Menaker Tampung Masukan Buruh dan Pengusaha, Kapan UMP 2026 Rampung?

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, pemerintah masih terus mengkaji formula penghitungan upah minimum atau UMP 2026. Dengan turut melibatkan masukan dari kelompok buruh maupun pihak pengusaha. 

"Masih kita kaji. Kajiannya mulai dari pemerintah, kemudian sudah ada masukan-masukan dari pengusaha, sudah ada masukan dari teman-teman buruh/pekerja," ujar Menaker Yassierli di Jakarta, Kamis (28/8/2025).

Menurut dia, proses perumusan upah minimum 2026 telah berjalan sejak beberapa bulan terakhir. Namun, ia belum bisa menyebutkan target kapan hasil finalnya akan keluar.

"Jadi ini kita masih terus pertajam. Sebenarnya sudah berjalan sekian bulan sebenarnya. Pasti ada waktu kok, tunggu aja," pinta Yassierli.

Kenaikan UMP 2026 jadi salah satu tuntutan yang disuarakan kelompok pekerja dalam demo buruh 28 Agustus 2025. Kaum buruh meminta agar upah minimum 2026 bisa naik antara 8,5-10,5 persen. Namun, Menaker bilang bahwa kenaikan UMP bakal tetap mengikuti mekanisme yang seharusnya. 

"Kalau upah minimum sudah ada mekanismenya. Jadi artinya mekanismenya itu dimulai dari ada kajian-kajian yang dilakukan," kata dia. 

Menurut dia, kajian soal kenaikan upah bakal melibatkan partisipasi dari berbagai pihak. Untuk selanjutnya dibawa ke Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional (LKS Tripnas) antara unsur pemerintah, pengusaha dan pekerja. 

"Kemudian di LKS Tripnas itu kita dengar masukan dari unsur buruh, unsur pengusaha, lalu nanti kemudian berlanjut prosesnya. Jadi itu masih panjang lah," ungkap dia.

Secara formulasi penghitungan, pemerintah juga bakal meminta masukan dari akademisi agar UMP 2026 bisa ketok palu. "Jadi harus ada kajian-kajian yang secara akademis, kemudian baru dari situ kita tinjau," ucapnya.

Adapun kenaikan UMP 2026 jadi salah satu tuntutan yang disuarakan buruh dalam aksi demo pada Kamis, 28 Agustus 2025 ini. Ribuan buruh dari berbagai daerah disebut akan turun ke jalan. 

Demonstrasi massal ini melibatkan berbagai elemen buruh, seperti Partai Buruh bersama Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Koalisi Serikat Pekerja (KSP-PB).

"Aksi ini akan diikuti oleh ribuan buruh dari Jabodetabek yang datang ke DPR RI, serta aksi serentak puluhan ribu buruh di daerah-daerah Indonesia," kata Presiden KSPI dan Partai Buruh, Said Iqbal.