Indonesia Tawarkan Investasi Proyek Giant Sea Wall ke China hingga Jepang

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Indonesia menawarkan peluang investasi proyek Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall kepada sejumlah negara antara lain China, Korea Selatan, hingga negara-negara di Eropa.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, proyek Giant Sea Wall merupakan salah satu program strategis nasional (PSN) pemerintahan Prabowo. Proyek ini untuk menjaga kawasan pesisir dari ancaman banjir rob dan dampak perubahan iklim.

“Jadi Giant Sea Wall itu menjadi program besar Pak Presiden, program unggulan, program andalan yang diharapkan bisa menyelamatkan masyarakat di pesisir terhadap perubahan cuaca, climate change,” kata Airlangga usai menghadiri diskusi bersama Kadin Indonesia di Jakarta, Kamis, (4/9/2025), seperti dikutip dari Antara.

Airlangga menuturkan, sejumlah fase pembangunan Giant Sea Wall akan ditawarkan untuk kerja sama pendanaan dengan negara mitra. Nantinya, pembiayaan proyek difokuskan pada skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

“Fase-fase itu tentunya salah satu nanti akan ditawarkan ke beberapa negara termasuk China. Negara lain sudah juga ditawarkan seperti Korea (Korsel), Jepang, negara Eropa,” ujar Menko.

Adapun Presiden RI Prabowo menghadiri undangan khusus Presiden China Xi Jinping di Beijing pada peringatan 80 tahun Hari Kemenangan, Rabu, 3 September 2025.

Dalam pertemuan tersebut, kedua kepala negara itu sempat membahas peluang kerja sama infrastruktur strategis, termasuk proyek Giant Sea Wall.

Proyek Giant Sea Wall sendiri ditaksir bakal menelan biaya sekitar 80 miliar dolar AS atau sekitar Rp 1,31 kuadraliun (kurs: Rp 16.430 per dolar AS).

Pada Senin, 25 Agustus 2025, Prabowo telah mengumumkan pembentukan Badan Otorita Pengelola Pantura untuk merancang, membangun, sekaligus mengelola proyek tanggul laut utara Jawa.

Keberadaan badan ini difungsikan agar mempercepat penanganan rob sekaligus melindungi jutaan warga yang bermukim di pesisir pantai utara Jawa.

Sebelumnya, Pemerintah memastikan pembiayaan untuk rencana pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall akan memakai skema kombinasi antara pemerintah dengan badan usaha.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), seperti dikutip dari Antara, Senin (25/8/2025).

"Tentunya kombinasi, kerja sama pemerintah dan badan usaha adalah yang terbaik," ujar pria yang akrab disapa AHY itu saat memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, seperti dikutip dari Antara.

AHY menuturkan, kerja sama pemerintah dan badan usaha dinilai sebagai skema yang paling tepat. Adapun terkait proporsi pendanaan masih akan dibicarakan lebih lanjut.

AHY mengatakan, sebagai Menko Infrastruktur, dirinya akan menjadi Dewan Pengarah untuk Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (Pantura). Hal ini untuk memastikan penanganan kawasan pesisir, termasuk pembangunan tanggul laut raksasa.

Dalam peran sebagai dewan pengarah, Menko AHY menyebut pihaknya akan memberikan masukan sekaligus bersinergi dengan badan otorita dalam langkah konkret pembangunan.

"Saya sebagai dewan pengarah tentunya akan memberikan masukan-masukan, sekaligus juga bisa join forces dengan Badan Otorita yang baru dalam menjalankan dan memulai langkah-langkah yang lebih konkret untuk pembangunan giant sea wall dan juga perlindungan terhadap pesisir Jawa secara keseluruhan," ujar dia.

Selain proyek tanggul laut, AHY juga menekankan dukungan Kemenko Infrastruktur terhadap agenda prioritas pemerintah, antara lain perbaikan irigasi untuk mendukung swasembada pangan, perbaikan jalan daerah guna mempercepat distribusi logistik, serta kajian lebih lanjut terkait rencana pembangunan kereta cepat.

"Yang lain-lain akan kami update lebih lanjut dan terkait dengan konektivitas juga demikian. Saya rasa masih perlu waktu," ujar AHY.