Tambang Nikel Raja Ampat jadi Sorotan, Ini Saran DPR

Liputan6.com, Jakarta Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menegaskan pentingnya penanganan isu tambang nikel Raja Ampat dilakukan secara terukur dan obyektif. Ia mengimbau para Menteri di Kabinet Merah Putih untuk mengedepankan kerja sinergis dan kolaboratif antar sektor, bukan justru tampil ke publik untuk mencari panggung politik.

Polemik terkait aktivitas pertambangan di Raja Ampat menjadi perhatian nasional dalam beberapa waktu terakhir. Hal ini dipicu oleh adanya kekhawatiran dari sebagian kalangan masyarakat, tokoh adat, dan pemerhati lingkungan terhadap potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan.

Di sisi lain, proses klarifikasi dan verifikasi oleh pemerintah masih terus berlangsung untuk memastikan situasi lapangan sesuai dengan regulasi dan standar perlindungan lingkungan.

“Yang dibutuhkan sekarang adalah langkah konkret yang bersifat solutif, bukan aktivitas yang justru menambah kegaduhan. Setiap pernyataan dan langkah simbolik yang tidak menyentuh substansi hanya akan memperkeruh suasana dan memperburuk citra Raja Ampat di mata publik,” ujar Bambang dalam keterangannya di Jakarta.

Menurutnya, hingga kini situasi di lapangan masih dalam tahap verifikasi dan obyektifikasi. Oleh sebab itu, semua pihak diminta untuk menahan diri dan tidak membentuk opini prematur yang bisa memperdalam persepsi negatif terhadap kawasan yang dikenal sebagai salah satu ikon ekowisata Indonesia tersebut.

“Polemik ini belum selesai. Maka, mari kita tempatkan masalah ini secara proporsional dan diselesaikan melalui mekanisme yang akuntabel, bukan narasi yang emosional,” jelas politisi Partai Golkar asal Bangka Belitung ini.

Bambang juga mengapresiasi langkah cepat yang diambil Menteri ESDM yang telah meninjau langsung operasional tambang dan memutuskan penghentian sementara sebagai bentuk kehati-hatian. Namun, ia menegaskan bahwa kerja satu kementerian tidak cukup. Penyelesaian yang komprehensif memerlukan kerja sama lintas kementerian, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan di wilayah Papua Barat Daya.

“Pemerintah harus hadir sebagai satu kesatuan yang solid. Jangan tampil seolah jalan sendiri-sendiri. Kita butuh kerja kolektif dengan pendekatan teknokratis, berbasis pada data, fakta lapangan, dan analisa yang kredibel,” tegas Bambang.

Ia mengingatkan bahwa semakin besar kegaduhan yang ditimbulkan, maka semakin jauh penyelesaian dari tujuan awalnya. “Kita tidak boleh membiarkan isu ini menjadi liar, atau menjadi komoditas politik sesaat. Fokus kita adalah memastikan bahwa lingkungan tetap terjaga, masyarakat mendapat keadilan, dan proses industri berjalan sesuai koridor hukum,” pungkasnya.

Pulau Gag, yang terletak di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, belakangan ini ramai dibicarakan di berbagai media. Perbincangan dipicu oleh kekhawatiran terhadap dampak aktivitas tambang nikel Raja Ampat oleh PT Gag Nikel terhadap lingkungan pulau tersebut. 

Melansir kanal News, Liputan6.com, Senin (9/6/2025), terkait hal ini, Direktur Pengembangan Usaha PT. Aneka Tambang (Antam), I Dewa Wirantaya mengatakan, PT Gag Nikel selaku anak perusahaan Antam, wajib menjalankan kaidah pertambangan yang baik (good mining practice). 

Hal ini dilakukan dengan menaati prosedur teknis, lingkungan, dan peraturan-peraturan yang berlaku terhadap pengelolaan area pertambangan di Pulau Gag, Raja Ampat.

"Seperti kita saksikan bersama, semua stakeholder bisa melihat di sini kita melakukan ketaatan reklamasi, penahan terhadap air limpahan tambang dan sebagainya. Tentunya harapan kita, kehadiran PT GAG Nikel di sini bisa memberikan nilai tambah, selain sebagai entitas bisnis, sebagai BUMN, kita juga sebagai agent of development memberikan nilai tambah bagi stakeholder, terutama masyarakat yang ada di Pulau Gag ini," ujarnya.

Di sisi lain, PT Gag Nikel juga memastikan perusahaan akan terus kooperatif dan menegakan prinsip Good Mining Practices dalam operasional tambang. Apalagi, PT Gag Nikel merupakan kepanjangan tangan pemerintah, karena merupakan bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Plt Presiden Direktur, Gag Nikel, Arya Arditya mengatakan pihaknya siap mendukung langkah Menteri LH dalam melakukan pendalaman terhadap upaya pemulihan lingkungan yang selama ini telah dilakukan oleh Gag Nikel.

Arya menyayangkan berita hoax yang beredar PT Gag Nikel telah merusak Pulau Gag. Kami sudah melakukan berbagai hal dalam melaksanakan operasional berkelanjutan agar tidak merusak Pulau Gag. 

“PT Gag Nikel telah menerapkan prosedur sesuai standar pertambangan yang berlaku. Prosedur yang telah dijalankan yaitu mengoperasikan sistem drainase, sump pit, dan kolam pengendapan untuk menampung air larian,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Senin (9/6/2025).