Tunggakan Proyek Lumbung Pangan Rp 138 Miliar Dibayar 2 Pekan Lagi

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, masih ada tunggakan pembayaran dalam proyek lumbung pangan di beberapa wilayah. Tunggakan sekitar Rp 138 miliar itu akan dibayarkan dalam waktu 2-3 minggu kedepan.

Zulkifli bilang proyek lumbung pangan sudah dijalankan di Kalimantan dan Papua. Namun, ada yang belum dibayarkan sekitar Rp 138 miliar karena terhambat urusan administrasi.

"Mudah-mudahan dalam waktu 2-3 minggu ini bisa kita selesaikan. Tagihanya belum banyak, 138 miliaran kira-kira," ungkap Zulkifli di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (20/8/2025).

Dia menuturkan, dalam rapat koordinasi yang dilakukan sejumlah hambatan dalam proyek lumbung pangan ini akan ditangani dan harapannya bisa segera diselesaikan.

"Tadi kita rapatkan, harus prudent memang, harus bagus, harus memenuhi aturan-aturan. Kita ingin cepat, kita ingin swasembada, tetapi juga caranya dengan yang baik. Tadi sudah dirapatkan, mudah-mudahan yang tadi hambatan sudah hampir 5-6 bulan belum selesai, akan kita selesaikan," tutur dia.

Soal anggaran, Zulkifli bilang ada dana Rp 8 triliun yang bisa digunakan di Kementerian Pertanian. Meski, dana itu baru untuk program cetak sawah saja.

"Yang sekarang sudah di Kementan itu yang ada uangnya, tapi belum bisa bayar itu Rp 8 triliun, cetak sawah itu ada Rp 8 triliun, belum yang lain, itu baru sawah ya," jelas Ketua Satgas Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional ini.

Zulkifli Hasan Dapat Tugas Baru

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan kembali mendapat tugas baru dari Presiden Prabowo Subianto. Kini, dia ditunjuk sebagai Ketua Satgas Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional.

Penunjukkan ini tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2025. Zulkifli Hasan membawahi 27 Kementerian/Lembaga dalam percepatan tersebut.

"Saya diperintahkan sebagai Ketua Tim Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada pangan Energi dan Air Nasional. Anggotanya banyak, ada 27 Kementerian Lembaga. Bersama dengan Menko Infraswil (Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan)," kata Menko Zulkifli di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (20/8/2025).

Atas penunjukkan ini, Zulkifli akan bertugas sebagai koordinator dalam menyusun kebijakan pada proyek strategis nasional (PSN). Utamanya berkaitan dengan sektor pangan, energi, dan air. Termasuk juga bagi pengembangan energi baru terbarukan.

"Tadi outputnya itu adalah proyek strategis nasional kawasan prioritas untuk pangan, energi dan air, termasuk energi baru terbarukan. (Khusus urusan) lahannya, bukan mengenai solar panelnya, tapi lahan tempatnya, itu yang saya diminta (jadi koordinator)," tutur dia.

Pada urusan pangan ini, Zulkifli menegaskan tak sebatas mengurus beras dan jagung, tapi juga melibatkan komoditas lain.

"Pangan itu dalam artian luas ya, bukan cuma padi dan jagung. Tapi pangan itu kan ada ikan, ada garam, ada sapi, susu, minyak, goreng, dan sebagainya," tegas dia.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menekankan pentingnya memperkuat produksi pertanian nasional guna mencapai swasembada, ketahanan, dan kedaulatan pangan.

Dia menuturkan, seluruh upaya harus diarahkan pada peningkatan jumlah penanaman agar panen pun lebih melimpah.

Sudaryono menegaskan inti dari ketahanan dan swasembada pangan adalah menanam sebanyak dan sesering mungkin.

“Kedaulatan, ketahanan, dan swasembada itu intinya harus menanam. Nanam banyak, panen banyak. Nanam lebih sering, panennya lebih sering. Maka tidak bisa kita berwacana. Intinya itu dari mencapai swasembada,” kata Sudaryono dalam Sarasehan Musyawarah Nasional X HKTI dan Kongres Tani Indonesia, di Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (25/6/2025).