Luhut Genjot Terciptanya Ekosistem Ekonomi Lokal dari Program MBG

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan pentingnya terbentuknya ekosistem yang mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut dia, program MBG tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, tetapi juga untuk memperkuat perekonomian lokal.

Luhut menyarankan agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang saat ini berfungsi sebagai dapur penyedia makan bergizi, membeli bahan baku dari petani sayur, peternak telur, dan pelaku UMKM pangan di sekitar mereka. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem lokal yang saling mendukung.

"Dengan mendukung pembelian bahan baku lokal dari petani dan pelaku UMKM di sekitar SPPG, manfaat ekonomi dari program MBG akan meluas dan dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar. Ini akan menciptakan ekosistem yang saling mendukung, yang pada akhirnya akan memperkuat ekonomi lokal," kata Luhut dalam keterangan tertulis, Kamis (1/5/2025).

Ditegaskan Luhut, kolaborasi antara SPPG, petani, peternak, dan pelaku UMKM akan menciptakan siklus ekonomi yang lebih kuat. SPPG yang mengolah bahan baku lokal akan membantu meningkatkan daya beli petani dan pelaku usaha kecil, sambil mempercepat perputaran ekonomi di daerah sekitar.

Kajian DEN menunjukkan, MBG memiliki potensi yang besar untuk menumbuhkan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan permintaan produk pangan dalam negeri, dan memperkuat ketahanan sosial.

Namun, pemantauan dan pengawasan yang ketat dalam implementasi program MBG juga sangat penting untuk dilakukan agar dampaknya dapat dirasakan secara maksimal. 

Untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program, beberapa langkah penguatan implementasi juga diperlukan. Seperti business process review dan audit rutin oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Luhut menekankan, ekosistem ini harus didukung oleh tata kelola yang transparan, pelibatan masyarakat, serta penggunaan data yang akurat dan konsisten. 

Dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan, diharapkan rantai pasok dapat tetap terjaga, potensi kebocoran dapat diminimalkan, dan manfaat program dapat dirasakan tepat sasaran tanpa adanya penyimpangan.

"Kami ingin memastikan bahwa program MBG ini tidak hanya memberikan manfaat gizi bagi anak-anak, tetapi juga membantu meningkatkan perekonomian lokal dan mempercepat distribusi produk pangan dalam negeri," pungkas Luhut.

Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menggelar pertemuan dengan pimpinan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), untuk membahas hambatan regulasi yang masih menjadi persoalan utama bagi dunia usaha di Indonesia.

Luhut mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi langsung untuk melakukan deregulasi terhadap aturan yang tidak tepat dan justru membebani pelaku usaha. 

"Komitmen ini bukan sekadar wacana, karena beliau sendiri berencana bertemu langsung dengan investor dan analis pasar modal untuk memastikan iklim investasi kita semakin sehat dan kompetitif," tegas Luhut, Rabu (26/3/2025).

Ditekankan Luhut, pendekatan fire and forget yang selama ini diterapkan harus ditinggalkan. Ia menegaskan pemerintah ingin memastikan proses deregulasi kali ini benar-benar menghasilkan perubahan nyata. 

Adapun pertemuan dengan Apindo ini juga mencakup kesepakatan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, untuk mencari solusi konkret terkait kendala regulasi.  

Fakta yang ada menunjukkan, 86 persen pelaku usaha masih menganggap regulasi sebagai hambatan utama, dengan Indonesia tertinggal dalam aspek regulasi kesiapan bisnis dibandingkan negara-negara seperti Singapura, Vietnam, dan Filipina. 

Menurut laporan World Bank, proses pendaftaran perusahaan asing di Indonesia saat ini memakan waktu hingga 65 hari. Jauh lebih lama dibandingkan dengan standar terbaik dunia yang hanya 1 hari. 

"Proses penyelesaian sengketa bisnis di pengadilan pun bisa memakan waktu hingga 150 hari, sebuah tantangan besar yang harus diatasi dengan aksi nyata. Kami meminta Apindo untuk membantu menyusun daftar regulasi yang dirasa tumpang tindih, berbelit-belit, atau membebani," tutur Luhut. 

Pemerintah akan memprioritaskan percepatan perizinan dasar dan menyederhanakan biaya sertifikasi yang selama ini menjadi penghalang utama bagi para pelaku usaha.

Luhut menegaskan, momentum ini tidak boleh terbuang sia-sia. Pemerintah siap untuk duduk bersama, mendengar, dan bergerak bersama guna memperbaiki iklim usaha di Indonesia.

 Setelah libur Lebaran 2025, DEN akan langsung melaporkan hasil pertemuan ini kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mendapatkan arahan lebih lanjut mengenai langkah-langkah selanjutnya.

"Ini baru langkah awal, namun saya berkomitmen untuk terus mengawal proses deregulasi ini demi menciptakan ekosistem bisnis yang lebih terbuka, efisien, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional," ujar Luhut.