Transaksi Industri Perdagangan Berjangka Komoditi Tembus Rp 33.214 Triliun

Liputan6.com, Jakarta Industri Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) di Indonesia mencatat pertumbuhan signifikan. Data 2024 menunjukkan nilai transaksi mencapai Rp33.214,89 triliun, tumbuh 29,34% dibanding tahun sebelumnya. Pada Januari–Juli 2025, volume transaksi PBK bahkan sudah mencapai 8,18 juta lot dengan lebih dari 125.000 nasabah aktif.

Namun, di balik laju pertumbuhan tersebut, tantangan besar tetap membayangi. Bappebti mencatat lebih dari 1.046 domain PBK ilegal diblokir sepanjang 2024. Sementara itu, OJK melaporkan 238.552 kasus fraud dengan kerugian hingga Rp4,8 triliun dalam periode November 2024–Agustus 2025.

Untuk menjawab tantangan tersebut, sertifikat elektronik hadir sebagai instrumen penting menjaga keamanan identitas digital dan integritas transaksi.

“Perkembangan teknologi menuntut perdagangan berjangka komoditi untuk selalu transparan dan adaptif. Sertifikat elektronik bisa menjamin keaslian, keabsahan, dan memperkuat integritas transaksi,” ujar Kepala Bappebti Tirta Karma Senjaya melalui keterangan tertulis, Kamis (25/9/2025).

Sedangkan dari sisi kebijakan nasional, Komdigi melihat sertifikat elektronik sebagai pilar kepastian hukum.

“Sertifikat elektronik pada tanda tangan digital memegang peranan penting dalam memastikan kepastian hukum dan keamanan data, terutama pada transaksi berisiko tinggi. Karena itu, setiap PSrE, termasuk Privy, wajib melalui proses audit ketat agar sertifikat elektronik yang diterbitkan memiliki certificate warranty yang sah dan diakui secara hukum,” kata Direktur Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik Komdigi, Teguh Arifiyadi.

Dari sisi industri, Privy menyoroti risiko baru di era digital, mulai dari pemalsuan identitas hingga ancaman deepfake AI.

“Risiko pemalsuan identitas, pembobolan akun, hingga deepfake AI semakin kompleks, sehingga peran PSrE menjadi krusial. Privy menjamin keaslian identitas digital melalui verifikasi berlapis, bekerja sama dengan Disdukcapil sejak 2018, serta memberikan certificate warranty sebagai perlindungan tambahan. Dengan pendekatan user-centric digital identity, kami memastikan proses verifikasi berbasis consent, transparan, dan aman,” ungkap Chief of Information Officer Privy, Krishna Chandra.

Sebagai PSrE yang berinduk ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Privy kini telah melayani lebih dari 65 juta pengguna individu dan 155.000 perusahaan di berbagai sektor, termasuk keuangan dan perdagangan.

Ancaman penipuan digital terus menghantui sektor jasa keuangan di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Laporan IBM Cost of Data Breach 2024 bahkan mencatat rata-rata kerugian akibat pencurian data pribadi secara global mencapai USD 4,9 juta atau sekitar Rp 79,6 miliar (kurs 16.252 per USD). Angka ini naik 10% dibanding tahun sebelumnya.

Sedangkan menurut data, Indeks Literasi Keuangan Indonesia pada 2025 baru mencapai 66,46%, sementara Indeks Literasi Digital 2024 ada di angka 3,78 dari skala 5. Rendahnya literasi ini membuat masyarakat rentan menjadi korban penipuan digital.

Wakil Sekretaris Jenderal II Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) , Saat Prihartono, menegaskan pentingnya keseimbangan antara inovasi layanan dan keamanan digital. Hal ini untuk menjawab kebutuhan dan gaya hidup masyarakat, tetapi kemudahan akses harus diimbangi dengan sistem keamanan dan infrastruktur TI yang andal.

Proses e-KYC merupakan pintu gerbang layanan digital sekaligus titik rawan terjadinya identity fraud, terlebih dengan ancaman baru seperti penyalahgunaan teknologi deepfake AI.

“Strategi anti-fraud yang komprehensif dan pemanfaatan AI untuk deteksi anomali secara real-time menjadi kunci menjaga digital trust di sektor jasa keuangan,” ujar Saat dikutip Sabtu (9/8/2025).

Perubahan perilaku nasabah yang menginginkan layanan cepat, praktis, dan terintegrasi telah mendorong transformasi besar-besaran di sektor perbankan digital. Mulai dari pembukaan rekening, proses onboarding, pembayaran, transaksi e-commerce, pengajuan pinjaman, investasi, hingga pengelolaan keuangan kini bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Namun, kemudahan ini juga membawa risiko baru, salah satunya identity fraud yang kian canggih dengan hadirnya teknologi deepfake AI.

Sementara itu CEO Privy Marshall Pribadi menjelaskan, identitas digital yang dikelola Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) seperti Privy berperan sebagai pihak ketiga netral dalam setiap transaksi elektronik.

“Dengan memanfaatkan identitas digital, industri jasa keuangan dapat menyederhanakan proses onboarding nasabah tanpa mengorbankan keamanan. Selain kenyamanan bagi nasabah, setiap sertifikat elektronik memiliki certificate warranty sebagai mitigasi risiko bagi penyedia jasa keuangan,” paparnya.

Dari sudut pandang industri perbankan, Chief Digital & Analytics Officer Bank Danamon, Andreas Kurniawan menekankan bahwa teknologi verifikasi identitas menjadi pondasi keamanan layanan digital.

“Dalam menghadapi kompleksitas ancaman digital, kami di Bank Danamon menggabungkan teknologi seperti e-KYC, liveness detection, dan OCR dengan pendekatan verifikasi berlapis. PSrE membantu memastikan identitas nasabah benar-benar valid, sehingga proses onboarding lebih efisien, real-time, dan risiko fraud berkurang drastis. Sinergi dengan berbagai pihak menjadi kunci agar perbankan bisa terus beradaptasi dengan cepatnya perkembangan teknologi,” jelasnya.