Koperasi Merah Putih: Solusi Prabowo untuk Kesejahteraan Petani dan Rakyat

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan menjadikan koperasi sebagai motor penggerak ekonomi dengan membangun rantai produksi dari hulu ke hilir. Selama ini, koperasi dianggap tidak memiliki peran kuat, tetapi di bawah kepemimpinannya, ia berjanji akan mengubah hal tersebut melalui program Koperasi Merah Putih.

"Dengan Koperasi Merah Putih, kita akan membangun rantai distribusi langsung dari desa yang bisa memotong faktor penghambat," tegas Prabowo dalam pertemuan di Hambalang, Jawa Barat, Minggu (7/9/2025).

Menurutnya, faktor penghambat tersebut adalah para tengkulak rentenir yang selama ini membuat petani tidak bisa menikmati hasil jerih payahnya sendiri. Dengan Koperasi Merah Putih, ia yakin masyarakat akan mendapatkan barang dan jasa dengan harga lebih terjangkau karena rantai distribusi akan dibuat seefisien mungkin tanpa adanya mark-up.

Sebagai contoh, Koperasi Desa Merah Putih akan membuka toko obat di desa-desa yang akan menyalurkan obat-obatan generik langsung dari pabrik. Hal ini diharapkan dapat membuat harga obat terjangkau dan memudahkan akses masyarakat. Selain itu, LPG, alat pertanian, dan pupuk juga akan dipasok melalui koperasi ini untuk membantu para petani.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menargetkan 15.000 koperasi desa merah putih (KDMP) bisa beroperasi efektif pada Agustus 2025 ini. Harapannya, KDMP bisa segera membawa dampak ke masyarakat.

Menko Zulkifli mengatakan upaya percepatan dilakukan dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang menangani operasional koperasi desa merah putih di tingkat Kabupaten/Kota. Dia turut memetakan lokasi yang bisa menyokong jumlah target 15.000 unit koperasi bisa berjalan itu.

"Kami sudah membuat agenda agar bulan jni sudah selesai lebih kurang 15.000 yang sudah operasional," kata Menko Zulkifli di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (20/8/2025).

"Besok nanti yang di Jawa Timur dan seterusnya-seterrusnya dan selanjutnya kit aakan bagi tugas di mana saja, agar 15.000 bulan ini itu bisa selesai atau menambah personel secara cepat," sambung Ketua Satgas Nasional Percepatan Kopdes Merah Putih ini.

Dia menegaskan, percepatan operasional diperlukan agar dampak ekonomi segera bisa diterima masyarakat. Termasuk memangkas rantai pasok tengkulang hingga mengguyur pasokan pangan ke desa dan kelurahan.

"Karena koperasi desa kelurahan ini penting sekali sebagai infrastruktur penting untuk pemerintah menyalurkan bantuan, untuk menyalurkan operasi pasar, sekaligus memotong rantai pasokan yang panjang dan meminimalisir rentenir-rentenir, tengkulak-tengkulak yang ada di desa dan juga berfungsi sebagai offtaker dari hasil pertanian seperti gabah dan jagung," tutur dia.

Sebelumnya, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan ditempatkan di Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih untuk membantu operasional. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat melakukan kunjungan kerja di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (2/8/2025), seperti dikutip dari Antara.

"Tidak ada gaji bulanan (pengurus koperasi). Makanya, Pemerintah membantu dari PPPK," tutur dia.

Menko Pangan Zulkifli mengimbau kepala daerah yang mengajukan pengangkatan PPPK, agar mau menempatkan dua sampai tiga orang di Kopdes Merah Putih.