Efisiensi Anggaran jadi Biang Kerok Pertumbuhan Ekonomi RI Melambat jadi 4,87%

Liputan6.com, Jakarta Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I-2025 hanya 4,87%. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan triwulan I 2024 yang masih tumbuh sebesar 5,11 persen.

Pertumbuhan ekonomi triwulan I 2025 merupakan yang terendah sejak triwulan III-2021 yang saat itu hanya tumbuh 3,53 persen. Situasi ekonomi saat ini bukan sedang tertekan akibat pandemi, namun laju pertumbuhan hampir sama dengan masa pandemi.

Kondisi ini dinilai mengkhawatirkan karena terjadi di tengah situasi ekonomi yang seharusnya sudah pulih dari pandemi. Namun, laju pertumbuhan justru mendekati level saat krisis kesehatan global melanda.

Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar, menyebut bahwa perlambatan ini salah satunya disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Ia menilai, efisiensi yang awalnya bertujuan merapikan belanja negara, kini menunjukkan efek berantai yang kontraproduktif.

"Efisiensi anggaran yang awalnya dimaksudkan untuk merapikan belanja negara kini justru mulai menunjukkan efek berantai yang kontraproduktif," kata Media Wahyudi kepada Liputan6.com, Selasa (6/5/2025).

Ia menjelaskan bahwa pengurangan anggaran transfer ke daerah membuat kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan infrastruktur dan program sosial menjadi sangat terbatas. Padahal, menurutnya, APBD selama ini memainkan peran penting dalam menciptakan lapangan kerja melalui proyek-proyek desa dan perlindungan sosial.

Pertumbuhan belanja pemerintah yang kontraksi sebesar -1,38% YoY turut melemahkan kinerja ekonomi. Kondisi di lapangan juga menunjukkan bahwa pemotongan belanja publik mengurangi denyut aktivitas ekonomi di banyak sektor, terutama di daerah.

“Ketika anggaran transfer ke daerah turut ditekan, pilihan daerah untuk membiayai infrastruktur dan program sosial menjadi sangat terbatas, padahal selama ini APBD juga menjadi penopang penting penciptaan lapangan kerja dari indrastruktur desa dan perlindungan sosial," ujarnya.

Media juga menyoroti realokasi anggaran efisiensi yang sebagian besar dialihkan ke program MBG, yang dinilai belum memberikan nilai tambah ekonomi maupun menciptakan lapangan kerja yang signifikan.

"Masalahnya, hasil efisiensi itu sebagian besar justru dialihkan ke program MBG yang belum menghasilkan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja," ujarnya.

Sementara itu, banyak Balai Latihan Kerja (BLK) yang tidak berjalan karena tidak ada anggaran akibat efisiensi, pendamping desa juga banyak yang dirumahkan, padahal BLK dan pendamping desa adalah penggerak penciptaan lapangan kerja di sektor riil.

Sebelumnya, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan lima sektor utama yang menjadi penopang terbesar ekonomi Indonesia yaitu industri pengolahan, perdagangan, pertanian, konstruksi, dan transportasi, secara kumulatif menyumbang 63,96% terhadap total PDB nasional.

Sektor pertanian mencatatkan pertumbuhan tertinggi dengan kenaikan signifikan sebesar 10,52%. Pertumbuhan ini dipicu oleh panen raya serta meningkatnya produksi komoditas utama seperti padi dan jagung di berbagai sentra pertanian nasional.

"Sektor pertanian tumbuh double digit sebesar 10,52%. Ini karena didukung oleh panen raya dan meningkatnya produksi tanaman padi dan jagung," ujarnya.

Sektor industri pengolahan, yang merupakan tulang punggung ekonomi nasional, juga mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,55% dan menyumbang 19,25% terhadap total PDB. Kinerja sektor ini menunjukkan bahwa aktivitas industri tetap berjalan stabil di tengah dinamika global.

Sementara itu, sektor transportasi dan pergudangan tumbuh 9,01%, didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat serta penguatan logistik nasional. Kontribusinya terhadap PDB mencapai 6,08%.

Sektor jasa lainnya juga menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi. Peningkatan ini dipicu oleh meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan domestik dan kunjungan wisatawan mancanegara selama triwulan I-2025, yang turut menggairahkan sektor perhotelan, restoran, serta jasa hiburan.

"Kemudian ada juga jasa lainnya yang relatif tumbuh tinggi karena ditopang oleh meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan Nusantara dan kunjungan wisatawan mancanegara selama triwulan I-2025," ujar Amalia.