Anggaran Kementerian BUMN Rp 280 Miliar Tahun Depan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memaparkan rencana kerja dan anggaran (RKA) Kementerian BUMN tahun anggaran 2026.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, Erick mengatakan, Kementerian BUMN bertransformasi menjalankan sejumlah peran strategis sebagai regulator merumuskan regulasi yang berorientasi pada kontribusi BUMN dan ekonomi nasional. 

Hal itu disampaikan Erick dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (4/9/2025). Erick mengungkapkan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memperoleh pagu anggaran 2026 sebesar Rp 280 miliar. 

Dana tersebut, menurut Erick, akan digunakan untuk mendukung berbagai fungsi sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Kementerian BUMN. 

"Kalau kita lihat dari empat tahun terakhir yaitu kami berhasil menyerap rata-rata 96 persen," ujar Erick.

Selain menyinggung soal pagu, Erick juga memaparkan peran Kementerian BUMN yang bertransformasi menjalankan fungsi regulator sekaligus pengawas. Erick menyebut Kementerian BUMN juga diharapkan menjadi katalisator untuk regulasi terkait BUMN dengan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah.

Ia menambahkan, kementeriannya juga memastikan prioritas BUMN selaras dengan visi-misi Presiden Prabowo Subianto serta kepentingan negara. 

"Kami juga sebagai pemegang saham seri A dan Perum memastikan kesempurnaan strategi antara portofolio BUMN yang dikelola Danantara terhadap program strategis Bapak Presiden Prabowo Subianto," pungkas Erick.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengusulkan anggaran sebesar Rp 604 miliar untuk 2026. Sebagian kebutuhan ini akan ditambal dari setoran dividen dari perusahaan umum (Perum) dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

"Hal seperti ini kami melihat Kementerian BUMN kita memerlukan pendanaan kurang lebih Rp 604 miliar," kata Erick dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Selasa (8/7/2025).

Usulan anggaran ini naik dari tahun ini sebesar Rp 215 miliar. Erick menjanjikan permintaan anggaran ini tidak akan merugikan keuangan negara. Lantaran, ada skema setoran dividen dari BUMN, baik melalui Danantara maupun BUMN Perum.

"Tadi kalau kita lihat dari dividennya sendiri di perum nanti ada dividen. Ya kita lihat dengan perbaikan perum kita yakinin nanti ada tambahan dividen di situ atau 1 persen yang memang dari Danantara sendiri," kata Erick.

Hal tersebut menurut dia masih terus dilakukan pembahasan dengan Kementerian Keuangan. Maupun skema setoran dividen dengan Danantara.

"Jadi kita tidak istilahnya membebani keuangan negara, tapi kita yakini kita juga akan memberikan kontribusi tambahan kepada negara. Nah ini yang kita coba bicarakan dengan pihak Kementerian, tetapi secara undang-undangnya payung hukumnya kuat memang sudah di kami," dia menambahkan.

Melalui paparannya, Erick merinci rencana penggunaan anggaran Rp 604 miliar untuk 2026 tadi. Diantaranya ada untuk menjalankan peran sebagai regulator, pengawasan, pemegang saham Seri A dan Perum, Belanja Pegawai, hingga Administrasi dan Operasional.

Pembagiannya, Kementerian BUMN sebagai regulator Rp 111 miliar, Pengawasan Rp 118 miliar, Pemegang Saham Seri A dan Perum Rp 101 miliar.

Lalu, Belanja Pegawai Rp 117 miliar, serta Administrasi dan Operasional Rp 157 miliar. Adapun, Kementerian BUMN mendapat pagu indikatif Rp 150 miliar, artinya ada usulan tambahan Rp 454 miliar, sehingga totalnya Rp 604 miliar.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir akan meninjau potensi efisiensi dalam operasional perusahaan pelat merah, termasuk pemangkasan biaya perjalanan dinas hingga pengurangan jumlah komisaris di BUMN.

Erick menyampaikan, hal tersebut akan dibahas bersama Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Rosan Perkasa Roeslani. Ia berharap setiap tinjauan (review) yang dilakukan dapat meningkatkan efisiensi kinerja BUMN.

"Malam ini saya juga akan berdiskusi dengan Pak Rosan, apakah memungkinkan kita melakukan review operasional BUMN agar lebih efisien," ujar Erick Thohir di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (5/5/2025).