Upaya Kejagung Berantas Mafia Beras

Liputan6.com, Jakarta - Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan komitmen Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mendukung penuh langkah kepolisian dalam membongkar praktik mafia beras.

Burhanuddin menyatakan, kepolisian menjadi garda terdepan dalam penindakan, sementara Kejaksaan Agung siap memberikan dukungan maksimal agar persoalan pangan tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Kami akan terus, kita akan mendukung. Karena yang di depan sekarang adalah dari kepolisian, kita akan selalu dukung,” ujar Burhanuddin kepada wartawan usai menghadiri acara Panen Raya Jaksa Mandiri Pangan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (19/8/2025).

Ia menambahkan, sinergi antar lembaga penegak hukum menjadi kunci agar distribusi pangan tidak terganggu oleh praktik kecurangan yang merugikan masyarakat.

“Kita bersinergi dengan kepolisian yang terbaiknya bagaimana pangan ini tidak bocor dan bahkan mungkin memanfaatkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab,” ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen membongkar praktik mafia pangan setelah membongkar kasus beras oplosan.

“Satu-satu dulu. Tunggu, ada lagi nanti, bukan data yang ini (beras oplosan) lagi, ada lagi yang lain,” ungkap Mentan Amran melansir Antara di Jakarta, Kamis (7/8/2025).

Dia mengaku saat ini fokus menyelesaikan kasus beras oplosan yang merupakan kerja sama dengan Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri.

Upaya ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar semua komoditas pangan yang disubsidi pemerintah dapat termonitor dan terdistribusi dengan baik ke masyarakat yang membutuhkan.

“Yang jelas, target arahan Bapak Presiden, seluruh komoditas pangan yang disubsidi, di situ ada subsidi pemerintah,” ujar dia.

Dia mengaku, pemerintah sejauh ini telah mengalokasikan anggaran senilai Rp 160 triliun untuk subsidi pangan, yang mencakup kebutuhan pokok masyarakat seperti beras, minyak goreng, gula, hingga pupuk.

Untuk itu, ia menegaskan bahwa dengan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang besar untuk bantuan tersebut, maka integritas dan profesionalisme seluruh pihak yang terlibat dalam distribusinya perlu dijaga.

“Tahun ini (angka subsidi pangan) Rp160 triliun. Artinya di dalam setiap kilo beras, itu Rp5.000 adalah subsidi pemerintah. Itu harus dijaga, karena ini untuk rakyat, untuk orang banyak. Jangan dipermainkan sektor ini,” tegas Mentan.

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah tidak akan tinggal diam terhadap berbagai praktik curang yang merugikan petani dan masyarakat luas, termasuk dugaan adanya mafia pangan yang memainkan harga dan memanipulasi stok beras.

Kementerian Pertanian (Kementan) kini tengah bekerja sama dengan Satuan Tugas (Satgas) Pangan dari Mabes Polri untuk menyelidiki kemungkinan adanya permainan besar di balik fluktuasi harga beras dan distribusinya, terutama di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Mabes Polri, segera turun. Jangan biarkan konsumen dan produsen itu menjerit. Kita harus meredam. Jangan ada segelintir orang yang ingin merusak negara kita. Kita harus berkolaborasi, negara harus kuat, negara tidak boleh kalah dari mafia," ujar Mentan Amran dalam pernyataan resminya, dikutip Minggu (8/6/2025).

Amran mengungkapkan, berdasarkan data dari Food Station Tjipinang dan hasil investigasi lapangan, ditemukan indikasi adanya manipulasi data stok beras di PIBC. Salah satu temuan mencengangkan adalah lonjakan drastis dalam jumlah beras yang keluar dari pasar tersebut.

"Harga beras di tingkat petani penggilingan turun. Itu sesuai BPS, bukan data saya. Tapi harga di konsumen itu naik. Artinya apa? Ada yang tidak benar. Yang kedua adalah data dari Cipinang yang kita dapatkan, ada yang tidak normal. Yang biasanya beras masuk keluar itu 1.000-3.500 ton per hari, tapi ada satu hari selama lima tahun, satu hari keluar 11.000 ton," jelas Mentan Amran.

Petani Merugi, Perantara Untung Besar

Amran menyoroti ketimpangan pendapatan antara petani dan para perantara. Menurut dia, petani hanya menerima rata-rata Rp1,5 juta per bulan per orang, sementara tengkulak bisa meraup keuntungan hingga puluhan triliun rupiah.

“Kita hitung-hitungan, petani itu dapatnya kira-kira Rp1,5 juta per bulan per orang. Kalau selisih harga dari petani ke konsumen sebesar Rp2.000, kemudian produksi kita 21 juta ton sampai bulan Mei ini, artinya apa, pendapatan perantara itu Rp42 triliun,” ungkapnya.

Sebagai bagian dari kebijakan pemerintah dalam mendukung petani, Mentan menyatakan bahwa pihaknya terus melakukan berbagai perbaikan dan pendampingan. Mulai dari peningkatan subsidi pupuk, perbaikan irigasi, hingga penguatan Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

"Pupuk ditambah, HPP (harga pembelian pemerintah) disertakan, dilakukan pendampingan, irigasi diperbaiki. Setengah mati kita jaga petani. Mereka tidak boleh dibiarkan jalan sendiri. Kita harus meredam mereka," tegas Amran.

Ia juga menekankan pentingnya reformasi sistem distribusi pangan. Salah satunya adalah dengan membentuk Koperasi Desa Merah Putih untuk memangkas rantai pasok yang sebelumnya melalui 7–8 tahap, menjadi hanya 3 tahap: dari produsen ke koperasi, lalu langsung ke konsumen.

“Nah, inilah nanti kita bangun koperasi untuk memotong rantai pasok yang dulunya 7-8 tahap menjadi 3, yaitu nantinya dari produsen ke koperasi kemudian ke konsumen,” jelasnya.