DPR Sebut Prabowo Setuju Zero ODOL Dipercepat di Akhir 2025

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda mengutarakan, Presiden Prabowo Subianto telah memberi persetujuan untuk mempercepat program Zero ODOL (Over Dimension Over Load) pada akhir 2025. Lantaran, wara-wiri angkutan barang berlebih muatan alias truk obesitas kian mengancam para pengguna jalan.

"Pak Presiden setuju, bahwa menyangkut soal ODOL ini harus secepatnya. Sehingga kemudian semua jalan, baik tol maupun non tol tidak terjadi lagi ODOL ini beroperasi. Kita berharap bahkan akhir tahun 2025 sudah harus Zero (ODOL)," ujarnya di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

Kader dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini resah dengan adanya kecelakaan akibat truk obesitas, dimana itu hampir setiap hari terjadi dan melibatkan 70 persen kendaraan ODOL. Oleh karenanya, ia meminta agar pemerintah memajukan program Zero ODOL yang target mulai dijalankan 2026.

"Hampir 70 persen kita diakibatkan oleh ODOL. Karena situasinya sudah darurat, emergency-nya cukup tinggi, kita meminta supaya tidak usah menunggu sampai tahun 2026," desak dia.

Syaiful Huda pun mengaku sudah menyampaikan permintaan soal percepatan Zero ODOL kepada Prabowo. Kemudian, itu nantinya akan turut disampaikan kepada masing-masing pemangku kepentingan terkait.

"Waktu itu kami sampaikan secara tak langsung kepada bapak Presiden. Nanti pak Presiden akan menyampaikan kepada stakeholder terkait, baik Kemenhub maupun Kepolisian," kata dia.

Menurut data Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), truk ODOL jadi pemicu kecelakaanalu lintas nomor dua terbesar secara nasional, dengan prosentase 10,5 persen. Di bawah sepeda motor yang memakan porsi hingga 77,4 persen.

Jumlah kecelakaan dan kerugian akibat angkutan barang berlebih muatan pun meningkat setiap tahunnya. Lantaran berbagai faktor, mulai dari kegagalan rem hingga mengangkut beban terlalu besar, yang akhirnya berpengaruh terhadap performa kendaraan.

Nilai kerugiannya pun tak main-main. Konsekuensi finansial yang harus ditanggung negara akibat truk ODOL mencapai Rp 43,4 triliun setiap tahun, untuk memperbaiki jalan nasional yang alami kerusakan akibatnya.

Untuk menanggulangi hal ini, Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono target kebijakan jalanan bebas angkutan berlebih muatan (Over Dimension Over Load/ODOL), alias Zero ODOL bisa mulai berlaku efektif pada 2026.

"Kita tadi targetkan tahun depan, efektifnya 2026. Karena kita, sekali lagi, tidak bisa hanya satu pertemuan, dua pertemuan, ini kita akan melibatkan secara utuh semuanya," ungkap AHY beberapa waktu lalu.

AHY lun berjanji bakal turut melibatkan kelompok pelaku usaha dalam penerapan Zero ODOL kali ini. Sehingga penerapannya tidak saklek sama di setiap daerah. "Kita dengarkan para pelaku, ya, termasuk juga pemerintah daerah juga kita dengarkan. Di masukan-masukannya pasti ada yang mirip, tapi ada juga yang spesifik, yang unik, suatu daerah," ungkapnya.