Hari Buruh: Memanusiakan Manusia di Jantung Industri

Liputan6.com, Jakarta Dalam semangat memperingati Hari Buruh Internasional, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang meresmikan sejumlah fasilitas baru yang berpihak pada kesejahteraan pekerja, khususnya perempuan. Fasilitas tersebut mencakup Daycare, Ruang Perlindungan Pekerja Perempuan dan Ruang Laktasi, serta Masjid An-Nahl. Ketiganya diresmikan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ahmad Luthfi.

Di tengah riuh kritik seputar hunian pekerja, KEK Industropolis Batang menjawab dengan aksi nyata, yaitu memanusiakan manusia, bukan sekadar membangun kawasan. Daycare yang berada di rusun pekerja menjadi simbol perhatian terhadap ibu-ibu yang bekerja, agar mereka bisa tenang, tahu anak-anak mereka berada di tempat yang aman dan hangat.

“Kami ingin hunian pekerja tidak hanya layak secara fisik, tapi juga layak secara sosial. Rusun bukan sekadar tempat tidur, tapi ruang tumbuh keluarga kecil para pekerja,” ujar Ngurah Wirawan, Direktur Utama KEK Industropolis Batang dalam keterangan tertulis, Jumat (2/5/2025).

Menurut Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi Hari Buruh Internasional bukan sekadar pengingat hak pekerja, tapi momentum untuk menunjukkan bahwa negara hadir, dengan empati, fasilitas, dan kebijakan yang berpihak.

"KEK Industropolis Batang hari ini bukan hanya bicara produktivitas, tapi juga keberpihakan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Inilah wajah baru kawasan industri yang kita harapkan: inklusif, spiritual, dan berkelanjutan.”

Daycare ini akan dikelola oleh Yayasan Ibunda sebagai bentuk program Corporate Social Responsibility (CSR), sekaligus memperkuat komitmen kawasan terhadap inklusivitas, keseimbangan kerja-keluarga, dan prinsip ESG.

KEK Industropolis Batang juga mempersembahkan Ruang Perlindungan Pekerja Perempuan dan Ruang Laktasi — fasilitas yang masih langka di kawasan industri Indonesia. Ini adalah bentuk pengakuan bahwa pekerja perempuan membutuhkan ruang aman dan dukungan nyata dalam menjalani peran ganda sebagai pekerja sekaligus ibu.

Saat ini, dari total 7.008 pekerja di dalam kawasan, sebanyak 3.730 di antaranya adalah perempuan. Dengan jumlah signifikan tersebut, kehadiran ruang-ruang ramah perempuan menjadi kebutuhan mendesak sekaligus wujud nyata dari prinsip kesetaraan dan inklusi.

Masjid An-Nahl yang juga diresmikan menambah dimensi spiritual di tengah geliat industri. Dengan luas 200 m² dan kapasitas hingga 2.400 jamaah, masjid ini menjadi salah satu yang terbesar di Kabupaten Batang. Namanya diambil dari surat dalam Al-Qur’an yang berarti lebah—mengandung filosofi ketekunan, kebermanfaatan, dan keharmonisan.

“Kami percaya kawasan ini harus hidup, bukan hanya berdenyut ekonomi, tapi juga spiritual dan sosial. Maka lahirlah Masjid An-Nahl — bukan sekadar bangunan ibadah, tapi rumah berkumpul bagi pekerja,” ungkap Bupati Batang, M. Faiz Kurniawan.

Sebelumnya, pada momentum Hari Buruh Internasional 1 Mei 2025, buruh Indonesia menekankan beberapa tuntutan untuk para pekerja di dalam negeri, salah satunya mencakup revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan, mendesak pencegahan PHK massal, hingga solusi agar tenaga buruh tak tergeser oleh Kecerdasan Buatan (AI).

Ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira menilai revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan bisa segera dibahas dengan memasukkan perbaikan formulasi upah minimum, hingga hak pekerja di sektor jasa seperti ojek online dan kurir. 

Terkait satgas penanganan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau Satgas PHK yang diwacanakan Presiden Prabowo Subianto, Bhima menyarankan, Pemerintah memiliki 5 tugas utama.

"(Tugas pertama) mendata perusahaan yang terindikasi akan melakukan efisiensi karyawan. Data ini belum ada,” ungkap Bhima kepada Liputan6.com di Jakarta, ditulis Jumat (2/5/2025). 

Bhima mengatakan, penting untuk mendata korban PHK baik pekerja baik sektor formal maupun informal. 

"Basis data PHK selama ini kurang valid karena banyak korban PHK dan perusahaan tidak melaporkan kepada kementerian tenaga kerja. Data nya harus berbasis by name by address,” imbuhnya.

Ketiga, penting bagi satgas PHK untuk memastikan seluruh hak pekerja yang terkena PHK dipenuhi oleh perusahaan dan pemerintah, baik sisa gaji, pesangon dan BPJS.

"Memfasilitasi secara aktif korban PHK dengan calon perusahaan lain agar langsung diterima kerja, (serta) memberikan stimulus tambahan pada korban PHK misalnya berupa bansos tunai selama masa mencari kerja bisa 4-5 bulan sebesar Rp1-2 juta per bulan,” jelas Bhima. 

Selain itu, Bhima menyebut, Pemerintah juga bisa mulai menyelesaikan masalah serapan tenaga kerja dari investasi yang semakin turun. 

Terkait kehadiran AI yang menimbulkan kekhawatiran akan nasib buruh, menurut Bhima, kehadiran AI tidak akan menggantikan semua pekerjaan.

"Jadi pekerja yang sifatnya padat karya seperti pakaian jadi, alas kaki masih cukup lama digantikan AI,” kata dia.

"Yang paling penting itu persiapan hadapi AI, misalnya soal kemampuan membaca, matematika, dan sains diperbaiki. Skor PISA kita masih rendah ya, itu fundamental sekali di era AI,” pungkasnya.