Menanti Arah Kebijakan Ekonomi Prabowo di Bawah Kawalan Menkeu Baru

Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani. Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Senin 8 September 2025, dan menjadi reshuffle kabinet pertama Prabowo sejak menjabat sebagai presiden.

Lantas bagaimana arah kebijakan ekonomi Prabowo di bawah menteri keuangan baru tersebut?

Usai dilantik sebagai menteri keuangan, Purbaya mengungkap pesan Presiden Prabowo Subianto. Utamanya, tentang upaya mencapai pertumbuhan ekonimi nasional yang optimal.

Purbaya mengaku baru mengetahui dia akan dilantik menjadi Menkeu menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Ada pesan dari Kepala Negara untuk mengerek pertumbuhan ekonomi.

"Pesan Presiden adalah mengembalikan arah ekonomi, ciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, secepat mungkin. Itu yang akan kita kerjakan ke depan," kata Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan.

Dia mengatakan akan memetakan unsur keuangan dan fiskal yang ada di Kemenkeu. Tujuannya memaksimalkan upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Dia menjelaskan tidak akan melakukan perombakan sistem yang ada di Kementerian Keuangan. Namun, akan menyempurnakan sistem yang sudah berjalan di bawah nakhoda Sri Mulyani sebelumnya.

"Saya approach-nya adalah saya optimalkan sehingga sistem bisa bekerja dengan optimal, yang berhenti-berhenti kita optimalkan, yang sudah jalan kita percepat lagi. Jadi semuanya mesinnya bukan mesin baru, ini mesin lama tapi kita buat lebih bagus lagi ke depannya. Ini orang pintar-pintar semua sini," tuturnya.

Purbaya mengakui, sejatinya sangat sulit mewujudkan target pertumbuhan ekonomi 8 persen tahun ini. Namun untuk dua hingga tiga tahun ke depan masih ada peluang bisa tercapai.

“Saya deg-degan, berat banget. Tapi dia pikir, pokoknya Presiden cukup agresif ya,” ungkapnya.

Perihal pengalaman, Purbaya mengaku dirinya sudah teruji di beberapa era pemerintahan kepala negara. Mulai dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Jokowi.

"Saya sudah 25 tahun jadi ekonom, 10 tahun lebih di SBY, lika tahun jadi Komite Ekonomi Nasional, beberapa tahun di KSP membantu Pak Jokowi juga dalam mengatasi krisis 2020 Covid, jadi saya di samping Pak Jokowi persis waktu itu. Jadi kalau anda tanya pengalaman saya, saya cukup tahu, saya amat tahu, dan jangan khawatir,” sambung Purbaya.

Purbaya mengakui masih ada pengelolaan keuangan yang belum optimal. Namun dia berjanji segera memperbaiki dan sangat optimis bahwa masa depan Indonesia akan cerah.

“Itu bukan sesuatu yang mustahil (pertumbuhan ekonomi 8 persen), itu mesti dikejar. Kalau 6-5 persen terus kita nggak bisa jadi negara maju. Untuk negara maju itu kayak Jepang, Korea, Cina, ada periode yang panjang tumbuhnya double digit. 8 persen itu kelihatannya optimis, kalau di desain dengan baik masih bisa,” kata dia.

“Karena selama 20 tahun terakhir ini, mesin kita timpang. Zaman Pak SBY yang jalan private sektor lah kira-kira, tapi pemerintahannya belum optimal. Zaman Pak Jokowi pemerintahnya bangun infrastruktur di mana-mana, private sektornya agak mati, kreditnya hanya tumbuh 7 persen rata-rata. Ke depan kita akan hidupkan dua-duanya, jadi dengan itu 6-7 persen tidak terlalu susah. Dua-duanya itu swasta dan pemerintah,” Purbaya menandaskan.

Di sisi lain, Kelompok pengusaha menaruh sejumlah harapan kepada Purbaya Yudhi Sadewa, yang resmi diangkat menjadi Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto menggantikan Sri Mulyani Indrawati. 

Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Anggawira mengatakan, kelompok pengusaha menghargai dan memahami keputusan Presiden dalam melakukan reshuffle kabinet, termasuk pergantian menteri keuangan. 

"Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ibu Sri Mulyani atas dedikasi dan kontribusi beliau dalam menjaga fondasi fiskal Indonesia selama ini," kata Anggawira kepada Liputan6.com.

Ia juga menyambut positif penunjukan Purbaya sebagai Menteri Keuangan yang baru. Ia pun optimistis dengan rekam jejak sosok yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sejak 2020. 

"Dengan pengalaman beliau di LPS serta rekam jejak panjang dalam kebijakan keuangan, kami optimistis ke depan akan ada kesinambungan kebijakan fiskal sekaligus ruang inovasi baru dalam menghadapi tantangan global," ungkapnya. 

Pengusaha dan para pelaku UMKM pun menaruh harapan, agar menteri keuanganbaru tersebut bisa semakin memperkuat akses pembiayaan, menurunkan biaya intermediasi keuangan, serta memperluas stimulus fiskal yang mendorong dunia usaha tumbuh lebih cepat.

"Kami yakin dengan sinergi yang kuat antara pemerintah dan dunia usaha, Indonesia akan mampu menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan," tutur Anggawira. 

Hal senada juga diungkapkan Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira. Dia menilai pergantian posisi Menteri Keuangan jadi sinyal positif. Menyusul dilantiknya Purbaya Yudhi Sadewa menggantikan Sri Mulyani Indrawati.

Purbaya resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menjabat Menteri Keuangan di sisa masa jabatan Kabinet Merah Putih.

"Pengumuman pergantian Sri Mulyani dari posisi Menteri Keuangan merupakan berita yang positif bagi ekonomi," kata Bhima saat dalam keterangan resmi, Senin (8/9/2025).

Dia mengatakan kalau dorongan pergantian Sri Mulyani sudah disuarakan oleh banyak pihak. Dia menyoroti soal kebijakan pajak, pengelolaan belanja, hingga naiknya beban utang negara sehingga mempersempit ruang fiskal.

Dia mengatakan tetap akan mengawal Kemenkeu di bawah nakhoda Purbaya Yudhi Sadewa. Terutama berkaitan dengan kebijakan yang akan diambil oleh Purbaya kedepannya.

"Sebagai lembaga riset independen, CELIOS akan terus mengawal kebijakan Menteri Keuangan pengganti Sri Mulyani secara kritis dan objektif berbasis data," tegas dia.

Purbaya memperoleh gelar Sarjana dari jurusan Teknik Elektro di Institut Teknologi Bandung (ITB), memperoleh gelar Master of Science (MSc) dan gelar Doktor di bidang Ilmu Ekonomi dari Purdue University, Indiana, Amerika Serikat.

Purbaya Yudhi Sadewa diangkat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 58/M Tahun 2020 tanggal 3 September 2020.

Sebelum menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS, beliau pernah menjabat sebagai, antara lain:

• Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Mei 2018-September 2020)
• Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Juli 2016 – Mei 2018)
• Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (November 2015-Juli 2016)
• Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis, Kantor Staf Presiden Republik Indonesia (April 2015-September 2015)
• Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2010-2014)
• Anggota Komite Ekonomi Nasional (2010-2014)
• Wakil Ketua Satgas Penanganan dan Penyelesaian Kasus (Debottlenecking), yang lebih dikenal dengan “Pokja IV”, di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Juni 2016-sekarang)
• Anggota Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (2016-sekarang)
• Anggota Indonesia Economic Forum (2015-sekarang).

Sebelum terjun di pemerintahan, Purbaya memulai karir sebagai:

• Field Engineer di Schlumberger Overseas SA (1989-1994)
• Senior Economist di Danareksa Research Institute (Oktober 2000-Juli 2005)
• Direktur Utama PT Danareksa Securities (April 2006-Oktober 2008)
• Chief Economist Danareksa Research Institute (Juli 2005-Maret 2013)
• Anggota Dewan Direksi PT Danareksa (Persero) (Maret 2013-April 2015).