Biaya Perbaikan Fasilitas Umum yang Rusak Akibat Demo Bakal Ditopang APBN

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah bergerak cepat memperbaiki infrastruktur dan fasilitas umum yang terdampak setelah aksi demo pada akhir Agustus 2025 di sejumlah daerah.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan, kementerian teknis bersama pemerintah daerah sudah melakukan inventarisasi kerusakan imbas demo sekaligus menyiapkan langkah pemulihan agar layanan publik segera kembali normal.

Menko AHY menuturkan, dengan Menteri PU, selain mengikuti perkembangan situasi di lapangan, juga menginventarisasi dan mengidentifikasi berbagai kerusakan infrastruktur, termasuk gedung-gedung pemerintahan, kantor DPRD, serta fasilitas umum.

"Ada JPO misalnya yang rusak atau terbakar. Dari Kementerian PU, nanti Pak Menteri bisa lebih detail menjelaskan bahwa sudah dialokasikan anggaran untuk segera memperbaiki berbagai infrastruktur dan fasilitas umum yang rusak tadi. Selebihnya, pemerintah daerah, termasuk misalnya Transjakarta, sudah punya langkah-langkah cepat agar bisa segera beroperasi seperti sedia kala,” tutur Menko AHY kepada awak media sebelum Rapat Terbatas di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 4 September 2025, seperti dikutip dari keterangan resmi, Senin (8/9/2025).

Pemerintah mencatat kerusakan tersebar di 10 provinsi dan 25 kabupaten/kota. Nilai kerusakan diperkirakan mencapai Rp 900–950 miliar, tetapi angka tersebut masih dapat berubah mengikuti verifikasi di lapangan.

Menko AHY menuturkan, kebutuhan anggaran untuk pemulihan ditopang oleh pos kedaruratan dari APBN yang dialokasikan melalui Kementerian Pekerjaan Umum.

"Ya, tadi kami berbicara, sudah teridentifikasi kerusakan-kerusakan tersebut terjadi di 10 provinsi dan 25 kabupaten/kota, dengan nilai sekitar Rp900 hingga Rp950 miliar. Angka ini bisa fluktuatif dan terus dihitung secara lebih detail. Itu dihitung dari pusat, dari Kementerian PU. Biasanya memang ada anggaran untuk kedaruratan, dan pos itu yang digunakan,” kata Menko AHY.

Adapun kota-kota yang mengalami kerusakan signifikan antara lain Jakarta, Makassar, Bandung, Surabaya, dan Solo. Menko AHY mengatakan, perbaikan infrastruktur dan fasilitas umum di daerah-daerah tersebut akan menjadi prioritas pemerintah agar masyarakat segera dapat kembali beraktivitas dengan aman dan nyaman.

Usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto, Menko AHY menjelaskan jika Presiden menekankan pentingnya langkah cepat untuk memulihkan layanan publik di berbagai provinsi dan kabupaten/kota.

"Bapak Presiden berharap kerusakan-kerusakan infrastruktur termasuk fasilitas publik yang terjadi bisa segera ditangani, dibangun kembali ataupun diperbaiki. Kementerian Pekerjaan Umum bersama pemerintah daerah akan bekerja langsung untuk mewujudkan hal tersebut,” ujar AHY.

Selain itu, Presiden juga mengingatkan agar fokus pembangunan ekonomi tidak boleh tertunda. "Banyak hal yang tidak bisa menunggu, artinya pembangunan harus tetap dijalankan dengan baik di tengah dinamika situasi yang ada,” tambah Menko AHY.

Selain fokus pada pemulihan, Menko AHY juga menyinggung proyek-proyek strategis yang saat ini tengah dikawal pemerintah, antara lain pengembangan Giant Sea Wall dan perlindungan Pantura Jawa melalui badan otorita khusus, serta kelanjutan pembangunan kereta cepat.

Menanggapi aspirasi masyarakat melalui isu 17+8, Menko AHY menyampaikan perlunya dialog terbuka antara pemerintah, parlemen, dan berbagai kalangan. Dia menilai, ruang komunikasi yang sehat harus tetap dijaga agar solusi bersama dapat ditemukan.