Tambahan Anggaran Kemenhub Rp 2,74 Triliun Diusulkan Buat Subsidi dan KNKT

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perhubungan mendapatkan tambahan anggaran Rp 2,74 triliun di 2025 ini. Tambahan tersebut diusulkan untuk menambah alokasi subsidi angkutan hingga ke Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno menilai subsidi angkutan di berbagai sektor layak mendapatkan tambahan.

"Penambahan anggaran itu sebaiknya diberikan untuk menambah subsidi transportasi," kata Djoko dalam keterangannya, Sabtu (6/9/2025).

Beberapa sektor yang jadi perhatian yakni transportasi darat berupa angkutan jalan, angkutan antar moda, angkutan barang, perintis penyeberangan. Subdidi transportasi udara, seperti perintis kargo, perintis penumpang, subsidi kargo, BBM penumpang, BBM kargo.

Lalu, subsidi transportasi laut berupa penyelenggaraan angkutan tol laut, dan kapal ternak. Serta subsidi kereta api perintis yang berlaku di 8 lintas. Djoko memandang, tambahan anggaran Kemenhub ini turut bisa dialokasikan untuk KNKT.

"Anggaran KNKT mestinya tidak ikut dipangkas dalam rangka efisiensi dan harus dipikirkan institusi KNKT agar terpisah dari Kementerian Perhubungan, seperti halnya BMKG dan Basarnas," terangnya.

Djoko mencatat Kemenhub mengalokasikan Rp 4,39 triliun untuk subsidi angkutan di 2024. Porsi paling besar ke angkutan laut Rp 1,95 triliun. Subsidi itu disebar ke 39 lintas angkutan Tol Laut, 105 trayek perintis laut dan 6 trayek kapal ternak.

Sedangkan, angkutan jalan mendapat porsi Rp 1,49 triliun, yang dibagi untuk 357 trayek bus perintis, 35 trayek antarmoda, dan 6 lintasan angkutan barang. Lalu, ke 270 lintasan angkutan penyeberangan perintis serta angkutan perkotaan.

Kemudian, Rp 750 miliar juga disebar ke angkutan udara. Diantaranya 44 rute kargo penerbangan perintis dan 264 rute penumpang. Subsidi BBM agar tiket penerbangan terjangkau. Serta, subsidi 8 lintas Kereta Perintis sebesar Rp 209,09 miliar.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendapat tambahan pagu anggaran senilai Rp 2,74 triliun untuk tahun anggaran 2025. Dengan penambahan ini, pagu efektif Kemenhub menjadi Rp 29,50 triliun.

"Anggaran Kemenhub untuk tahun anggaran 2025 yakni pagu efektif kami adalah Rp 26,76 triliun. Sesuai surat penyampaian perkembangan pagu efektif Kementerian Perhubungan tahun 2025 kepada pimpinan Komisi V DPR RI, berkaitan dengan penambahan anggaran Kemenhub dengan total Rp 2,74 triliun," papar Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR.

Adapun rincian penambahan anggaran berasal dari relaksasi blokir efisiensi senilai Rp 1,62 triliun, ambang batas kinerja badan layanan umum (BLU) Rp 62,90 miliar dan penambahan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 1,06 triliun. Sementara berdasarkan jenis belanja, penambahan sebesar Rp 797,76 miliar merupakan belanja pegawai, Rp 469,72 miliar belanja barang dan Rp 1,48 triliun belanja modal.

Dudy menyampaikan, Kemenhub mendapatkan alokasi anggaran Rp 28,4 triliun untuk 2026, tahun depan. Angka tersebut juga bertambah dari alokasi pagu infikatif awal sebesar Rp 24,4 triliun.

"Untuk anggaran tahun 2026, jumlah pagu indikatif Kemenhub sebesar Rp 24.405.964.808.000. Selanjutnya, berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas tanggal 24 Juli 2025, pagu anggaran Kemenhub 2026 sebesar Rp 28.489.404.712.000," lanjut Menhub Dudy.

Dari total pagu anggaran Kemenhub 2026, sebesar Rp 4,84 triliun akan digunakan untuk belanja pegawai, Rp 3,05 triliun belanja barang operasional dan Rp 20,59 triliun berupa belanja non operasional.