Tak Disinggung Prabowo di Pidato Nota Keuangan, Gaji PNS 2026 Tak Naik?

Liputan6.com, Jakarta Isu kenaikan gaji PNS 2026 atau (Pegawai Negeri Sipil) menjadi perbincangan hangat di kalangan aparatur sipil negara. Banyak pihak menantikan pengumuman resmi terkait kebijakan ini, terutama setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dan pidato nota keuangan di Gedung MPR/DPR hari ini Jumat 15 Agustus 2025.

Pidato tersebut, yang secara tradisional menjadi momen penting bagi kepala negara untuk mengumumkan kebijakan strategis, diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai nasib gaji PNS. Rencana peningkatan kesejahteraan ASN ini telah termuat dalam dokumen resmi pemerintah, yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Meskipun demikian, pada pidato yang disampaikan pada hari ini 15 Agustus 2025, Presiden Prabowo tidak mengumumkan perihal kenaikan gaji ASN, termasuk kenaikan gaji PNS, untuk tahun anggaran 2026.

Sejarah Kenaikan Gaji PNS

Untuk memahami potensi kenaikan gaji PNS 2026, penting untuk melihat konteks sejarah kenaikan gaji sebelumnya. Dalam lima tahun terakhir, kenaikan gaji PNS hanya terjadi dua kali, yaitu pada tahun 2019 sebesar 5% dan pada tahun 2024 sebesar 8%.

Jika ditarik lebih jauh dalam rentang sepuluh tahun terakhir, kenaikan gaji PNS tercatat hanya tiga kali. Selain kenaikan pada 2019 dan 2024, ada juga kenaikan pada tahun 2015 sebesar 5%. Pola ini menunjukkan bahwa kenaikan gaji PNS tidak selalu terjadi setiap tahun.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia telah menuai sejumlah pencapaian yang membanggakan. Hal tersebut diungkapkan saat menyampaikan  Pidato RAPBN 2026 dan Nota Keuangan di Gedung MPR-DPR, Jumat 15 Agustus 2025.

Salah satunya yang berhasil dicapai pemerintah yaitu tingkat kemiskinan Indonesia yang menyentuh level terendah dalam sejarah.

"Tingkat kemiskinan ditekan menjadi 8,47%, terendah sepanjang sejarah," kata dia, Jumat (15/8/2025).

 Menurut Prabowo, ekonomi Indonesia yang kuat menjadi penunjang ekonomi masyarakat, di mana ditopang oleh tingkat pengangguran yang menurun dan terciptanya jutaan lapangan kerja. 

"Kuatnya ekonomi menunjang perekonomian rakyat, tingkat pengangguran turun jadi 4,76% di Februari 2025 dari 4,82% tahun lalu dengan 3,6 juta lapangan kerja baru yang berhasil diciptakan," lanjut dia.

Prabowo memastikan pemerintah akan terus bekerja keras untuk menjaga kestabilan kondisi ekonomi Indonesia. Salah satunya diwujudkan dengan menjaga tingkat inflasi di kisaran 2,4%.

"Pemerintah bekerja keras agar inflasi tetap rendah di kisaran 2,4% sehingga menjaga daya beli rakyat terutama masyarakat yang tidak mampu," tutup dia.

Presiden Prabowo Subianto berjanji untuk segera membangun 1.100 desa nelayan di tahun ini. Untuk meningkatkan produktivitas dan taraf hidup bagi kelompok nelayan yang dianggap jadi tulang punggung perekonomian.

Prabowo mengatakan, dirinya ingin para nelayan hingga petani kembali bangga menjadi tulang punggung bangsa, sebagai produsen makanan bagi masyarakat.

"Hidup petani dan nelayan kita harus baik, harus bagus. Untuk itu, kita akan bangun dalam waktu yang secepat ini, tahun ini juga kita harus mulai 1.100 desa nelayan," kata Prabowo dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025, Jumat (15/8/2025).

Menurut estimasinya, setiap desa nelayan nantinya akan terdiri dari sekitar 2.000 kepala keluarga. Dengan penghitungan masing-masing keluarga punya 3 anak, maka total populasi desa nelayan bisa mencapai 10 juta orang.

RI 1 pun bakal memberi modal untuk desa nelayan tersebut. Namun bukan dalam bentuk bansos seperti bantuan langsung tunai (BLT), tapi pinjaman produktif yang harus dibayar lewat hasil kinerja baik.

"Ini akan kita wujudkan dalam waktu dekat. Mereka juga akan membayar kembali investasi kita. Jadi ini bukan BLT, bukan bagi-bagi uang. Kita pinjemin uang, mereka akan bayar/cicil kembali kepada pemerintah. Karena mereka akan menghasilkan nilai," tuturnya.

Di sisi lain, Prabowo memperingatkan kekayaan negara yang terus bocor dalam jumlah sangat besar. RI 1 pun khawatir itu berpotensi membuat Indonesia menjadi negara gagal.

"Saat ini kita menghadapi realitas terjadinya kebocoran kekayaan negara kita dalam skala yang sangat besar. Kita mengalami suatu kondisi yang saya sebut net outflow of national wealth," kata Prabowo.

Kendati begitu, ia tak ingin menghabiskan tenaga untuk mencari siapa yang salah. Sebab menurutnya sudah tidak ada waktu lagi, dan pemerintah tidak punya cukup energi untuk mencari kesalahan orang.

"Pemerintahan yang saya pimpin harus memusatkan diri untuk mencari solusi yang tepat dan cepat atas masalah pokok ini," pinta dia.