Mendadak Dicopot Prabowo, Budi Arie Setiadi Mengaku Tak Kaget

Liputan6.com, Jakarta Mantan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengaku tidak kaget atas pencopotan dirinya oleh Presiden Prabowo Subianto, dan digantikan oleh Ferry Juliantono yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Koperasi.

Proses reshuffle Kabinet Merah Putih itu terjadi pada Rabu (8/9/2025) sekitar pukul 16.00 WIB. Informasi itu terbilang mendadak, lantaran beberapa jam sebelum dicopot Budi Arie dan Ferry secara bersamaan masih menghadiri rapat bersama Komisi VI DPR.

Budi Arie mengatakan, ia baru mengetahui penggantian itu sekitar pukul 14.30 WIB. "Ya enggak ada yang perlu kaget, biasa aja. Jam setengah tiga (baru tahunya)," ujar dia seusai proses serah terima jabatan Menteri Koperasi di Auditorium Kementerian Koperasi, Jakarta, Selasa (9/9/2025).

Saat ditanya apakah dirinya telah atau bakal ditawari posisi lain di kabinet, ia tidak mau banyak bersuara. "Ya tergantung presiden lah nanti," ungkapnya.

Adapun dalam rapat bersama Komisi VI DPR pada Senin (8/9/2025), Budi Arie yang masih menjabat sebagai Menkop mengusulkan tambahan anggaran Kemenkop untuk 2026 menjadi Rp 7,85 triliun.

Budi Arie beralasan, kenaikan anggaran ini untuk mempercepat penguatan dan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI tersebut Budi Arie Setiadi mengatakan awalnya pagu anggaran Kemenkop pada 2026 adalah Rp 937 miliar.

Dana itu dialokasikan untuk dukungan manajemen sebesar Rp 313,25 miliar dan program perkoperasian Rp 623,78 miliar, termasuk dana dekonsentrasi Rp 176,75 miliar dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Rp 226 miliar.

Menurut dia, tambahan anggaran sangat dibutuhkan untuk menjalankan program utama, seperti digitalisasi 80.000 KDKMP, keberlanjutan program pendampingan dan pelatihan, tata kelola koperasi, dan peningkatan kapasitas anggota koperasi.

"Pada tahun 2026, operasionalisasi KDKMP akan terus dioptimalkan secara berkelanjutan dengan memastikan seluruh penyaluran barang subsidi pemerintah kepada masyarakat dilakukan melalui KDKMP," kata Budi Arie.

Budi Arie menuturkan anggaran sebesar Rp 7,85 triliun ini akan digunakan untuk kepentingan Kopdes Merah Putih, yang terdiri dari dukungan manajemen Rp 514,12 miliar, program perkoperasian Rp 2,81 triliun, dan dana dekonsentrasi Rp 4,52 triliun.

Dalam rapat tersebut, anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka melontarkan pertanyaan menohok kepada Menkop Budi Arie. Hal ini terkait jumbonya anggaran Sekretariat Kementerian Koperasi (Kemenkop) yang angkanya lebih dari Rp288 miliar.

Rieke mengatakan, anggaran Sekretariat Kemenkop pada 2026, angkanya cukup fantastis, bahkan melebihi anggaran untuk program-program lainnya. "Yang terbesar Sekretariat Kementerian Koperasi Rp 288.669.382.000. Ini menjadi catatan penting, untuk program kesekretariatannya saja lebih besar ketimbang program-program lain," kata Rieke.

Rieke juga menyoroti besaran gaji dan tunjangan di kementerian yang dipimpin Budi Arie itu. "Gaji itu, gaji dan tunjangan sebesar Rp 194 miliar. Nah, gajinya itu berapa? Tunjangannya berapa? Sekalian tukin berapa," tanya dia.

Rieke juga meminta Menkop Budi Arie melakukan perincian atas gaji dan tunjangan yang dimaksud. Saat ini, seluruh lembaga negara termasuk Kemenkop harus merelokasi anggaran untuk program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat.

"Jadi, nanti mohon ini, gaji dan tunjangan di-breakdown. Apa saja komponennya. Kemudian untuk dukungan operasional umum, layanan keuangan barang dan jasa, in apa saja? Sudahlah pak, yang dibutuhkan itu betul seperti teman-teman bilang, adalah penguatan untuk KDMP (Koperasi Desa Merah Putih)-nya disisir lagi. Mana yang bisa direalokasikan untuk penguatan, kalau ada 80 ribu (KDMP). Berapa banyak yang mau dibackup," tegasnya.