Target BUMN Sumbang USD 50 Miliar ke Negara Bisa Dicapai, Ini Syaratnya

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus Direktur NEXT Indonesia, Herry Gunawan, menilai target Presiden Prabowo Subianto agar BUMN dapat menyumbang USD 50 miliar untuk mencegah defisit APBN merupakan hal yang memungkinkan.

Namun, ia menekankan perlunya strategi pengelolaan aset yang tepat, seperti yang dilakukan Singapura melalui Temasek, GIC, dan Monetary Authority of Singapore.

"Tentu saja sangat memungkinkan, dan itu jadi tantangan bagi Danantara. Sebagai gambaran, Temasek menyumbang sekitar 20% untuk belanja pemerintah Singapura," kata Herry kepada Liputan6.com, Jumat (15/8/2025).

Menurutnya, sumber kontribusi tersebut di Singapura dicatat dalam akun Net Investment Returns Contribution (NIRC) yang diumumkan setiap tahun oleh pemerintah. Ia menilai, pengelola investasi seperti Danantara perlu memikirkan kontribusi serupa untuk anggaran negara, bahkan menjadi kantong pemerintah di luar APBN.

Namun, Herry mengingatkan adanya sejumlah tantangan yang harus diatasi. Selain banyaknya BUMN yang keuangannya tidak sehat, diperlukan perubahan pola pikir agar orientasi bisnis BUMN tidak hanya untuk memperbesar perusahaan, tetapi juga memberi manfaat langsung bagi negara.

"Tantangannya, antara lain, banyak BUMN yang keuangannya dalam kondisi tidak sehat, sehingga Danantara seperti bengkel yang perbaiki. Namun semua itu harus dikelola: memperbaiki BUMN sakit, sekaligus memberikan kontribusi positif bagi negara," ujarnya.

Soal Pemangkasan Jumlah Komisaris

Terkait rencana pemangkasan jumlah komisaris BUMN oleh pemerintah, Herry menilai langkah ini positif jika bertujuan mengakhiri praktik penempatan jabatan berdasarkan kepentingan politik atau kelompok tertentu. Ia menyarankan agar pemerintah memberi porsi lebih besar bagi profesional, dan menetapkan rasio jumlah komisaris serta direksi yang lebih ideal.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menghapus tantiem bagi komisaris dan direksi BUMN. Hal itu disampaikan dalam Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2026, di Jakarta, Jumat (15/8/2025).

"Tadinya pengelolaannya secara tidak masuk akal. Perusahaan rugi komisarisnya banyak banget. Saya potong setengah komisaris, paling banyak 6 orang, kalau bisa cukup 4 atau 5. Dan saya hilangkan tantiem," kata Prabowo.

Prabowo menjelaskann, bahwa aset yang dimiliki bangsa Indonesia yang berada di BUMN-BUMN asetnya senilai lebih dari USD 1.000 triliun. Harusnya BUMN itu menyumbang kepada negara minimal USD 50 miliar.

"Kalau USD 50 miliar, APBN kita tidak defisit. Karena itu, saya memberi tugas kepada Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia untuk membereskan BUMN-BUMN kita," ujarnya.

Lebih lanjut, Prabowo mengaku tidak mengetahui arti istilah tantiem. Namun, menurutnya tantiem dalam BUMN dinilai tidak bermanfaat terhadap perekonomian negara.

"Saya pun tidak mengerti apa arti tantiem itu. Itu akal-akalan mereka saja. Dia memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti apa itu tantiem," ujarnya.

Bahkan, ia pun mempertanyakan pendapatan komisaris BUMN yang seringkali mendapatkan tantiem dengan nilai yang fantastis yakni kisaran Rp 40 miliar.

"Masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiemnya Rp 40 miliar setahun. Saya juga telah perintahkan ke Danantara, direksi pun tidak perlu tantiem kalau rugi. Dan untungnya harus untung benar, jangan untung akal-akalan," ujarnya.