Soal Kuota Impor BBM SPBU Swasta, Menteri Bahlil: Kita Pikirkan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberi sinyal bahwa pemerintah akan tetap menetapkan kuota tambahan impor bahan bakar minyak (BBM) bagi SPBU swasta sebesar sekitar 10 persen pada tahun 2026.

“Sampai saat ini pikiran saya masih begitu. Terkecuali kalau ada yang agak sedikit gimana-gimana, kita pikirkan lah ya,” ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, dikutip dari Antara, Jumat (18/10/2025).

Bahlil menjelaskan, pemerintah sudah menetapkan aturan yang membuka peluang bagi semua badan usaha, baik milik negara maupun swasta, untuk melakukan impor BBM.

Namun, kerja sama antara pihak swasta dan Pertamina tetap diatur melalui skema business to business (B2B).

Menurutnya, meskipun sebagian volume BBM impor milik swasta belum terserap maksimal, Pertamina tidak akan dirugikan, karena permintaan nasional terhadap BBM masih sangat tinggi.

Bahlil menekankan bahwa pada 2026, pemerintah tetap akan memberikan kuota impor BBM bagi perusahaan yang patuh terhadap regulasi.

“Saya katakan bahwa pemerintah enggak boleh zalim pada pengusaha. Tapi pengusaha juga jangan mengatur pemerintah,” tegas Bahlil.

Menurutnya, pemerintah memiliki kewajiban untuk mengayomi pelaku usaha, sementara para pengusaha juga wajib menghormati kebijakan pemerintah.

“Kita sama-sama membutuhkan. Untuk apa? Untuk kebaikan rakyat, bangsa, dan negara,” ujar Bahlil menambahkan.

Pernyataan tersebut menegaskan posisi pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan bisnis dan kepentingan publik, terutama di sektor energi yang strategis bagi perekonomian nasional.

Sebelumnya, Kementerian ESDM mengungkapkan bahwa seluruh pengelola SPBU swasta kini telah sepakat melakukan negosiasi dengan Pertamina terkait pembelian bahan bakar minyak (BBM).

“Semua sudah bernegosiasi sekarang. Sebelumnya kan ada yang belum, sekarang yang belum itu sudah bernegosiasi,” ujar Dirjen Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman di Monas, Jakarta, Jumat.

Tiga perusahaan yang telah lebih dulu menjalin negosiasi dengan Pertamina adalah PT Vivo Energy Indonesia (Vivo) dan PT Aneka Petroindo Raya (APR)-AKR Corporindo Tbk, pengelola SPBU BP.

Langkah ini dinilai penting untuk memastikan distribusi dan pasokan BBM nasional tetap stabil, sekaligus memperkuat kolaborasi antara sektor BUMN dan swasta dalam mendukung ketahanan energi Indonesia.