Istana Wakil Presiden di IKN Ditargetkan Rampung Desember 2025

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan pembangunan Istana Wakil Presiden (Wapres) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, selesai pada Desember 2025. Proyek ini akan rampung bersamaan dengan penyelesaian sejumlah infrastruktur penting lainnya, termasuk Masjid Negara dan sistem penyediaan air minum.

"Yang kami tangani ya seperti sisa-sisa pekerjaan masjid. Kemudian air minum. Kemudian Istana Wapres, itu kami selesaikan di 2025," kata Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU, Dewi Chomistriana, dikutip dari Antara, Selasa (9/9/2025).

Dewi menjelaskan target tersebut sesuai arahan Menteri PU Dody Hanggodo. "MYC (multi years contract) kami masih berproses. Dan kami sudah mendapatkan arahan dari Pak Menteri yang dilakukan oleh Cipta Karya, ini semuanya akan diselesaikan di Desember 2025," ujarnya.

Namun, tidak semua kontrak rampung tahun depan. Beberapa proyek multi years contract, seperti Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), baru ditargetkan selesai pada 2026.

Istana Wakil Presiden di IKN berdiri di lahan seluas 148.417 m² dengan luas bangunan 32.061 m². Proyek ini dikerjakan PT Adhi Karya bersama Penta Architecture dengan nilai kontrak Rp1,457 triliun. Arsitekturnya mengusung konsep huma betang umai khas Kalimantan. Tahap pertama pembangunan dimulai Mei 2024 dan ditargetkan selesai Agustus 2025.

Sementara itu, pembangunan Masjid Negara di kawasan IKN saat ini sudah mencapai 60 persen. Masjid megah ini dibangun di atas lahan 32.125 m² dengan luas bangunan 61.596 m². Fasilitasnya mencakup area komersial, area penunjang, plaza, ruang VIP, serta kolam retensi seluas 123.502 m² untuk pengendalian air.

Proyek Masjid Negara dikerjakan PT Adhi Karya–PT Hutama Karya KSO dengan biaya Rp940 miliar dari APBN dan ditargetkan selesai pada Desember 2024.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan, “Pembangunan Masjid Negara IKN sampai saat ini masih terus berjalan.”

Sebelumnya, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti memastikan pihaknya masih ikut terlibat dalam proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Meski, proyek-proyek baru nantinya akan ditangani oleh Badan Otorita IKN.

Diana memastikan beberapa proyek di IKN masih ditangani Kementerian PU. Terutama untuk proyek dengan kontrak multitahun (multiyears contract). Dia turut membantah Kementerian PU tak lagi menggarap IKN.

"Iya, dilanjut OIKN. Tapi framing-nya itu kan, PU enggak ada lagi, masih ada, 2025 ada, 2026 masih ada," ucap Diana, ditemui usai Indonesia Summit 2025, di Jakarta, Rabu (27/8/2025).

Dia menjelaskan, kontrak multitahun itu tetap digarap Kementerian PU karena ada kaitannya dengan anggaran yang sudah ditetapkan. Misalnya, proyek jalan tol di IKN. Hanya saja, dia tidak akan ikut menggarap proyek baru.

"Kalau itu masih ada MYC (multi years contract), ya masih lanjut, MYC loh ya. Karena MYC itu kan, pendanaannya kan terikat ya. Itu terkait dengan masalah jalan tol dan sebagainya," kata Diana.

"Itu masih ada. Jangan di-framing enggak ada. Tapi memang kita tidak menambah lagi untuk kegiatan-kegiatan baru," sambungnya.

Diana menjelaskan, proyek-proyek baru di IKN akan ditangani oleh Badan Otorita IKN nantinya setelah 2026. Harapannya, proyek itu bisa digarap secara serius oleh Badan Otorita.

"Ya enggak lah. Kita pokoknya melanjutkan pekerjaan yang masih dulu. Kalau yang baru-baru itu nanti dengan otorita IKN, kan sudah ada lembaga sendiri," ucapnya.

"Kalau dulu memang belum ada lembaga sendiri, (digarap) Kementerian PU. Tapi kalau sekarang sudah ada otorita IKN, ya diserahkan. Biar fokus," sambung Diana.