Wamentan Sudaryono Sepakat Komisaris BUMN Tak Dapat Tantiem

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono mengaku setuju langkah Presiden Prabowo Subianto menghapus tantiem bagi komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurut dia, jabatan komisaris merupakan penugasan dari negara.

Prabowo memerintahkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk membereskan masalah di BUMN. Langkah yang dimintanya adalah pengurangan jumlah komisaris dan pemangkasan tantiem bagi pejabat BUMN.

"Setuju, setuju, tantim tidak perlu, kita ini pengabdian, kalau tidak mau ya berhenti," kata Sudaryono, ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Dia menegaskan tidak keberatan jika tantiem komisaris BUMN dihapus. Sudaryono menilai, sebagai pejabat negara yang ditugasi mengawasi BUMN sebagai pengabdian.  

Dia menjelaskan, jika tujuannya adalah ini kaya raya, maka lebih baik menjadi pengusaha.

"Tidak ada (keberatan sama sekali), kita ini mengabdi, kalau mau kaya tidak usah jadi pejabat, kita kaya jadi pengusaha," tegas Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) ini.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menghapus tantiem bagi komisaris dan direksi BUMN. Hal itu disampaikan dalam Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2026, di Jakarta, Jumat (15/8/2025).

"Tadinya pengelolaannya secara tidak masuk akal. Perusahaan rugi komisarisnya banyak banget. Saya potong setengah komisaris, paling banyak 6 orang, kalau bisa cukup 4 atau 5. Dan saya hilangkan tantiem," kata Prabowo.

Prabowo menjelaskann, bahwa aset yang dimiliki bangsa Indonesia yang berada di BUMN-BUMN asetnya senilai lebih dari USD1.000 triliun. Harusnya BUMN itu menyumbang kepada negara minimal USD50 miliar. 

"Kalau USD50 miliar, APBN kita tidak defisit. Karena itu, saya memberi tugas kepada Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia untuk membereskan BUMN-BUMN kita," ujarnya.

Lebih lanjut, Prabowo mengaku tidak mengetahui arti istilah tantiem. Namun, menurutnya tantiem dalam BUMN dinilai tidak bermanfaat terhadap perekonomian negara.

"Saya pun tidak mengerti apa arti tantiem itu. Itu akal-akalan mereka saja. Dia memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti apa itu tantiem," ujarnya.

Presiden Prabowo Subianto menyoroti praktik pemberian tantiem di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilainya tidak wajar. Ia menyebut ada komisaris yang menerima tantiem hingga Rp40 miliar setahun meski hanya menghadiri rapat sebulan sekali.

"Masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiem-nya Rp 40 miliar setahun. Saya juga telah perintahkan ke Danantara, direksi pun tidak perlu ada tantiem kalau rugi. Dan jika untung, untungnya harus untung benar, jangan untung akal-akalan," ujar Prabowo dalam Penyampaian RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan pada Sidang Paripurna DPR RI, di Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Prabowo menilai pengelolaan BUMN selama ini tidak efisien, salah satunya dari jumlah komisaris yang terlalu banyak. Ia menegaskan akan memangkas jumlah komisaris maksimal menjadi 6 orang, bahkan jika memungkinkan hanya 4 atau 5 orang.