Tutup Defisit Anggaran 2026, Sri Mulyani Pakai Utang Dalam Negeri

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bakal memanfaatkan utang dalam negeri untuk menutup defisit anggaran di 2026. Adapun dalam RAPBN 2026, pemerintah masih akan mencatat defisit Rp 638,8 triliun, atau 2,48 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Defisit Anggaran ini karena belanja pemerintah Rp 3.786,5 triliun di tahun depan masih lebih besar dibanding target pendapatan negara sebesar Rp 3.147,7 triliun.

Sri Mulyani mengatakan, angka defisit 2,48 persen dalam RAPBN 2026 turun dibandingkan outlook 2025 sebesar 2,78 persen. Ia pun berkomitmen untuk terus menjaga agar defisit itu dikelola dengan hati-hati.

"Dan kita akan menggunakan terutama sumber utang dalam negeri untuk menjaga keamanannya," imbuh Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN 2026 dan Nota Keuangan 2026, dikutip Sabtu (16/8/2025).

Di sisi lain, berdasarkan Nota Keuangan RAPBN 2026, pembiayaan utang untuk kebutuhan anggaran tahun depan ditargetkan mencapai Rp 781,9 triliun. Naik 9,28 persen dibandingkan outlook pembiayaan utang APBN 2025.

Kendati begitu, Sri Mulyani menyebut rasio utang tidak mengalami perubahan dalam 3 tahun terakhir. "Rasio utang masih di 39,96 persen," ujar dia.

Selain mengutamakan sumber utang dalam negeri, Sri Mulyani juga bakal mengandalkan pembiayaan inovatif dan mengelola portofolio utang secara aktif, untuk mengendalikan rasio utang 39,96 persen dari PDB.

Salah satu pembiayaan alternatif yang dilakukan selama ini oleh pemerintah adalah dengan menggunakan skema kerja sama pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yaitu kerja sama pemerintah dengan swasta. 

Lebih lanjut, Sang Bendahara Negara turut mengutarakan, pemerintah akan menggunakan sisa anggaran lebih (SAL) sebagai suatu alat untuk menciptakan fiscal buffer.

"Sehingga stabilisasi terutama pada saat market kadang-kadang mengalami gejolak yang tidak ada dalam kontrol kita, terjadi karena situasi di Amerika atau kebijakan dari luar, tapi bisa mempengaruhi kondisi bond market kita," tuturnya.

Sejalan dengan Sri Mulyani, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, RAPBN 2026 ditopang oleh pembiayaan yang hati-hati, inovatif, dan berlanjut. Ia pun berjanji, pemerintahan yang dipimpinnya bakal terus melaksanakan efisiensi anggaran.

Ia pun berjanji, pemerintahan yang dipimpinnya bakal terus melaksanakan efisiensi anggaran. Dengan tujuan, belanja negara tidak lagi lebih besar dari pendapatan negara pada beberapa tahun mendatang.

Dengan tujuan, belanja negara tidak lagi lebih besar dari pendapatan negara pada beberapa tahun mendatang. Prabowo pun target Indonesia tidak lagi defisit APBN pada 2027 atau 2028.

"Sehingga defisit ini kita ingin tekankan sekecil mungkin. Harapan saya adalah, apakah dalam 2027 atau 2028, saya ingin berdiri di depan majelis ini, di podium ini, untuk menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali," ujarnya dalam Penyampaian RUU APBN 2025 dan Nota Keuangan.

Terkait target ini, Pengamat Ekonomi dari Indonesia Strategic and Economics Action Institution (ISEAI), Ronny P Sasmita menilai target pemerintah untuk mencapai APBN tanpa defisit pada 2027-2028 secara teori dapat dilakukan. Namun, ia menyoroti tantangan besar dalam penerapannya di lapangan.

"Secara prinsipil itu bisa dilakukan karena zaman Soeharto juga lama kita memakai balance budget. Budget berimbang dimana penerimaan dan belanja negara ditetapkan secara sama sehingga tidak ada defisit," ujar Ronny kepada Liputan6.com, Jumat (15/8/2025).

Menurutnya, langkah paling mendasar untuk mewujudkan target tersebut adalah menyesuaikan belanja pemerintah dengan penerimaan negara. Namun, hal ini akan memerlukan pengorbanan terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama jika pemerintah memangkas belanja yang selama ini menjadi salah satu penopang pertumbuhan.

Ronny juga menyoroti tantangan politis, di mana pemerintah dan DPR selama ini jarang menurunkan belanja negara.