Harga Pupuk Turun 20%, Ini Tanggapan HKTI Jabar

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan harga pupuk turun 20% mulai Rabu, (22/10/2025). Hal itu berkat efisiensi biaya yang dilakukan dalam ekosistem pengolahan pupuk.

Amran mengatakan, penurunan harga pupuk diharapkan mampu meringankan kebutuhan petani. Ini menjadi kebijakan di titik awal tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Atas perintah bapak Presiden tolong hari Rabu diumumkan harga pupuk turun 20 persen berlaku mulai hari ini," ujar Amran di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu, 22 Oktober 2025.

Amran menyebutkan, harga pupuk Urea semula Rp 2.250 per kilogram (kg) atau Rp 112.500 per sak menjadi Rp 1.800 per kg atau Rp 90.000 per sak. Lalu, pupuk NPK dari semula Rp 2.300 per kg atau Rp 115.000 per sak menjadi Rp 1.840 per kg dan Rp 92.000 per sak.

"Ini berita baik untuk petani seluruh Indonesia 120 juta warga petani kita. Biasanya naik setiap tahun, tapi sekarang turun karena hasil efisiensi yang merupakan gagasan besar Bapak Presiden Prabowo," ujar dia.

Dia mengatakan, penurunan harga pupuk Rp 450 per kg bisa meringankan petani. Kemudian, diprediksi akan berdampak pula pada peningkatan produksi pertanian nasional.

Ketua Dewan Pakar Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Barat Entang Sastraatmaja menuturkan, kebijakan menurunkan harga pupuk subsidi merupakan bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap petani. Namun, ia menyayangkan harga pupuk baru turun saat ini.

"Masalahnya mengapa baru sekarang dilakukan? Kenapa tidak 10 tahun lalu misalnya? Ini yang butuh dibahas dengan jujur oleh pemerintah,” kata dia saat dihubungi Liputan6.com, Rabu pekan ini.

Ia menilai, perlu sosialisasi seiring harga pupuk yang turun 20% ini. "Ya menurut saya perlu dilakukan sosialisasi turunnya harga pupuk secara berkualitas,” kata dia.

Entang mengatakan, penurunan harga pupuk 20% belum akan terlalu berdampak bagi petani kecil. Ia berharap pemerintah juga meningkatkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah selain menurunkan harga pupuk. "Yang lebih keren jika pemerintah dapat meningkatkan juga HPP jadi Rp 7.000,” kata dia.

Entang mengatakan, agar pendapatan petani meningkat signifikan  HPP gabah juga perlu dinaikkan. Ia menilai, harga pupuk turun 20% tidak signifikan dengan produksi petani gurem yang hanya punya lahan 0,25 hektar.

"Itu sebabnyak, HPP gabah perlu dinaikkan, supaya pendapatan petani meningkat secara signifikan. Pertanyaannya bisakah dilahirkan regulasi HPP gabah naik, tapi harga beras tetap? Mestinya bisa,” ujar dia.

Sebelumnya, bertepatan dengan satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, PT Pupuk Indonesia (Persero) mendukung penuh keputusan Presiden menurunkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk subsidi.

Keputusan ini menjadi momen bersejarah, karena untuk pertama kalinya pemerintah menurunkan HET pupuk subsidi, yang semakin menunjukkan keberpihakan pemerintah pada petani sekaligus komitmen pada terwujudnya swasembada pangan yang berkelanjutan.

“Pupuk Indonesia mengapresiasi dan mendukung penuh langkah bersejarah pemerintah dalam menurunkan HET pupuk subsidi sebagai bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap petani. Sejalan dengan pemerintah, kami selalu berkomitmen untuk memprioritaskan kepentingan petani sebagai ujung tombak ketahanan pangan nasional,” kata Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, Rabu (22/10/2025)

Pupuk Indonesia optimistis kebijakan yang diambil oleh Presiden ini akan mampu meningkatkan keterjangkauan pupuk, sekaligus memperkuat daya beli petani. Dengan harga pupuk yang lebih terjangkau, maka akan memudahkan akses petani terhadap pupuk, sekaligus mendorong produktivitas pertanian nasional. 

Untuk mendukung kelancaran implementasi HET terbaru, Pupuk Indonesia berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan kebijakan ini terlaksana sesuai aturan.

Sosialisasi kepada seluruh rantai distribusi, utamanya Penerima Pada Titik Serah (PPTS) juga segera dilaksanakan secara menyeluruh agar implementasi di lapangan dapat berjalan dengan optimal. 

Adapun selama proses sosialisasi kebijakan tersebut, Pupuk Indonesia memastikan ketersediaan stok pupuk subsidi dalam kondisi yang mencukupi di seluruh wilayah Indonesia. Hingga 22 Oktober 2025, jumlah ketersediaan stok pupuk subsidi nasional mencapai 1.101.807 ton yang dapat memenuhi kebutuhan pupuk subsidi hingga akhir tahun. 

"Kami memastikan proses bisnis Perusahaan tetap berjalan normal, serta pasokan dan distribusi pupuk tetap aman di seluruh wilayah agar kebijakan ini dapat terlaksana secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi petani di seluruh Indonesia," kata dia.

Pupuk Indonesia menegaskan kesiapan untuk mengawal implementasi kebijakan pemerintah dengan memastikan seluruh proses distribusi pupuk berjalan lancar, tertib, transparan, dan tepat sasaran. Pengawasan dilakukan secara ketat melalui sistem digital i-Pubers dan Command Center, yang memungkinkan pemantauan stok, penyaluran, hingga transaksi penebusan secara real-time di seluruh Indonesia.

“Kami akan memperkuat koordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk mengawal penyaluran pupuk berlangsung sesuai dengan ketentuan HET yang baru,” tegasnya.