Survei OJK dan BPS: Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat Meningkat

Liputan6.com, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) merilis hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2025.

"Ini adalah tahun kedua OJK bekerja sama dengan BPS dalam melaksanakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2025," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, dalam konferensi pers, di Kantor Badan Pusat Statistik, Jakarta, Jumat (2/5/2025).

Adapun SNLIK tahun ini menggunakan dua metode. Pertama, metode keberlanjutan yakni menggunakan penghitungan dengan cakupan 9 sektor (Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Lembaga Pembiayaan, Dana Pensiun, Pergadaian, Lembaga Keuangan Mikro, Fintech Lending (Pindar), dan PT Permodalan Nasional Madani) serta Penyelenggara Sistem Pembayaran (PSP) yang konsisten dengan penghitungan SNLIK 2024.

Kedua, metode cakupan DNKI, yakni penghitungan dengan memperluas cakupan sektor keuangan dalam penghitungan SNLIK 2024 dengan tambahan BPJS dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Lainnya.

"Indeks keberlanjutan adalah yang dipakai OJK dari tahun lalu, dan DNKI yang dikeluarkan oleh Kemenko. Jadi, sebenanrya Dewan Nasional Keuangan Inklusi itu diketahui oleh Presiden dan Ketua OJK salah satu Wakil DNKI bersama Gubernur Bank Indonesia. Kita satu tim dalam DNKI untuk konsen terhadap peningkatan literasi dan inklusi keuangan," jelas Friderica.

⁠Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan secara nasional pada tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya.

Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, menyampaikan indeks literasi keuangan nasional berdasarkan metode keberlanjutan meningkat dari 65,43% pada 2024 menjadi 66,46% di 2025.

"Secara nasional indeks literasi keuangan menunjukkan peningkatan.Dari 65,43% di tahun 2024 menjadi meningkat 66,46% untuk kategori berlanjutan di tahun 2025," ujar Ateng.

Jika dihitung berdasarkan cakupan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang mencakup sembilan sektor jasa keuangan, sistem pembayaran, BPJS, serta lembaga jasa keuangan (LJK) lainny angka indeks naik menjadi 66,64%.

Namun, Ateng menekankan bahwa perbandingan hanya bisa dilakukan berdasarkan metode keberlanjutan karena komponen yang digunakan bersifat "apple to apple".

Pada layanan keuangan konvensional, indeks literasi keuangan juga naik dari 65,08% pada 2024 menjadi 66,45% di 2025. Untuk cakupan DNKI, angkanya berada pada 66,64%.

Sementara itu, literasi keuangan di sektor syariah masih tertinggal jauh dibandingkan konvensional. Tahun 2024 mencatat indeks literasi keuangan syariah sebesar 11,39%, meskipun terjadi lonjakan signifikan pada 2025 menjadi 43,42%. Angka ini juga tercermin dalam cakupan DNKI.

Dalam SNLIK 2025, secara nasional, indeks inklusi keuangan berdasarkan metode keberlanjutan meningkat dari 75,02% pada 2024 menjadi 80,51% di 2025. Dengan cakupan DNKI, angka ini melonjak lebih tinggi lagi menjadi 92,74%.

"Secara nasional kalau bisa dilihat di grafiknya untuk yang indeks tadi inklusi keuangan menunjukkan peningkatan dari 75,02% di tahun 2024 meningkat relatif tingginya menjadi 80,51% untuk metode keberlanjutan di tahun 2025-nya," jelasnya.

Untuk layanan konvensional, indeks inklusi meningkat dari 75,55% menjadi 79,71% (keberlanjutan), dan mencapai 92,61% jika menggunakan cakupan DNKI.

Namun, pada layanan syariah, inklusi keuangan masih tertinggal. Pada 2024 tercatat sebesar 12,92%, dan hanya mengalami sedikit peningkatan menjadi 13,41% di 2025 baik untuk keberlanjutan maupun cakupan DNKI.

"Untuk syariah untuk yang indeks inklusinya relatif masih rendah jika dibandingkan cukup rendahnya tinggi ya dibandingkan konvensional. Bahkan syariahuntuk yang keberlanjutannya ini 12,92% di tahun 2024, di tahun 2025-nya itu 13,41%. Untuk yang cakupan DNKI juga untuk syariah ini relatif sama ya, sama hasilnya yaitu 13,41%," pungkasnya.