Wujudkan 3 Juta Rumah, Prabowo Siap Guyur APBN untuk 770 Ribu Unit di 2026

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengatakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan digelontorkan untuk 770 ribu rumah pada 2026. Ini menjadi bagian dari program 3 juta rumah.

"Total jumlah rumah yang akan mendapat dukungan APBN 2026 adalah 770 ribu rumah," kata Prabowo dalam Penyampaian RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan pada Sidang Paripurna DPR RI, di Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Dia memastikan program 3 juta rumah masih akan terus dijalankan pada 2026. Ada beberapa skema yang akan dilakukan untuk mengejar target tersebut, di antaranya Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Pada 2025, kuota FLPP adalah sekitar 350 ribu rumah.

Kemudian, ada Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di wilayah desa, kota, dan kawasan pesisir.

"Serta dukungan PPN DTP (Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah) untuk rumah komersil dalam mendukung pembangunan rumah yang layak huni dan terjangkau," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, atau yang akrab disapa Ara, memaparkan kenaikan kuota rumah subsidi bagi buruh atau tenaga kerja dari 20 ribu menjadi 50 ribu unit. Keputusan ini dipaparkan usai menerima permintaan tambahan dari Kementerian Ketenagakerjaan.

"Dan tadi Komisioner Tapera Pak Heru meminta tambahan kuota ya, dan saya tanya sama Bapak Menteri, Bapak Menteri mengajukan tambahan dari 20 ribu menjadi berapa? 50 ribu, dan saya langsung setuju," ujar Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker Jakarta Selatan, pada Kamis (14/8/2025).

Dirinya menjelaskan, tiga bulan lalu ia bersama Menaker menandatangani kesepakatan kuota rumah subsidi untuk buruh sebanyak 20 ribu unit. Namun, karena menilai kebijakan rumah murah ini sangat diminati oleh buruh, Menteri PKP menyepakati penambahan kuota rumah subsidi tersebut menjadi 50 ribu unit. Hingga saat ini, BP Tapera mencatat sudah 36.629 unit terealisasi.

Hari ini, berdasarkan data yang dirilis oleh BP Tapera, tercatat sudah ada 36.629 unit rumah subsidi yang kuncinya telah diserahkan kepada penerima. Angka ini menunjukkan peningkatan sekitar 183 persen dibandingkan periode sebelumnya.

Sebelumnya, pada 10 April 2025, Menteri PKP, Menaker, dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menandatangani Nota Kesepahaman tentang Dukungan Perumahan Subsidi untuk Pekerja/Buruh. Saat itu, kuota awal ditetapkan 20 ribu unit untuk buruh atau pekerja di berbagai wilayah Indonesia.

Menaker menambahkan, program rumah subsidi ini merupakan bentuk perhatian Presiden RI kepada buruh dan tenaga kerja. Program ini juga berjalan karena kerja sama lintas kementerian.

"Artinya, kebijakan Presiden Prabowo menaikkan kuota rumah subsidi dari 220 ribu menjadi 350 ribu unit adalah langkah tepat," ujarnya.