Kemenkeu Berhasil Hemat Anggaran Rp 3,53 Triliun saat Era Sri Mulyani

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berhasil mencatatkan efisiensi anggaran hingga Rp 3,53 triliun dalam periode 2020 hingga 2025. Efisiensi tersebut diperoleh dari hasil benchmarking serta evaluasi terhadap belanja yang dinilai tidak diperlukan.

"Kita lakukan benchmarking sejak tahun 2020, kita telah dapat mengurangi sejumlah anggaran yang tidak diperlukan. Dan kita bisa mengestimasi total efisiensi 2020-2025 adalah sebesar Rp 3,53 triliun," kata Suahasil dalam Raker dengan Komisi XI DPR, di Jakarta, Rabu (10/9/2025).

Menurut Suahasil, capaian ini menjadi bukti nyata dari komitmen Kemenkeu dalam mengelola sumber daya negara secara hati-hati, modern, dan lebih terpercaya.

Ia menuturkan, pada 2026, kebijakan efisiensi anggaran akan tetap menjadi prioritas Kemenkeu. Strategi yang akan ditempuh mencakup kolaborasi kegiatan, perluasan implementasi standardisasi biaya, pengendalian belanja birokrasi, serta optimalisasi kantor-kantor layanan bersama di seluruh Indonesia.

"Tentu di tahun 2026, dalam rencana kerja anggaran 2026, kita akan terus melanjutkan kebijakan efisiensi anggaran dan perluasan strategi efisiensi anggaran termasuk dalam konteks pelaksanaan kolaborasi kegiatan," ujarnya.

Melalui strategi tersebut, Kemenkeu berharap efisiensi bisa semakin diperluas, tidak hanya pada lingkup internal kementerian tetapi juga mendorong pengelolaan anggaran yang lebih hemat di level birokrasi nasional.

Upaya efisiensi anggaran juga didukung dengan modernisasi manajemen sumber daya manusia (SDM) dan teknologi digital. Kemenkeu mencatat jumlah pegawai menurun dari 82.468 orang pada 2019 menjadi 77.412 orang pada 2025.

Meski berkurang, kualitas pegawai ditingkatkan melalui seleksi ketat, pengembangan kompetensi, dan pembangunan digital workplace.

"Ada 77.412 pegawai dari yang kalau kita bandingkan dengan 2019 sebenarnya ini terjadi penurunan, 2019 pegawai Kementerian Keuangan itu 82.468 pegawai, sekarang 77.412 pegawai," ujarnya.

Selain itu, Kemenkeu memanfaatkan 19 aplikasi inti, seperti Cortex, CESA, dan SIMAN, untuk meningkatkan interoperabilitas sistem. Digitalisasi ini membuat pengawasan anggaran lebih transparan, cepat, dan efisien.

Suahasil menyampaikan dengan sistem pengawasan internal yang diperkuat, Kemenkeu berupaya menekan potensi pemborosan serta meningkatkan integritas birokrasi. Anggaran sebesar Rp 42,82 triliun yang dialokasikan untuk 2025 diharapkan bisa dikelola secara lebih optimal.

"Keseluruhannya bekerja didalam 1.071 satuan kerja yang terus kita lakukan penguatan dengan pengawasan internal yang makin kuat dan dengan anggaran sebesar Rp 42,82 triliun. Ini adalah anggaran tanpa BLU dan sekitar 1,03 persen dari APBN tahun anggaran 2025," ujarnya.

Dia menuturkan, kebijakan anggaran Kementerian Keuangan akan terus memperkuat kebijakan efisiensi anggaran, sehingga anggaran digunakan dengan baik.

Sebelumnya, Pemerintah menetapkan sejumlah program sosial sebagai prioritas utama dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, program seperti makanan bergizi gratis, Sekolah Rakyat, koperasi Merah Putih, hingga pemeriksaan kesehatan gratis akan menjadi bagian penting dari belanja negara tahun depan.

"Yang kami laporkan tadi adalah pembahasan mulai dari asumsi makro, kemudian program-program prioritas dari Presiden dari mulai makanan bergizi gratis, sekolah rakyat, koperasi merah putih, pemeriksaan kesehatan gratis, perbaikan sekolah, berbagai inpres jalan dan perbaikan infrastruktur ketahanan pangan, terutama belanja untuk penambahan luas dari lahan maupun infrastruktur seperti irigasi dan bendungan," kata Sri Mulyani di Istana Negara ditulis Kamis (24/7/2025).

Menurut Sri Mulyani, program-program tersebut dirancang untuk memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menilai kebijakan ini krusial untuk membangun fondasi sumber daya manusia Indonesia yang lebih kuat di masa depan.

Program sosial ini akan didukung alokasi anggaran yang proporsional dan berkelanjutan, seiring upaya pemerintah menjaga keberlanjutan fiskal dan efektivitas belanja negara.

"Itu semuanya tadi telah kami laporkan sehingga untuk mendapatkan arahan dari Bapak Presiden apakah prioritasnya telah sesuai untuk finalisasinya," ujarnya.