Kontribusi Pajak PTPN IV PalmCo Melonjak, Sentuh Rp7,7 Triliun Dalam 3 Tahun

Liputan6.com, Jakarta Holding Perkebunan PTPN III (Persero) melalui subholding PTPN IV PalmCo menunjukkan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara melalui sektor perkebunan.

Dalam tiga tahun terakhir, perusahaan mencatatkan penerimaan fiskal lebih dari Rp  7,7 triliun, sekaligus menegaskan posisi PalmCo sebagai salah satu kontributor terbesar pajak dan pungutan di industri ini. Data terbaru menunjukkan, sepanjang 2024, PalmCo menyetor pajak dan pungutan mencapai Rp4,1 triliun, realisasi tertinggi sejak perusahaan beroperasi.

Angka ini meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya, yang tercatat sebesar Rp1,83 triliun pada 2023 dan Rp1,81 triliun pada 2022. Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko Santosa, menjelaskan bahwa lonjakan kontribusi pajak tersebut merupakan hasil dari transformasi perusahaan pasca restrukturisasi dan penguatan tata kelola yang berorientasi pada peningkatan produktivitas serta efisiensi.

“Kontribusi pajak bukan hanya kewajiban, tetapi bagian dari peran aktif kami dalam pembangunan nasional. Melalui dana publik yang dihasilkan, perusahaan ikut berkontribusi dalam membiayai berbagai program pembangunan negara,” ujar Jatmiko, dalam keterangannya, Senin (8/9) di Jakarta.

Rincian pembayaran pajak PalmCo meliputi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masukan dan keluaran dengan total mencapai sekitar Rp3,2 triliun dalam tiga tahun terakhir, Pajak Penghasilan (PPh) badan sebesar Rp2,95 triliun, serta pungutan ekspor lebih dari Rp152 miliar.

Selain itu, perusahaan juga konsisten menyetor Pajak Penghasilan Pasal 21 dari gaji karyawan yang meningkat hingga Rp406 miliar pada 2024. Jatmiko menambahkan, peningkatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) turut menjadi indikator kontribusi fiskal PalmCo di tingkat daerah. Pada 2024, pembayaran PBB mencapai Rp402 miliar, melonjak signifikan dibandingkan Rp90 miliar pada 2023.

“Ini berdampak positif bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai pelayanan publik seperti pendidikan dan infrastruktur,” katanya.

PalmCo juga menargetkan peningkatan kinerja keuangan melalui optimalisasi produktivitas dan efisiensi biaya, dengan sasaran rasio Return on Assets (ROA) sebesar 7,5 persen dalam dua hingga tiga tahun ke depan.

“Kami terus menguatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan dengan digitalisasi proses pajak serta koordinasi yang erat dengan otoritas fiskal,” tambah Jatmiko.

Catatan peningkatan kontribusi pajak ini menjadi refleksi penting bagi korporasi BUMN perkebunan, yang tidak hanya mengedepankan pertumbuhan bisnis, tetapi juga komitmen dalam mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan. 

Sebelumnya, pemerintah memastikan stok beras nasional dalam kondisi surplus dan aman menjelang akhir 2025. Untuk menjaga kestabilan harga dan daya beli masyarakat, langkah distribusi beras murah melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) terus digenjot. Salah satu BUMN yang aktif mendukung program ini adalah PTPN IV PalmCo, dengan menyalurkan lebih dari 195 ton beras SPHP ke tiga pulau besar yaitu Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.

Hingga awal September 2025, PalmCo telah menyalurkan 195,6 ton beras SPHP melalui 107 titik distribusi yang tersebar di wilayah operasionalnya.

Jumlah ini merupakan bagian dari target distribusi sebesar 900 ton beras melalui 150 titik hingga akhir tahun.

“PalmCo selalu bergerak cepat memperluas jangkauan distribusi beras SPHP. Ini bentuk nyata dukungan kami terhadap program pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan nasional sekaligus melindungi daya beli masyarakat,” ujar Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko Santosa, Senin (8/9/2025).

Menurut Jatmiko, harga beras SPHP yang dipasarkan PalmCo dipatok sebesar Rp 12.500 per kilogram—lebih rendah dari harga eceran tertinggi (HET) yang berlaku di beberapa wilayah. Skema ini diyakini mampu meredam potensi kenaikan harga akibat spekulasi atau praktik penimbunan.

Manfaat Langsung ke Masyarakat Di lapangan, manfaat kehadiran beras SPHP mulai dirasakan langsung oleh masyarakat. Sanim (38), seorang pengemudi ojek daring di Palembang, mengaku terbantu dengan harga beras yang lebih terjangkau.

"Biasanya harga beras cukup tinggi, apalagi menjelang akhir bulan. Tapi beras SPHP ini harganya lebih murah dan kualitasnya bagus. Ini sangat membantu untuk kami yang penghasilannya tidak tetap,” tutur Sanim.

Program SPHP menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam menjaga pasokan dan stabilitas harga pangan, khususnya beras, yang merupakan komoditas strategis nasional. Dalam pelaksanaannya, Bulog sebagai lembaga pelaksana menyatakan bahwa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) berada dalam kondisi cukup, sehingga distribusi SPHP dipastikan berjalan lancar.

Produksi Naik, Stok Nasional Aman Secara nasional, data dari Food and Agriculture Organization (FAO) dan United States Department of Agriculture (USDA) menunjukkan tren positif. Produksi padi Indonesia terus meningkat, seiring dengan penguatan sistem distribusi dan program swasembada pangan yang dipercepat.

“Dengan distribusi yang merata dan harga yang terjangkau, masyarakat tidak hanya mendapat akses terhadap pangan berkualitas, tetapi juga dilindungi dari fluktuasi harga yang bisa memicu inflasi,” kata Jatmiko.

Ke depan, PalmCo menargetkan perluasan titik distribusi hingga ke wilayah pelosok, guna memastikan seluruh lapisan masyarakat mendapat akses yang sama terhadap bahan pangan pokok.