Wamenaker Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK, Pegawai Kemnaker Beraktivitas Normal

Liputan6.com, Jakarta Suasana kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) di Jakarta, Kamis siang, terpantau normal pascaoperasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

Dikutip dari Antara, Kamis (21/8/2025), sejumlah pegawai Kementerian Ketenagakerjaan tampak beraktivitas seperti biasa pada jam istirahat.

Sementara itu sejumlah petugas keamanan terlihat berjaga-jaga di Kementerian Ketenagakerjaan. Adapun layanan K3 di Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) Kementerian Ketenagakerjaan tetap beraktivitas.

Sebagai informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer terkait dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

"Terkait pengurusan sertifikasi K3," ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto.

Lebih lanjut Fitroh mengatakan dugaan pemerasan tersebut dilakukan Wamenaker terhadap sejumlah perusahaan.

Sebelumnya, kabar OTT KPK terhadap Wamenaker dikonfirmasi oleh Fitroh. Ia mengatakan OTT tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan, dan terdapat 10 orang lainnya yang ditangkap bersama Wamenaker.

KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status dari pihak-pihak yang telah ditangkap tersebut. Adapun OTT tersebut merupakan yang kelima pada tahun 2025.

Sebelumnya, KPK melakukan OTT dan menjaring anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, yakni pada Maret 2025.

Kedua, pada Juni 2025, OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumut, dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.

Ketiga, OTT selama 7-8 Agustus 2025, di Jakarta; Kendari, Sulawesi Tenggara; dan Makassar, Sulawesi Selatan. OTT tersebut terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.

Keempat, OTT di Jakarta pada 13 Agustus 2025, mengenai dugaan suap terkait dengan kerja sama pengelolaan kawasan hutan.

Berikut profil dan rekam jejak yang dikutip dari berbagai sumber, Kamis (21/8/2025):

Immanuel Ebenezer Gerungan lahir pada 22 Juli 1975 di Riau. Pria yang akrab disapa Noel ini adalah lulusan Sarjana Sosial dari Universitas Satya Negara Indonesia.

Noel sempat menjadi Ketua Relawan Jokowi Mania (Joman). Selain itu,Noel juga aktif mendukung pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019.

Noel diangkat menjadi Komisaris Utama PT Mega Eltra yang merupakan anak perusahaan PT Pupuk Indonesia pada 12 Juni 2021,. Namun sayangnya, setahun kemudian ia dicopot dari jabatannya oleh Menteri BUMN Erick Thohir saat itu. Lantaran Noel, berkaitan dengan kasus terorisme Munarman. Ia menjadi saksi di pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Februari 2022.

Kemudian, Noel kembali aktif menjadi pendukung pada Pilpres 2024. Ia merupakan bagian dari Jokowi Mania yang awalnya mendukung Ganjar Pranowo. Saat itu PDIP belum mengusung calon presiden.Kendati begitu, dalam prosesnya terdapat ketagangan antara Jokowi Mania dengan PDIP, alhasil munculah relawa Ganjar Mania.

Selanjutnya, karena ketegangan semakin memanas pasca Ganjar diusung, kemudian Noel turut mengalihkan dukungannya ke kubu Prabowo Subianto dan membubarkan Ganjar Mania. Lantaran Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi, dicalonkan sebagai wakil presiden. Immanuel Ebenezer akhirnya bergabung sebagai kader Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Rupanya sebelum OTT KPK Wamenaker Immanuel Ebenezer, kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pernah digeledah. KPK menggeledah kantor Kemnaker di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa 20 Mei 2025.

"Benar (kantor Kemnaker digeledah)," ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi, Selasa 20 Mei 2025.

Fitroh mengatakan penggeledahan tersebut berkenaan dengan dugaan suap dan gratifikasi terkait Tenaga Kerja Asing (TKA).

Hingga kini, KPK belum mengungkap secara rinci terkait perkara tersebut.

"Suap atau gratifikasi terkait TKA," jelas Fitroh, demikian dikutip dari Kanal News Liputan6.com.