meyakini penurunan suku bunga dapat menekan inflasi justru berujung pada spiral harga bertahun-tahun dan kejatuhan mata uang tersebut.

Amerika Serikat memang belum pernah mengalami krisis separah itu. Namun, sejarah memberi peringatan keras melalui era Presiden Richard Nixon. Pada 1970, Nixon menunjuk sahabat sekaligus penasihatnya, Arthur Burns, sebagai Ketua The Fed. Burns kemudian melonggarkan kebijakan moneter dan membantu Nixon memenangkan pemilu 1972.

Meski masih diperdebatkan seberapa besar tekanan Nixon, yang pasti langkah Burns memicu siklus inflasi menyakitkan yang butuh 10 tahun dan dua kali resesi untuk dipulihkan.

Trump kini tampak tak mau mengambil risiko soal loyalitas di dalam The Fed. Dalam sidang konfirmasi Kamis lalu, Stephen Miran,  penasihat ekonomi utama Gedung Putih sekaligus calon anggota dewan gubernur The Fed, menolak secara tegas menyatakan Trump kalah dalam Pemilu 2020.

Saat ditanya tentang independensi The Fed, yang tahun lalu ia sebut sebagai "doktrin lama" sembari mendorong wacana memberi presiden lebih banyak kendali, Miran hanya memberikan jawaban normatif. Ia menyebut independensi Fed “krusial bagi kelancaran ekonomi dan pasar keuangan,” tanpa penegasan lebih lanjut.

"Dr. Miran, Anda sudah jelas akan melakukan apa pun yang diinginkan Donald Trump,” kata Senator Elizabeth Warren dari Massachusetts, anggota senior Demokrat dalam komite tersebut. “Itu mungkin bisa diterima untuk pejabat politik, tapi langkah itu menghancurkan independensi The Fed dan membuat hidup keluarga Amerika jauh lebih mahal.”