Swasta Dominasi Investasi EBT, Perbankan Siap Masuk Asal Ada Jaminan Risiko

Liputan6.com, Jakarta - Mayoritas investasi energi terbarukan di Indonesia masih berasal dari pendanaan swasta. Laporan survei CERAH mencatat, 64,2% pembiayaan EBT berasal dari sumber swasta dengan bunga komersial. Bank belum berani masuk lebih jauh karena proyek energi bersih dianggap berisiko tinggi, utamanya pada tahap awal.

Manager of Climate Finance di Climate Policy Initiative Luthfyana Larasati menjelaskan, bank sering kali mempertanyakan keuntungan dari pendanaan proyek hijau. Ia menilai pemerintah perlu menjawab hal itu dengan memberikan berbagai bentuk insentif. 

“Selama ini bank selalu bertanya apa untungnya jika kami mendanai proyek-proyek hijau? Ini yang harus dijawab oleh pemerintah. Pemerintah bisa menjawabnya dengan memberikan insentif dengan berbagai jenis seperti misalnya subsidi bunga atau instrumen derisking lainnya lainnya. Yang penting bagi perbankan adalah ada skema burden sharing. Perbankan juga perlu mengubah pandangan bahwa mengalokasikan pendanaan untuk sektor hijau tidak selalu menjadi beban, namun ada benefit atau keuntungan yang justru berpotensi lebih besar yang bisa didapatkan oleh perbankan,” ungkapnya dalam diskusi publik dan peluncuran laporan studi persepsi pakar dan opinion maker yang diadakan oleh CERAH pada Kamis (30/10/2025).

Laporan survei CERAH juga menyebut pembiayaan transisi energi bisa meningkat jika disertai insentif fiskal, pembagian risiko, dan skema alternatif. Pendekatan ini diharapkan memperbaiki profil risiko-imbal hasil sehingga lebih menarik bagi lembaga keuangan.

Adapun beberapa instrumen yang dinilai efektif antara lain pembebasan pajak, pajak karbon, blended finance, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta jaminan risiko. Skema kebijakan tersebut dinilai dapat meningkatkan laba investasi dan menarik lebih banyak partisipan guna meningkatkan keuntungan investasi.

Anastasia Kriestella dari CERAH menjelaskan, praktik di negara lain menunjukkan kepastian regulasi hukum yang konsisten dapat mempercepat transisi energi secara signifikan. Hal serupa diharapkan dapat diterapkan di Indonesia untuk mendorong pembiayaan proyek-proyek energi terbarukan.

Sementara itu, Aurellia Puteri Arfita, Sustainable Finance Analyst WWF Indonesia, menekankan bahwa sektor perbankan memiliki peran strategis dalam menghadapi dampak krisis iklim. Menurutnya, perubahan iklim dapat memengaruhi perbankan melalui dua jenis risiko utama, yaitu risiko fisik dan risiko transisi.

Kedua risiko ini memiliki potensi untuk bertransformasi menjadi risiko keuangan seperti risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas yang dapat memengaruhi kinerja debitur maupun perbankan itu sendiri.

“Hal ini menunjukkan bahwa transisi menuju praktik yang lebih berkelanjutan, termasuk transisi energi dengan target dan rencana transisi yang kredibel dan science-based menjadi penting bagi perbankan dan para debiturnya,” jelas Aurellia.

Ia menambahkan, “Selain memahami berbagai tantangan atau hambatan, kolaborasi juga menjadi penting bagi kita untuk melihat peluang dan manfaat yang dapat diperoleh perbankan melalui pembiayaan kepada debitur yang berkomitmen pada keberlanjutan.”