Anggaran Sekolah Rakyat Diproyeksi Rp 150 Miliar per Unit

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa anggaran untuk pembangunan program Sekolah Rakyat akan mencapai R p150 miliar per unit. Menteri Dody menjelaskan, perkiraan tersebut berdasarkan rencana penyediaan lahan untuk pembanguan sekolah dengan luas sekitar 5,5 hingga 6 hektare.

Tetapi ia juta mencatat, penyediaan lahan tergantung pada kesiapan Pemerintah Daerah (Pemda) masing-masing sekolah.

"Desain final (biaya Sekolah Rakyat) mungkin sekitar Rp 150-an miliar per unit. Kita harapkan yang diberikan minimum sampai 6 hektare," ungkap Dody kepada media di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (9/5/2025).

Sementara itu, total luas lahan yang diperlukan untuk membangun sekolah rakyat adalah 10 hektare. Luas ini mencakup seluruh fasilitas kegiatan belajar mengajar.

Dalam kesempatan itu, Dody juga mengungkapkan bahwa 65 Sekolah Rakyat yang saat ini tengah direvitalisasi akan segera rampung, dan diresmikan Presiden Prabowo pada bulan Juli mendatang.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 100 unit sekolah setiap tahunnya hingga 3 tahun mendatang.

'Jadi setiap tahun akan ada 200 Sekolah Rakyat. Bukan hanya 100, tetapi 200 unit. 100 dari swasta, 100 lagi dari APBN," terang Dody.

Diwartakan sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan bahwa pihaknya akan mendukung program Sekolah Rakyat 100 persen.

Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan, Kementerian PU akan melakukan pembicaraan secara intensif dengan Kementerian Sosial serta kementerian dan lembaga terkait guna mempersiapkan dan mempercepat pekerjaan konstruksi Sekolah Rakyat.

"Sekolah Rakyat tahap pertama sebanyak 65 lokasi telah selesai disusun dokumen perencanaan teknisnya pada minggu ke-4 April 2025 dan ditargetkan mulai konstruksi pada minggu ke-3 Mei 2025," kata Dody Hanggodo dikutip dari Antara.

Penanganan Sekolah Rakyat tahap 1 di 65 lokasi akan menggunakan metode model 1 dengan lingkup kegiatan meliputi rehabilitasi/renovasi bangunan eksisting milik Kementerian Sosial, perguruan tinggi, pemerintah daerah, BUMN maupun swasta.

"Saat ini sudah ada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum terkait penetapan 65 lokasi Sekolah Rakyat tahap 1 dan sedang dalam proses penyiapan pengadaan penyedia jasa konstruksi dan penyedia jasa konsultansi," ujar Dody.

Program Sekolah Rakyat dirancang sebagai upaya Pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem, khususnya mereka yang berada di Desil 1.

Selain pelaksanaan di 65 titik tersebut, pemerintah juga menyiapkan pembangunan Sekolah Rakyat di 200 titik tambahan yang sedang dalam proses survei oleh Kementerian Pekerjaan Umum.