Sri Mulyani Ungkap Perintah Prabowo ke Menteri dalam Rapat Terbatas di Istana

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya percepatan perbaikan fasilitas umum yang rusak akibat aksi demonstrasi seminggu lalu.

Hal itu disampaikan Presiden dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Kamis (4/9/2025), ia meminta kementerian terkait segera bergerak agar layanan publik kembali normal.

"Presiden meminta perbaikan fasilitas umum yang telah dirusak dalam aksi seminggu lalu segera diperbaiki," tulis Sri Mulyani melalui akun instagram pribadinya @smindrawati, dikutip Jumat (5/9/2025).

Kerusakan yang ditimbulkan dari aksi massa pekan lalu cukup signifikan, mencakup sarana transportasi, gedung Pemerintahan, dan lain sebagainya. Kondisi ini dinilai berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari bila tidak segera ditangani.

Lebih lanjut, Menkeu menyampaikan, dalam rapat yang dihadiri sejumlah Menteri bidang ekonomi, pangan, sosial, serta Gubernur Bank Indonesia, Presiden juga menekankan bahwa program prioritas harus tetap berjalan efektif. Di antaranya Program Sekolah Rakyat, Ketahanan Pangan, dan Ketahanan Energi.

"Program Prioritas yang memberikan manfaat rakyat langsung seperti Sekolah Rakyat, Program Ketahanan Pangan dan Energi harus berjalan efektif. Agar rakyat merasakan manfaat langsung," ujarnya.

Presiden menegaskan, keberlangsungan program prioritas merupakan bentuk nyata dari janji pemerintah menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat di tengah dinamika politik dan ekonomi.

Lebih lanjut, kata Menkeu, Presiden menjelaskan konstelasi persaingan global yang begitu dinamis yang harus diwaspadai, dan menekankan Transformasi Indonesia dan membangun Indonesia sesuai konstitusi adalah tugas utama Presiden dan seluruh kabinet.

Presiden mengingatkan seluruh jajaran kabinet agar tetap fokus bekerja dan tidak terjebak pada retorika politik semata. Masyarakat menunggu hasil nyata berupa pelayanan publik yang lebih baik.

"Proses akan sulit dan panjang. Namun kita harus konsisten; memperbaiki kondisi rakyat terutama yang paling miskin, membangun pemerintah yang bersih dan efisien, memberantas korupsi dan penyelewengan," pungkasnya.

Sebelumnya ditulis, gelombang aksi demo di berbagai daerah Indonesia pada 28–31 Agustus 2025 menimbulkan dampak besar bagi sosial dan ekonomi nasional. Kerugian material pun sayangnya terjadi, terutama dari kerusakan infrastruktur publik seperti halte, kantor DPR, kantor kepolisian, serta sarana transportasi umum.

Terkait peristiwa demonstrasi pada 28-31 Agustus lalu, selain melakukan pencatatan peristiwa, Prasasti Center for Policy Studies juga menghitung total kerugian material yang ditimbulkan sepanjang aksi tersebut.

“Kami memperkirakan kerugian atas peristiwa ini mencapai Rp1,2 triliun. Angka kerugian ini hanya menghitung kerusakan infrastruktur, seperti halte, kantor DPR dan DPRD, kantor kepolisian, serta sarana transportasi publik. Dampak immaterial seperti penurunan produktivitas masyarakat tentu lebih sulit untuk diukur,” jelas Research Director Prasasti Gundy Cahyadi, Kamis (4/9/2025).

Kerusakan kendaraan baik milik masyarakat maupun pemerintah tidak masuk dalam perhitungan karena hingga hari ini tidak ada angka resmi mengenai jumlah kendaraan yang rusak.

Selain kerugian material, tercatat pula 10 warga sipil meninggal dunia dan meningkatnya rasa cemas di tengah masyarakat terkait potensi eskalasi lebih lanjut. Aksi massa ini merefleksikan keresahan publik atas isu transparansi, keadilan sosial, dan kebijakan publik yang dianggap belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat.

Prasasti Center for Policy Studies melakukan pencatatan atas peristiwa terkait kebijakan publik di Indonesia, termasuk rangkaian demonstrasi akhir Agustus lalu.

“Pencatatan ini sesuai dengan filosofi nama kami sebagai Prasasti. Di mana kami merekam peristiwa penting dengan tujuan agar dapat menjadi pijakan kebijakan publik di masa depan. Baik untuk menyelesaikan masalah, maupun untuk menghindarkan kita pada permasalahan yang sama,” ujar Executive Director Prasasti Nila Marita.