YLKI Minta PT KAI Abaikan Usul DPR Soal Gerbong Kereta Khusus Perokok

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Eksekutif Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Rio Priambodo, meminta PT KAI (Persero) mengabaikan usul anggota Komisi VI DPR RI, soal penyediaan gerbong khusus merokok di kereta api.

"YLKI meminta PT KAI mengabaikan usulan tersebut dan tetap berpegang teguh pada regulasi yang eksisting perihal kawasan tanpa rokok," kata Rio dalam pesan tertulis kepada Liputan6.com, Kamis (21/8/2025).

Rio turut memberikan sejumlah catatan keras atas saran tersebut. Pertama, penyediaan gerbong khusus merokok di KAI merupakan usulan ngawur dan menabrak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, dan PP No 28 Tahun 2024.

"Yang jelas di dalamnya dinyatakan angkutan umum merupakan Kawasan Tanpa Rokok," seru dia.

Kedua, penyediaan gerbong khusus merokok dianggap dapat menurunkan pelayanan KAI yang sudah baik. Apalagi KAI saat ini memiliki kebijakan, penumpang kedapatan merokok akan diturunkan di stasiun terdekat.

Berikutnya, angkutan umum sebagai kawasan tanpa rokok telah mempertimbangkan aspek khususnya perlindungan konsumen terkait dengan keamanan, kenyamanan dan keselamatan.

Usulan menyediakan gerbong khusus merokok tidak "memperkuat perlindungan konsumen, tapi malah menurunkan," tegas Rio.

Adapun usulan kepada PT KAI (Persero) untuk menyiapkan gerbong khusus merokok, terutama KA jarak jauh diutarakan langsung oleh anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasim Khan. Ia menyebut usulan tersebut merupakan aspirasi dari masyarakat.

"Ini bisa menjadi solusi bagi penumpang yang bosan, karena jarak tempuh perjalanan yang bisa sampai berjam-jam. Di bus saja ada tempat merokoknya. Di kereta seharusnya juga bisa," kata Nasim.

Selain itu, Nasim juga menyoroti kinerja PT KAI pada semester I 2025 yang mencatat laba sebesar Rp 1,18 triliun. Di sisi lain, proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) masih membukukan kerugian hampir Rp 1 triliun.

"PT KAI perlu menjelaskan strategi menyeimbangkan pencapaian laba dengan beban finansial dari proyek strategis yang masih merugi. Jangan sampai keuntungan dari bisnis inti tergerus untuk menutup kerugian proyek yang belum efisien," pinta dia.

Selain persoalan finansial, ia juga menyoroti keselamatan dan kenyamanan publik. Beberapa insiden anjloknya kereta serta gangguan operasional KRL di Jabodetabek menjadi sorotan. Masyarakat menuntut PT KAI untuk serius memperbaiki sistem keselamatan, perawatan jalur, dan armada.

Terkait rencana kerja ke depan, Nasim Khan mengapresiasi langkah PT KAI yang memperkenalkan konsep kereta khusus petani dan pedagang. Namun, ia meminta agar roadmap proyek tersebut jelas dan tidak hanya terbatas di Jawa Timur. Harus ada rencana ekspansi nasional agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas.

Lebih jauh, Nasim Khan menekankan pentingnya integrasi transportasi publik nasional. PT KAI harus memastikan roadmap yang mendukung integrasi dengan MRT, LRT, BRT, maupun Damri sesuai visi pemerintah dalam mewujudkan transportasi terintegrasi.